Kamis, 14 November 2024   |   WIB
en | id
Kamis, 14 November 2024   |   WIB
Sambut Baik Rakornas IG, KKP Dorong Peningkatan SDM Surta

Jakarta, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) 2024 pada 20 Juni 2024 mendatang. Rakornas IG ini nantinya akan menghasilkan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi kebijakan IG nasional. Salah satu tahapan yang dilaksanakan BIG menuju Rakornas IG 2024 adalah pelaksanaan Geospatial Nusantara Roadshow (GNR) ke delapan kementerian/lembaga (K/L). Pada Rabu, 29 Mei 2024, BIG melaksanakan GNR dan menyambangi Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.

“Tema yang diangkat pada Rakornas IG 2024 adalah Penguatan Landasan Transformasi Informasi Geospasial yang Holistik, Integratif, dan Berkelanjutan dalam rangka Menuju Indonesia Emas. Melalui Rakornas ini akan didapatkan sinkronisasi penyelenggaraan IG nasional dalam menghadapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025 – 2045,” ungkap Ratna Sari Dewi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP) BIG.

Dewi, demikian Ia biasa disapa, memaparkan bahwa hal tersebut bisa dicapai melalui koordinasi penyelenggara IG Tematik (IGT) dengan K/L; dukungan BIG terkait pemanfaatan IG Dasar (IGD) skala besar; dan penguatan tata kelola IG nasional melalui Integrated Geospatial Information Framework (IGIF). Penguatan tata kelola IG juga meliputi simpul jaringan, mekanisme berbagi pakai, serta penyebarluasan IG.

“Untuk skema penyelenggaraan IGT Tahun 2025-2029 tantangan utama pada proses pembinaan. Assessment IGT menjadi aspek penting dalam penentuan langkah pembinaan. Kegiatan pembinaan tidak lagi spesifik pada tiap IGT, melainkan dilakukan secara bersamaan pada beberapa IGT yang dibuat pada K/L IGT yang sama. Hal ini dilaksanakan agar target jumlah rekomendasi dapat terpenuhi,” tandas Dewi.

Pada kesempatan tersebut rombongan BIG diterima oleh Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya KKP Hendra Yusran Siry. Hendra menjabarkan bagaimana penyelenggaraan IGT di KKP dan program strategis KKP di bidang IG.

“Pengelolaan sumber daya kelautan harus menempatkan ekologi sebagai panglima. Karena dengan menjaga ekologi, biasanya ekonomi akan mengikuti. Untuk itu perlindungan laut menjadi bagian yang utama. Selain itu, perlu juga memberikan ruang hidup bagi sumber daya hayati sehingga Indonesia bisa menjadi episentrum untuk serapan karbon dunia,” ujarnya.

Hendra menambahkan bahwa KKP sudah menetapkan lima program ekonomi biru, yaitu: memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

“Harapannya dengan hal ini semua akan terintegrasi dengan baik. Tentunya di kami peran IGT yang terus kita lakukan adalah terkait dengan ijin pemanfaatan ruang laut. Kemudian juga ada terkait reklamasi, neraca sumber daya laut, dan nilai tukar karbon. Lalu pembinaan penyelenggaraan IGT untuk meningkatkan kualitas IGT di KKP. Tak kalah penting adalah peningkatan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) surveyor pemetaan (surta) di KKP,” pungkas Hendra.

Kegiatan GNR berlangsung dengan lancar dan dilanjutkan sesi diskusi. Perwakilan dari KKP yang hadir terdiri atas Sekretaris Direktorat Jenderal Ditjen Perencanaan Ruang Laut, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, dan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

Pada akhir GNR, pihak KKP diminta mengisi matriks usulan Rancangan Teknokratik (RT) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 bidang IG, untuk nanti akan diserahkan sebagai lampiran rumusan Rakornas IG kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (LR/MN)