Kamis, 14 November 2024   |   WIB
en | id
Kamis, 14 November 2024   |   WIB
Rakor IG Regional Kalimantan, Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan IG di Daerah

Balikpapan, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Informasi Geospasial (IG) Regional Kalimantan di Balikpapan pada tanggal 30 Mei 2024. Rakor ini dihadiri oleh 100 perwakilan dari pemerintah daerah dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) di Kalimantan.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IG Nasional yang akan diadakan pada bulan Juni 2024. Tema yang diangkat dalam Rakor IG Regional Kalimantan adalah "Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Indonesia Emas dengan Informasi Geospasial yang Holistik, Integratif, dan Berkelanjutan".

Kepala BIG Muh Aris Marfai, menekankan peran strategis IG dalam mendorong pembangunan nasional, khususnya di era digitalisasi. Salah satu fokus utama rakor ini adalah mendorong penyelesaian peta dasar skala 1:5000 di seluruh Indonesia. Peta dasar ini sangat penting untuk perencanaan tata ruang dan perizinan investasi.

"Peta dasar skala 1:5000 ini mempunyai manfaat yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pertumbuhan ekonomi. Jika kita mempunyai peta skala 1:5000 kita bisa bersanding dengan google map, dan atau bahkan peta kita bisa dipakai oleh banyak instansi juga oleh swasta. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh dengan bagus karena peta yang kita hasilkan jauh lebih murah dan dari segi geometri lebih kredibel," ujar Aris.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas melalui pemanfaatan IGl. Salah satunya dengan membuka formasi Jabatan Fungsional (JF) Surveyor Pemetaan (Surta) di daerahnya masing-masing. Hal ini untuk mempermudah pengelolaan IG karena ditangani oleh staf yang tepat dengan jenjang karir yang jelas.

Rakor ini juga membahas tentang berbagai tantangan dalam pemanfaatan IG di daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam bidang IG, kurangnya infrastruktur pendukung pengelolaan IG dan standarisasi data geospasial yang belum seragam.

Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dalam sambutannya menyampaikan komitmen pemerintah daerah Kalimantan Timur untuk mendukung pemanfaatan IG.

"Kalimantan Timur berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pemanfaatan informasi geospasial yang holistik, integratif, dan berkelanjutan. Terlebih dengan hadirnya Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur, yang juga menuntut kita di Kalimantan untuk berakselerasi lebih cepat dan responsif dalam mengikuti kebutuhan perkembangan zaman. Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) yang andal menjadi sebuah kebutuhan mendasar untuk membangun Pulau Kalimantan yang erat dengan kebutuhan pemanfaatan ruang," ujar Akmal.

Akmal juga menyampaikan bahwa Kalimantan Timur telah memulai program Data Desa Presisi (DDP) untuk menghasilkan data terkini yang presisi tentang kemiskinan, tenaga kesehatan, jumlah penduduk, data spasial, dan informasi penting lain di tingkat desa.

"Data Desa Presisi dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan arah pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Hal ini disebabkan data presisi dimaksud memberikan gambaran data secara komprehensif terhadap suatu wilayah," jelas Akmal.

Kegiatan rakor terbagi menjadi dua kegiatan utama yaitu diskusi panel dan coaching clinic. Diskusi panel membahas tentang penguatan tata kelola kelembagaan dan penguatan SDM bidang IG dalam menyongsong percepatan pemetaan skala besar serta hilirisasi dan oemanfaatan data IG untuk perencanaan dan pembangunan wilayah yang berkualitas. Sedangkan coaching clinic yang dilaksanakan terkait konsultansi pemetaan tata ruang, pemetaan batas wilayah dan toponimi, geoportal/akun portal Kebijakan Satu Peta (KSP), Bhumandala Award/pembangunan simpul jaringan, dan pengembangan SDM IG JF Surta serta terkait pendidikan dan pelatihan geospasial. (NAM/MN)