Jumat, 22 November 2024   |   WIB
en | id
Jumat, 22 November 2024   |   WIB
Harmonisasi BIG dan Kementerian ATR/BPN dalam Penataan Wilayah Indonesia

Jakarta, Berita Geospasial - Sinkronisasi antar kementerian/lembaga (K/L) mutlak dilakukan. Hal inilah yang mendorong Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Kamis, 2 Mei 2024. Topik utama pada koordinasi tersebut adalah terkait penyediaan peta dasar untuk kegiatan ILASPP (Integrated Land Administration and Spatial Planning Project) dan penyediaan peta dasar untuk kegiatan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).

“Pertemuan ini penting karena terkait dengan penyiapan tata ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kita punya target 2.000 RDTR, per hari ini kita baru memiliki 455 RDTR. Artinya kurang dari 25%. Jadi kalau kita mengacu pada target ini, kita perlu lebih progresif lagi. Kemudian terkait dengan peta dasar yang akan sangat membantu kita semuanya,” ujar Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono.

Agus mengungkapkan bahwa untuk memenuhi target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membutuhkan sumberdaya dan bantuan dari berbagai pihak. Kerja sama dengan BIG ini menjadi perhatian penting agar pelaksanaan RDTL dan PTSL dapat lebih optimal.

Menanggapi hal tersebut,Kepala BIG, Muh Aris Marfai, memaparkan dukungan BIG dalam percepatan penyusunan rencana tata ruang dan PTSL.“Kami sebagai LPNK yang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2011 terkait Informasi Geospasial (IG), BIG bertugas untuk menyelenggarakan IG di seluruh Indonesia, dan sekaligus membangun infrastruktur IG, serta melakukan pembinaan terhadap K/L yang memakai IG,” tutur Aris.

Aris menambahkan untuk mendukung PTSL, BIG memiliki Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang tersebar di tujuh provinsi. Selain itu, ada Stasiun Indonesia Continuously Operating Reference Stations (Ina-CORS) yang beroperasi secara daring 24/7. Ina-CORS ini dapat digunakan untuk penyelenggaraan reforma agraria dalam rangka percepatan sertifikasi tanah, program nasional mitigasi multi bencana, dan mendukung berbagai jenis survei dan pemetaan skala besar dan geodinamika.

“Saat ini jumlah Ina-CORS sebesar 433 stasiun. Pada tahun 2024 akan dibangun 41 stasiun Ina-CORS untuk memberikan pelayanan peta dasar. BIG juga memberikan dukungan dalam penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000 dan 1:1.000). Rencana pemenuhan kebutuhan peta dasar skala besar seluruh wilayah Indonesia tersebut dilakukan melalui pembiayaan dari Kegiatan ILASP. Kemudian pemutakhiran peta dasar skala besar (1:5.000 dan/atau 1:1.000) secara berkelanjutan untuk seluruh Indonesia akan dilakukan dan dibiayai melalui Kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN),” jelas Aris.

Pertemuan dengan Menteri ATR/BPN berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan diselingi sesi diskusi dengan para pejabat madya dan pratama dari kedua instansi yang telah hadir. Dari pertemuan ini Menteri ATR/BPN berharap agar kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan BIG dapat lebih selaras sesuai dengan program Prioritas Nasional. Senada dengan hal tersebut, BIG juga berkomitmen untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan selalu meningkatkan kapasitas layanannya baik secara prosedural maupun substansial. (LR/MN)