Jakarta, Berita Geospasial – Pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy. Mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, hasil percepatan percepatan pelaksanaan KSP digunakan sebagai acuan kebijakan pembangunan berbasis spasial; perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi, dan udara; kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang masing-masing sektor; penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang; serta perbaikan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) masing-masing.
Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melaksanakan media gathering dengan tema Road To One Map Policy Summit (OMP) Summit 2024 yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2 April 2024.
“One Map Policy Summit adalah forum lintas pemangku kepentingan untuk mendiskusikan keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan mendorong solusi atas isu-isu pemanfaatan data spasial untuk kemajuan pembangunan Indonesia,” ujar Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial, selaku Ketua Satgas 1 Percepatan Kebijakan Satu Peta, Lien Rosalina.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BIG selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu peta, Muh Aris Marfai, menyampaikan bahwa hasil dari KSP telah digunakan dalam berbagai issue strategis, diantaranya pengukuhan kawasan hutan, perizinan sawit, tambang dan kehutanan di Ibu Kota Nusantara; serta perizinan sawit, tambang dan Hak Guna Usaha dalam kawasan hutan; tata kelola sawit serta penyusunan tata ruang. Selain itu Kebijakan Satu Peta juga mendukung KPK dalam Stranas Pencegahan Korupsi.
“Badan Informasi Geospasial sebagai penyedia peta dasar skala besar akan memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Peta dasar skala besar menyajikan informasi geospasial dengan ketelitian dan akurasi geometri yang sangat tinggi dan detail dan dalam penggunaannya memiliki spektrum yang sangat luas,” ujar Aris.
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melibatkan 24 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman. Hingga Maret 2024, seluruh IGT telah terkompilasi, kemudian sebanyak 141 IGT telah terintegrasi, sedangkan 16 IGT dalam proses verifikasi perbaikan, dan sebesar 86% Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT telah tersinkronisasi. Sebagai target penurunan ketidaksesuaian perizinan dan Hak atas Tanah hingga akhir 2024 yakni sebesar 9.264.325 hektare atau 8,6%.
“Salah satu pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kebijakan Satu Peta adalah untuk tata kelola industri kelapa sawit dimana telah teridentifikasi kebun kelapa sawit dalam Kawasan Hutan seluas 3,3 juta hektar,” ungkap Aris.
Produk peta tematik Percepatan Kebijakan Satu Peta juga telah dimanfaatkan dalam mendukung berbagai program atau kebijakan berbasis spasial, seperti Reforma Agraria, Peta Tutupan Kelapa Sawit, Strategi Nasional – Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) KPK, Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang, Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan, Masterplan Pengembangan Kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK), Perbaikan Kualitas Rencana Tata Ruang, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Percepatan Perizinan Berusaha, Delineasi Wilayah Area Of Interest (AOI) untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Program Ketahanan Pangan Nasional (Food Estate), serta sistem Online Single Submission (OSS).
Pada kegiatan ini juga dilakukan pemaparan tutorial cara mengakses website Geoportal KSP oleh Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG, Rachman Rifai, selaku Ketua Satuan Tugas 3 Percepatan Kebijakan Satu Peta. “Terkait berbagi pakai data pada Geoportal Kebijakan Satu Peta, telah dibagikan akun geoportal kepada 42 Kementerian/Lembaga, 35 Provinsi, dan 467 Kabupaten/Kota. Dari tahun 2018 hingga 2024 total pengguna yang mengakses Geoportal KSP berjumlah 29.554 akses dan data pada Geoportal KSP telah diunduh 76.362 kali,” tambah Rachman.
Turut hadir dalam kegiatan ini Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Susiwijono Moegiarso dan Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian, selaku Ketua Satuan Tugas 2 Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Marcia Tamba.
Sebagai informasi, One Map Policy Summit 2024 yang nantinya akan dilaksanakan pada 26-27 Juni 2024 akan menghadirkan pembicara yang ahli dalam bidang KSP serta mengundang kementerian/lembaga/organisasi dan mahasiswa. Melalui forum ini diharapkan dapat menyediakan wadah bagi praktisi pembangunan di sektor publik, swasta, hingga generasi muda untuk berjejaring dan bertukar gagasan mengangkat wawasan, kebijakan, praktik cerdas dan pembelajaran dari akar rumput sampai tingkat nasional, serta pengalaman internasional yang relevan bagi konteks Indonesia. (BA/MN)
