Bogor, Berita Geospasial – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan berupaya menjalin sinergi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui kerja sama tentang penyelenggaraan, pengembangan. dan pemanfataan data serta Informasi Geospasial (IG). Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkab Pegunungan Bintang dan BIG dilaksanakan di kantor BIG pada Kamis, 13 Juli 2023. Tujuan kerja sama ini guna meningkatkan kualitas data, informasi, dan infrastruktur geospasial daerah yang akurat dan terkini.
Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan BIG dan semua pihak yang terlibat dan mendukung kerja sama ini. “Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan (NK) antara Pemkab Pegunungan Bintang dan BIG, kami sangat berharap dapat memanfaatkan secara optimal peran data dan IG demi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Bintang,” ujarnya.
Spei juga menambahkan bahwa Pegunungan Bintang merupakan daerah konservasi hidrologi dimana 80% wilayahnya merupakan daerah hutan dan sumber mata airnya mengalirkan aliran sungainya ke seluruh penjuru Papua Pegunungan. Untuk itu dibutuhkan pemetaan yang komprehensif agar pembangunan daerah tersebut kelak tidak mengganggu konservasi ekosistem Pegunungan Bintang. Selain itu, terdapat kandungan mineral berupa emas yang saat ini terintegrasi langsung dengan cekungan minyak. Target 2040 papua sudah tidak lagi memakai energi bahan bakar minyak melainkan energi terbarukan.
Kepala BIG Muh Aris Marfai dalam sambutannya menyampaikan bahwa BIG sebagai lembaga pemerintah nonkementerian bertugas menyelenggarakan informasi geospasial di Indonesia. BIG memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan Informasi Geospasial Dasar, melakukan pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, dan menyelenggarakan pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dibutuhkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya dengan pemerintah daerah.
“Melalui kerja sama ini, kita dapat mempercepat pengembangan dan pembaruan data dan informasi geospasial yang akurat dan terkini, sehingga dapat membantu Pemkab Pegunungan Bintang dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik,” tutur Aris.
Aris berharap Pemkab Pegunungan Bintang kedepannya memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan agar kedepannya dapat mengelola data spasial secara mandiri. (HNK/MN)
