Yogyakarta, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan pemetaan cepat dan analisis pada kawasan lindung merapi. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara BIG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Kraton Yogyakarta.
Kepala BIG Muh Aris Marfai yang hadir pada penerbangan drone perdana di Bendung Kali Gendol Yogyakarta, 9 Oktober 2021, menjelaskan, secara ekologis kawasan lindung Gunung Merapi mempengaruhi kualitas lingkungan secara luas di wilayah Yogyakarta serta Jawa Tengah.
“Artinya kawasan lindung Kawasan Gunung Merapi menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Agar kondisi dapat berjalan secara berkelanjutan maka komponen ekologis di Gunung Merapi menjadi perhatian bagi pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan. Salah komponen penting yang harus diperhatikan adalan komponen perubahan penutup lahan di Gunung Merapi,” jelas Aris.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG Antonius Bambang Wijanarto menjelaskan BIG berperan dalam melakukan analisis perubahan penggunaan lahan dari dua kurun waktu penutup lahan di Kawasan Gunung Merapi.
“Penggunaan lahan Kawasan Gunung Merapi T0 (tahun awal) diinterpretasi dari citra satelit resolusi tinggi tahun 2015 dan penggunaan lahan Kawasan Gunung Merapi T1 (tahun akhir) diinterpretasi dari hasil pemotretan cepat menggunakan pesawat tanpa awak,” kata Anton.
Pemotretan dilakukan dengan menggunakan drone fixed wing VTOL yang mempunyai daya jelajah 30 Km dengan ketinggian terbang 300 m di atas muka tanah. Wilayah pemotretan adalah lereng Gunung Merapi yang terdapat penambangan pasir meliputi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah yang menjadi area of interest pemotretan seluas 5.944,95 Ha.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang juga hadir dalam penerbangan drone perdana menyampaikan hasil pemotretan dan analisis perubahan penggunaan lahan yang dilakukan BIG akan dimanfaatkan BMKG untuk menganalisis pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap perubahan kenaikan suhu.
“BMKG sudah melakukan analisis awal yang bersifat sementara bahwa secara mikro ada trend kenaikan selama 30 tahun sebesar 0,7 derajat C di Kawasan Gunung Merapi. Analisis ini diambil dari hasil pengumpulan data rata rata suhu udara selama 30 tahun sejak tahun 1990 dan saat ini sedang diupayakan juga pengumpulan data lebih jauh kebelakang yaitu selama kurun waktu 50 tahun supaya terlihat signifikasi perubahannya,” ujar Dwikorita.
Sementara itu, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi menjelaskan Kraton Yogyakarta akan memanfaatkan hasil pemetaan pada substansi budaya. Ia menjelaskan ada agenda tahunan yang selalu dilaksanakan dari tahun ke tahun sejak Hamengku Buwono I yaitu tradisi budaya “aya’an”. Akan tetapi budaya tersebut tidak lagi dilaksanakan sejak adanya erupsi Gunung Merapi di tahun 2010 dan adanya kegiatan penambangan karena kondisi wilayah yang menjadi tradisi budaya-nya juga menjadi hilang.
“Keprihatinan kondisi penutup lahan di Kawasan Merapi juga menjadi concern utama dari Kraton Yogyakarta, baik di kaki Gunung Merapi atau di aliran sungai dan di sempadan sungai, yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan tertutupnya aliran air yang mengakibatkan hilangnya air,” tutur GKR Mangkubumi.
Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG Lien Rosalina berharap kerja sama tiga lembaga ini berjalan dengan baik. Ia menuturkan tiga poin utama yang menjadi catatan pada periode awal kerja sama ini. Pertama, skema kerjasama berlanjut secara sustain dan dijabarkan lebih implementatif sehingga hasilnya dapat digunakan oleh Kraton secara luas dalam pengelolaan kawasan Gungung Merapi dan kawasan Kagungan Dalem dan kebijakan pengelolaan Kawasan Kagungan Dalem.
Kedua, mengingat Kawasan Gunung Merapi secara administrasi ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sebagian besar ada di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan komunikasi dengan Provinsi Jawa Tengah dan diharapkan menjadi menjadi concern dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar hasil kegiatan kerja sama lebih komprehensif, karena kondisi di Klaten dan Magelang juga sudah memprihatinkan. Hasil ini akan menjadi support dalam pengelolaan penataan di Kawasan Gunung Merapi.
“Terakhir, perlu sinergitas antara BIG dan BMKG dalam menganalisis kerusakan lingkungan yang dapat juga ditampilkan dalam Neraca Sumberdaya Lahan dan substansi pada neraca sumberdaya lahan ini juga sangat tergantung dengan data dari BMKG dimana data neraca sumberdaya lahan harus bisa menunjukkan indikator menurunnya kualitas lingkugan misal dengan adanya kenaikan suhu,” tutur Lien. (MAD)
