Yogyakarta, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan Simposium Infrastruktur Informasi Geospasial (SIIG) 2021 dengan tema `Realizing One Map Policy through SDI Implementation`. Simposium yang dilaksanakan secara daring ini mempertemukan para peneliti, mahasiswa, dan pelaku industri di bidang Informasi Geospasial (IG) untuk membahas perkembangan terbaru di bidang IG.
Kepala BIG Muh Aris Marfai menjadi salah satu keynote speaker pada simposium ini dengan materi bertajuk `Development on National SDI to Support One Data Indonesia`. Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) merupakan pengembangan dari sistem data spasial untuk memudahkan pengguna data spasial mengakses data secara konsisten, sesuai dengan kebutuhan.
“Infrastruktur data spasial di Indonesia dibangun dari lima pilar, yaitu penataan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), teknologi, data dan standar, serta kebijakan,” kata Aris mengawali paparannya pada Rabu, 7 Juli 2021.
Terkait dengan kebijakan, lanjut Aris, BIG mendukung kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk kesuksesan IDSN. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).
JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan dan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, serta berdayaguna. Jika seluruh informasi geospasial di Indonesia telah terhubung dalam JIGN, maka tidak aka nada lagi tumpang tindih lahan di lapangan.
“Saat ini, sudah ada 268 simpul jaringan dari pusat hingga daerah yang tehubung. Targetnya, lima tahu ke depan seluruh jarring informasi geospasial sudah terhubung dalam JIGN,” ungkap Aris.
Aris menjelaskan, BIG telah mengembangkan Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (SiMojang). Sistem ini sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pendampingan kepada semua simpul jaringan, baik tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, BIG juga memiliki Pusat Riset Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang tersebar di 24 universitas di Indonesia. PPIDS ini menjadi perpanjangan tangan BIG di daerah.
Tugas PPIDS antara lain menyusun panduan tentang kebijakan lokal dan pengaturan kelembagaan. PPIDS juga membantu di sisi teknis terkait pengelolaan data geospasial di daerah.
“Peran PPIDS lainnya adalah memberikan pelatihan bagi staf pemerintah daerah di bidang IG,” ujar Aris.
Segala upaya BIG tersebut bertujuan mendukung Satu Data Indonesia (SDI). SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat serta daerah.
Integrasi dan pengelolaan data sangat penting, karena saat ini data memiliki nilai lebih. Validitasnya memainkan peran kunci dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan nasional di era baru yang serba digital ini.
“Adanya Satu Data Indonesia yang menggabungkan data spasial, statistik, dan keuangan dengan satu standar data, satu metadata, serta satu kode referensi, dapat berguna untuk kebutuhan mendesak, realisasi SDGs (Sustainable Development Goals), serta perencanaan dan penganggaran pembangunan,” tutup Aris.
Sebagai informasi, SIIG 2021 juga menghadirkan Abbas Rajabifard dari Universitas Melbourne dan Dong Kyu Kwak dari Bank Duni sebagai keynote speaker. Selain itu, ada pula Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG Sumaryono; Ketua Departemen Teknik Geodesi UGM Trias Aditya; serta Kepala Bappeda DIY Benny Suharsono sebagai invited speakers. (NIN/MAD)
