Cibinong, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua. Bimtek ini diadakan sebagai bagian dari strategi nasional (stranas) pencegahan korupsi.
“Saat ini masih banyak kabupaten yang datanya minim atau tidak ada sama sekali. SK (surat keputusa), lampiran, peta, dan file shp-nya masih ada yang tidak tersedia. Ini menjadi tantangan kita bersama. Saya harap semua peserta yang sudah mengikuti pelatihan bisa membantu digitasi lahan sawit sebagai upaya pencegahan korupsi,” tutur Sekretaris Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) Muhammad Isro dalam sambutannya saat membuka Bimtek Kompilasi KSP - Stranas Pencegahan Korupsi di Provinsi Papua, Rabu, 16 September 2020.
Bimtek dilaksanakan secara daring, karena pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh Indonesia. Bimtek sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang Informasi Geospasial (IG) agar dapat menyediakan database (spasial) perkebunan sawit dan penataan perizinan perkebunan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan melalui tata kerja KSP.
“SDM di bidang IG harus mampu memenuhi kegiatan kompilasi Izin Lokasi Perkebunan (Ilok) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit untuk implementasi KSP dalam mendukung kegiatan Stranas PK,” tambah Kepala Pusat Pemetaan Integrasi Tematik BIG Lien Rosalina.
Sementara itu, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Verra menuturkan, progres setiap kabupaten di Papua berbeda. Kabupaten Keerom dan Jayapura disebut lebih maju, karena SDMnya sudah menguasai pekerjaan mereka.
"Harapan kami, enam kabupaten yang lain bisa segera mengikuti Kabupaten Keerom dan Jayapura. Kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya informasi tentang kebutuhan data ketika izin itu diberikan, yakni SK, lampiran peta dan file shp nya,” terangnya.
Bimtek ini diikuti perwakilan sekretaris daerah Provinsi Papua, Tim Stranas PK KPK, perwakilan kepala Beppeda kabupaten dan kota di Papua, perwakilan kepala Dinas Lingkungan Hidup di Papua, perwakilan kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan di Papua, perwakilan inspektur di Papua, Tim IGT Perizinan Terintegrasi PPIT IGT, dan Tim World Research Institute Perwakilan Provinsi Papua. Bimtek diadakan 16-21 September 2020. (BA/NIN)
