SIARAN PERS
Cegah Ancaman Berulang, BIG Perbarui Peta Bahaya Banjir Sumbar
Padang — Pemulihan Pascabencana banjir di Sumatera Barat membutuhkan informasi yang tidak hanya menggambarkan wilayah terdampak, tetapi juga mampu menunjukkan tingkat bahaya dan perubahan kondisi wilayah setelah bencana. Menjawab kebutuhan itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) memperbarui peta bahaya banjir sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Kondisi wilayah dapat berubah setelah banjir. Kita perlu memastikan peta bahaya yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi terkini dan divalidasi dengan kondisi di lapangan,” ujar Direktur Pemetaan Tematik BIG Gatot Haryo Pramono pada Senin, 14 September 2026.
Melalui Direktorat Pemetaan Tematik, BIG memutakhirkan peta bahaya banjir di Sumatera Barat pada 2026 demi mewujudkan data geospasial tunggal pascabencana. Pemutakhiran data ini mendesak karena bencana dapat mengubah kondisi fisik wilayah. Erosi dan sedimentasi dapat mengubah bentang lahan, sedangkan perubahan penutup lahan turut memengaruhi karakteristik wilayah terhadap banjir. Di sisi lain, perbedaan format dan sumber data juga masih menjadi tantangan dalam integrasi informasi untuk penanggulangan bencana.
Karena itu, Tim Satuan Tugas (Satgas) BIG melakukan rangkaian kegiatan terpadu, mulai dari koordinasi lintas sektor, pengumpulan data, pengolahan data secara on desk, survei validasi lapangan, hingga asistensi dan supervisi untuk mendukung Dashboard Data Tunggal Pascabencana.
Memadukan Data dan Kondisi Lapangan
Validasi lapangan menjadi kunci dalam menguji keselarasan model spasial dengan kondisi riil di Sumatera Barat. Tim Satgas BIG menghimpun data dari berbagai sumber, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Dinas Pekerjaan Umum. Data tersebut diperkuat dengan validasi historis banjir dan wawancara dengan perangkat desa maupun warga di lokasi terdampak.
Tim juga mengobservasi bentang lahan untuk melihat kondisi lahan pertanian, rawa, cekungan penampung air, serta infrastruktur pengendali banjir guna menguji kesesuaian model banjir dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.
Survei lapangan mencakup High-Water Mark (HWM) profiling pada bangunan bekas banjir, wawancara dengan warga dan pemerintah daerah, pengamatan kondisi lapangan, serta dokumentasi bangunan terdampak. Rangkaian kegiatan ini menjadi bukti empiris yang memperkuat akurasi pemetaan bahaya banjir.
“Validasi lapangan penting karena model dan data spasial perlu dibandingkan dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Informasi seperti ketinggian bekas genangan, kondisi bangunan, perubahan bentang lahan, dan keterangan masyarakat menjadi masukan penting untuk meningkatkan kualitas pemetaan bahaya banjir,” kata Gatot.
Rangkaian pemetaan dan validasi lapangan di Sumatera Barat dilakukan secara bertahap. Hasil survei selanjutnya akan dipadukan dengan data geospasial BIG dan berbagai sumber informasi lainnya untuk menghasilkan peta bahaya banjir yang lebih mutakhir.
Menjadi Fondasi Build Back Better
Pemetaan ini melampaui sekadar identifikasi wilayah yang pernah terendam. Hasilnya diarahkan untuk membuat peta bahaya banjir terbaru yang dapat dimanfaatkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, perencanaan tata ruang, serta upaya mitigasi bencana.
Informasi Geospasial ini menjadi basis analisis cascading risk untuk melihat keterkaitan berbagai risiko yang muncul dan berkembang akibat bencana. Data ini sekaligus mendukung tata kelola data terpadu melalui Dashboard Data Tunggal Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini menjadi bagian dari upaya integrasi informasi sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan.
Langkah strategis ini disambut positif oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi. Beliau menegaskan pentingnya Informasi Geospasial dalam berbagai tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kegiatan ini tentunya sangat membantu dalam mitigasi bencana, khususnya banjir di Sumatera Barat. Informasi geospasial dibutuhkan dalam melakukan perencanaan, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi bencana,” ujar Arry saat menerima koordinasi Tim Satgas BIG di Padang pada Kamis, 10 September 2026.
Bagi BIG, ketersediaan data tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi wilayah seperti sebelumnya, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kembali dengan mempertimbangkan risiko yang ada. Pendekatan tersebut menempatkan Informasi Geospasial sebagai fondasi Build Back Better agar pembangunan kembali lebih tepat, aman, dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
“Peran BIG adalah memastikan pemerintah memiliki informasi geospasial yang dapat dipercaya untuk memahami kondisi wilayah dan risikonya. Dengan data yang akurat dan mutakhir, keputusan pemulihan dapat dibuat lebih tepat dan diharapkan dapat mengurangi potensi kerugian apabila bencana serupa terjadi kembali,” tutup Gatot.
Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:
Mone Iye Cornelia Marschiavelli
Juru Bicara BIG
HP: 0878-7028-4044
Email: mone.iye@big.go.id
Website: www.big.go.id
