Tangerang, Berita Geospasial — Guna memperkuat sinergi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar Rapat Koordinasi Tata Lingkungan Hidup sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Bertempat di Atria Hotel Serpong pada 25 November 2025, kegiatan ini berfokus pada integrasi data geospasial dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan lingkungan.
Kepala BIG Muh Aris Marfa’i menekankan pentingnya pemanfaatan data geospasial untuk mendukung penanggulangan bencana, pembangunan nasional, termasuk dalam konteks pengelolaan karbon biru yang krusial bagi pelestarian ekosistem pesisir.
"Kami berkomitmen mendukung integrasi sistem informasi geospasial dengan kebijakan Satu Data Indonesia, yang diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih data dan meminimalkan konflik lahan," ungkap Aris dalam sambutannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menggarisbawahi urgensi data cuaca, iklim, dan geofisika sebagai landasan kebijakan lingkungan yang presisi. Ia menyebut informasi terkait potensi bencana dan perubahan iklim sangat krusial untuk merancang strategi mitigasi serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. “Tentunya kita berharap kolaborasi ini memperkokoh ketahanan iklim nasional,” ujar Faisal.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi kinerja tim dari KLH, BIG, dan BMKG atas perumusan kerja sama ini. Beliau menegaskan bahwa kolaborasi strategis berbasis data yang valid dan terintegrasi ini akan memastikan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih terukur, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara BIG, KLH, dan BMKG. MoU ini secara spesifik bertujuan memperkuat sinergi dalam pengelolaan informasi geospasial tematik, mencakup pengelolaan karbon biru, pemetaan kawasan pesisir, dan pembangunan infrastruktur geospasial nasional yang terintegrasi dengan Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia.
Langkah penting ini merupakan wujud komitmen ketiga lembaga untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data di sektor lingkungan hidup. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kebijakan yang lebih efektif, serta mempercepat upaya Indonesia dalam menghadapi tantangan lingkungan global, termasuk perubahan iklim dan risiko bencana alam.
Reporter : Muchamad Wildan Burhani
Editor : Intan Pujawati
