Cibinong, Berita Geospasial – Potensi kebocoran data geospasial harus diwaspadai mengingat proses perpindahan data yang cukup tinggi dalam penyusunan peta dasar skala besar melalui proyek ILASP (Integrated Land Administration and Spatial Planning). Demikian disampaikan Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat Badan Informasi Geospasial (BIG), Ade Komara dalam membuka rangkaian hari kedua Focus Group Discussion (FGD) Pengamanan Data dalam Produksi Peta Dasar pada 7 Oktober 2025 di Aula Utama Kantor BIG, Cibinong, Jawa Barat.
“Urgensi penyelesaian peta dasar skala besar menjadi semakin besar seiring dengan peningkatan iklim investasi di Indonesia, dimana dalam perijinannya membutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Peta dasar skala besar menjadi dasar dari RDTR ini terutama di skala 1:5.000. Maka dari itu, BIG berupaya menyediakan peta dasar skala 1:5.000 untuk seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ade.
Ade menjelaskan bahwa ILASP menggunakan pembiayaan pinjaman luar negeri yaitu World Bank. Dimana sebelumnya pada 2024 BIG telah menyelesaikan peta dasar skala 1:5.000 untuk wilayah Sulawesi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang ada di BIG, peta dasar skala 1:5.000 untuk wilayah lain di Indonesia, akan dikerjakan melalui proyek ILASP tersebut.
“Kegiatan ini dilaksanakan secara internasional sesuai peraturan dari World Bank. Bisa jadi pelaksananya adalah pihak asing, namun nantinya akan ada konsorsium dengan pihak lokal di Indonesia. Maka dari itu sekuritas data penting untuk diatur. Dengan proses perpindahan data yang tinggi, potensi kebocoran data sangat besar”, tandas Ade.
Ada menambahkan harapannya di BIG akan ada sistem Map Production Center (MPC) atau Sistem Produksi Peta Terpusat Berbasis Cloud Nasional yang terintegrasi. MPC ini adaah ekosistem terpusat berbasis cloud yang menyediakan infrastruktur, sistem produksi, dan ruang kerja untuk menjamin efisiensi, keamanan, dan standarisasi pembuatan peta dasar skala besar secara nasional. Tidak hanya itu harapannya akan ada pengamanan yang terukur di BIG juga seperti sistem sidik jari untuk masuk ke Gedung BIG. Intensinya keamanan akan lebih baik, sehingga bisa lebih dikontrol dan terkendali.
Senada, Rekso Sukmono, Kepala Sub Direktorat Survei dan Pemetaan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga mengungkapkan pentingnya pengamanan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) untuk wilayah pertahanan negara.
“Kemhan sudah mengatur terkait Kebijakan Satu Peta dalam portal dan sudah diklasifikasikan mengenai wali data maupun pengguna. Namun, perlu adanya koordinasi dan komunikasi antara Kemhan dengan BIG terkait MPC yang akan dibangun karena Kemhan akan melakukan pengawasan terutama pada objek-objek vital Hankam yang akan digambarkan di peta dasar. Pada dasarnya Kemhan mendukung pembangunan MPC,” tegas Rekso.
Sementara itu, dari segi intelijen, geografi merupakan salah satu unsur dari komponen intelejen strategis. Beral Fabiola, Intelijen dan Teknologi Geospasial dari Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan bahwa IG pada hakikatnya bukan hanya sekadar koordinat lokasi dan dimensi objek di permukaan bumi tetapi juga ada informasi atribut semantik lainnya yang terkandung dalam data tersebut. IG memiliki peran penting dalam konteks pertahanan dan keamanan. Maka dari itu perlu adanya upaya khusus dalam mencegah bocornya informasi geospasial yang bersifat sensitif ke pihak yang tidak berkepentingan.
“Salah satunya MPC idealnya berlokasi di fasilitas milik BIG di Indonesia, melaksanakan security clearance terhadap seluruh pelaksana kegiatan proyek ILASP khususnya personel yang berstatus warga negara asing (WNA), menerapkan sistem pengamanan data berlapis pada saat proses akuisisi, penyimpanan dan transfer data dari pihak yang melaksanakan akuisisi kepada pihak yang melaksanakan pengolahan data, serta membangun data center cadangan sebagai sebagai backup dari server utama apabila mengalami kerusakan sebagai upaya recovery data,” kata Beral.
Tidak hanya itu, peserta juga mendapatkan materi dari Prasetyo Utomo, Ketua Tim Kebijakan Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tentang Rekomendasi dan Strategi Pengelolaan Arsip Digital untuk Mendukung Keamanan dan Keberlanjutan Data Geospasial; serta Urgensi Penggunaan Integrated MPC dalam Pengamanan Data untuk Produksi Peta Dasar Seluruh Wilayah Indonesia dari Agus Wachid, Kepala PMO Informasi Geospasial, PT Biro Klasifikasi Indonesia BKI (Persero).
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi, dimana melalui FGD ini diharapkan akan mampu mengidentifikasi tantangan dan permasalahan dalam pengamanan data geospasial; mendapatkan saran, masukan, dan wawasan dari para narasumber yang memiliki pengalaman dan latar belakang terkait keamanan data; membangun kesepahaman para pihak terkait dan pemangku kepentingan mengenai perlindungan data geospasial; merumuskan rekomendasi dan strategi pengamanan data geospasial yang komprehensif; merumuskan standar dan mekanisme pengamanan data geospasial secara nasional.
Penulis: Aulia Fitri Ayudhita
Editor: Luciana Retno Prastiwi
