Padang, Berita Geospasial – Implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan di daerah. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan sinergi pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik (IGT) pada berbagai sektor. Direktur Integrasi dan Sinkronisasi IGT Badan Informasi Geospasial (BIG), Lien Rosalina memaparkan bahwa Peta Indikatif Tumpang Tindih Antar-IGT (PITTI) berhasil menurunkan konflik tumpang tindih lahan hingga 10,5% secara nasional dalam lima tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Lien dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendayagunaan IGT Kehutanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Kementerian Kehutanan pada 26-27 Agustus 2025 di Padang, Sumatera Barat.
Lien melanjutkan, “Di Sumatera Barat sendiri, penyelarasan data spasial bahkan menurunkan tumpang tindih sebesar 3% atau setara 151 ribu hektar. Ini bukti nyata bagaimana data geospasial mampu menjadi solusi dalam penyelesaian persoalan kehutanan dan tata ruang,”.
Direktur ISIG, Lien Rosalina sedang menyampaikan materinya (dok:DISIGT-BIG)
Lebih jauh, Ia menjelaskan bahwa Geoportal KSP 2.0 kini terbuka bagi masyarakat. Melalui platform onemap.big.go.id, publik dapat mengakses peta tematik mulai dari batas wilayah, kawasan hutan, hingga data pemanfaatan lahan.
“Keterbukaan ini penting agar Informasi Geospasial (IG) tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah, tetapi juga mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Implementasi Satu Peta akan mendorong perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mulai dari penataan ruang, pemberian izin, hingga monitoring program berbasis spasial,” ujarnya.
Ia mencontohkan, data IGT kini digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian tata ruang di Sumatera Barat, termasuk keberadaan perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin pelepasan.
“Ke depan, kita ingin memastikan seluruh data spasial, baik di pusat maupun daerah, benar-benar sinkron, terstandar, dan mudah diakses. Dengan begitu, pembangunan kehutanan tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan,” ungkapnya.
Lien juga menyatakan bahwa upaya sinergitas dan koordinasi lintas sektor masih diperlukan, agar IGT tidak hanya dikumpulkan, tetapi bisa bermakna, bermanfaat dan berkelanjutan serta bermuara pada penguatan tata kelola di berbagai sektor untuk mendukung Asta Cita Pemerintah saat ini.
Direktur ISIG, Lien Rosalina menjelaskan Tata Kelola Penyelenggaraan IG (dok:DISIGT-BIG)
Adapun bimtek tersebut diikuti oleh peserta dari Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kehutanan, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, dan para akademisi di Provinsi Sumatera Barat. Direktur IPSDH Agus Budi Santosa yang turut hadir menyampaikan harapannya agar bimtek ini dapat meningkatkan kapasitas teknis Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pemanfaatan IG, bagaimana untuk mengakses, mengolah dan menganalisis IGT terutama untuk sektor kehutanan.
Reporter: Lalitya Narieswari
Editor: Luciana Retno Prastiwi
