Jakarta, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2025 di Gedung Saleh Afiff, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta pada Rabu, 16 Juli 2025. Mengusung tema `Transformasi Awal Penyelenggaraan Informasi Geospasial Menuju Ekosistem Geospasial Nasional,` Rakornas ini menjadi tonggak penting dalam membangun sistem penyelenggaraan IG yang kolaboratif dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG sekaligus Ketua Pelaksana Rakornas IG 2025, Antonius Bambang Wijanarto, menegaskan bahwa selama ini penyelenggaraan IG masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Di antaranya adalah tumpang tindih data, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi, serta belum optimalnya simpul jaringan.
“Rakornas ini menjadi langkah awal membangun sistem kerja yang tidak lagi terfragmentasi. Kita dorong interoperabilitas dan efisiensi, agar IG menjadi platform kolaborasi nasional yang mendukung Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia,” ujar Anton.
Senada, Kepala BIG Muh Aris Marfai menyampaikan pentingnya membentuk ekosistem geospasial yang dinamis dan terintegrasi. Menurutnya, seluruh komponen, seperti data, teknologi, SDM, pengguna, dan organisasi harus berinteraksi erat dalam menyelenggarakan informasi berbasis lokasi untuk berbagai sektor.
Kepala BIG bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Deputi IGT BIG dalam pembukaan Rakonas 2025 di Jakarta. Dok.BIG/Mohamad Afif
“Indonesia Emas 2045 sudah dicanangkan. Maka, rencana induk IG harus diselaraskan untuk mendukung perencanaan nasional. Kami harap kolaborasi BIG dan BPS (Badan Pusat Statistik) dalam penyediaan data geospasial dan statistik dapat terus berlanjut,” jelas Aris.
Sebagai bentuk nyata kontribusi, BIG telah menyerahkan peta dasar skala besar 1:5.000 kepada enam provinsi di Sulawesi saat `Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang di Pulau Sulawesi` pada 10 Juli 2025. Aris juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM bidang IG, mengingat saat ini jumlah Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (JF Surta) hanya 1.283 orang, dengan dominasi di tingkat pusat.
“Kami berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dapat memfasilitasi pembukaan formasi JF Surta di daerah, agar penyelenggaraan IG semakin merata dan merespon kebutuhan daerah,” tambahnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam paparannya menyebut tujuh pilar utama dalam pembangunan ekosistem geospasial, yaitu pemangku kepentingan, manusia, teknologi, data, kebijakan dan standar, operasional, serta konsumen. Ia menekankan bahwa IG memegang peranan penting dalam trisula pembangunan nasional.
“IG mendukung kemudahan investasi melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), membantu pengentasan kemiskinan lewat peta by name by address, dan mendukung proyeksi kebutuhan pangan nasional,” tuturnya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan, bahwa transformasi digital tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga perubahan paradigma menuju dampak nyata. Ia menegaskan, data menjadi fondasi kebijakan berbasis dampak, dan dimensi lokasi dari IG sangat krusial untuk memastikan intervensi tepat sasaran.
“Transformasi bukan soal siapa paling hebat, tapi siapa yang mau terlibat. Ini bukan kerja satu tangan, melainkan ribuan niat yang berjalan bersama,” tegas Rini.
Turut hadir pada Rakornas IG 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengapresiasi peran BIG dalam pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya, data spasial—baik vektor maupun raster—sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan lintas wilayah.
“Kita butuh IG yang user oriented, agile, dan responsif terhadap tantangan zaman, termasuk perubahan iklim. Rakornas IG ini harus menghasilkan kebijakan strategis yang ditindaklanjuti dengan target yang terukur,” ujar AHY.
Rakornas IG 2025 juga ditandai dengan peluncuran sejumlah inovasi IG, yaitu Pemetaan Skala Besar Pulau Sulawesi; Geoportal Palapa 5.0; Aplikasi Integrasi IG Tematik; e-Monev Renaksi Penyelenggaraan IG; Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BIG; serta Bhumandala Award 2025. Seluruh inovasi ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem IG nasional yang kuat, inklusif, dan siap mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Penulis: Luciana Retno Prastiwi
Editor: Kesturi Haryunani
