Cibinong, Berita Geospasial – Pembangunan ekosistem geospasial yang menyeluruh, tangguh, dan berdaya saing menjadi babak baru dalam transformasi penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) nasional. Bertempat di Aula Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Kamis, 26 Juni 2025, stakeholder BIG dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah (K/L/P), akademisi, serta pelaku usaha dan asosiasi menyusun rumusan awal dan kesepakatan terkait kontribusi penyelenggaraan IG melalui Pra Rapat Koordinasi Nasional (Pra Rakornas) IG.
Deputi bidang Informasi Geospasial Tematik, Anton Wijanarto sedang memberikan sambutan pada pra rakornas 2025. dok.BIG/Risa Krisadhi
“Geospasial penting dalam segala aspek kehidupan, mulai dari garis pantai, batas wilayah, hingga tata ruang. Saat ini, artificial intelligence (AI) menjadi tema yang menarik dan memberikan gambaran bagaimana kondisi geospasial ke depannya. Maka dari itu BIG tengah menyusun rencana induk penyelenggaraan IG untuk 25 tahun,” tutur Antonius Bambang Wijanarto, Deputi bidang Informasi Geospasial Tematik, sekaligus Ketua Panitia Rakornas IG 2025.
Kolaborasi menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem geospasial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, kesediaan untuk berbagi data dan sumber daya, serta pemahaman yang sama bahwa IG adalah infrastruktur dasar pembangunan seperti halnya jalan, listrik, dan telekomunikasi.
“Rakornas IG tahun ini diharapkan menjadi momentum perubahan. Mengingat pentingnya data, kita harus menguatkan tata kelola, mekanisme berbagi pakai, integritas, serta keamanan data. Regulasi menjadi dasar agar pelaksanaan dan pemanfaatan IG bisa digunakan secara bertanggung jawab,” tutup Anton.
Senada, Direktur Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik BIG, Lien Rosalina, menyampaikan dalam pleno bahwa penguatan tata kelola dan regulasi menjadi arah kebijakan IG yang tertuang dalam Rencana Aksi (Renaksi) dan Rencana Induk (Renduk) penyelenggaraan IG nasional.
Berdasarkan Keputusan Kepala BIG Nomor 115 Tahun 2025, Renaksi menargetkan tersedianya peta dasar skala 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000; tersedia dan termanfaatkannya peta tematik pada berbagai skala dan cakupan wilayah di K/L; serta tercapainya kinerja simpul jaringan (SJ) IG dan penambahan jumlah jabatan fungsional surveyor pemetaan di K/L/P.
Pada kesempatan tersebut dilaksanakan pula Demo Aplikasi Pemantauan Renaksi IG dan Demo Aplikasi Integrasi IGT yang akan diluncurkan pada Rakornas, Juli mendatang. Harapannya aplikasi ini akan membantu penyelenggaraan IG yang lebih akurat.
Lebih lanjut, untuk mewujudkan ekosistem geospasial nasional dibutuhkan pula sumber daya manusia (SDM) IG yang berkualitas dan merata. Kolaborasi bersama organisasi profesi SATUPASTI juga penting dilakukan, terutama dalam pembinaan kompetensi dan karier, serta penegakan kode etik dan advokasi.
Setelah sesi pleno, forum kemudian dibagi dalam tiga kelompok kerja (pokja), sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam implementasi penyelenggaraan IG. Pokja 1: perwakilan K/L/P; Pokja 2: akademisi dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian; dan Pokja 3: pelaku usaha dan asosiasi profesi bidang geospasial.
Pada sesi diskusi, Direktur Tata Ruang Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Dody Virgo Sinaga, menekankan pentingnya IG dalam perencanaan nasional, khususnya untuk menentukan keterkaitan antarwilayah dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan. Ditekankan bahwa Renaksi IG harus selaras dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional). Bappenas juga mendorong evaluasi SJ, penguatan jabatan fungsional, dan pelatihan teknis berjenjang bagi SDM IG.
Rachman Rifai, Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial BIG sedang memberikan paparan pada sesi diskusi pra rakornas 2025. dok.BIG/Risa Krisadhi
Menjawab hal tersebut, Direktur Kelembagaan dan Jaringan IG BIG, Rachman Rifai, menjelaskan bahwa pengukuran indeks kinerja SJ di seluruh K/L/P dilakukan melalui aplikasi SIMOJANG (Sistem Informasi Monitoring Kinerja SJ IG Nasional). Penilaian ditinjau dari pemenuhan 5 (lima) komponen Infrastruktur IG yaitu kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan SDM.
Dari sisi transformasi digital, Sigit Supriyanto, Analis Kebijakan pada Deputi bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN/RB) menyampaikan bahwa IG menjadi komponen penting dalam mewujudkan layanan publik berbasis data spasial, seperti penentuan lokasi fasilitas kesehatan, zona rawan bencana, hingga distribusi bantuan sosial.
”Pendekatan kebijakan perlu dibuat implementatif dengan desain tata kelola yang konkret dan evaluasi berbasis dampak nyata kepada masyarakat,” jelasnya.
Diskusi kemudian ditutup beberapa poin yaitu perlunya transformasi tata kelola berbasis data geospasial untuk mendukung layanan publik digital; komitmen seluruh K/L/P dalam pelaksanaan Renduk dan Renaksi IG; serta peningkatan SDM IG melalui penguatan struktur kelembagaan dan jabatan fungsional.
Seluruh hasil diskusi dari Pra Rakornas IG ini diharapkan menghasilkan keluaran yang menjadi dasar penting bagi penyelenggaraan Rakornas IG 2025 dan langkah strategis pengembangan ekosistem geospasial nasional.
Penulis : Luciana Retno Prastiwi
Editor: Intan Pujawati
