Jakarta, Berita Geospasial BIG - Kebutuhan peta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan sumber dari kebutuhan nasional akan informasi geospasial untuk berbagai kepentingan nasional, seperti tata ruang, kedaulatan pangan dan energi, kelautan dan maritim dan berbagai sektor lain. Sejalan dengan hal tersebut Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Kamis, 14 April 2016 di Bidakara pada acara Pra Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) memberikan Peta Rupabumi Digital Skala 1 : 50.000 seluruh wilayah Indonesia kepada 18 Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini merupakan pemenuhan Janji BIG untuk Program Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000.
Sebelumnya pada Sidang Kabinet, Presiden RI Joko Widodo menyatakan, bahwa semua Kementerian/Lembaga (K/L) harus mendukung BIG dalam program Kebijakan Satu Peta, demikian dikatakan Kepala BIG, Priyadi Kardono pada sambutan pembukaan Pra Rakornas IG di depan perwakilan Kementerian/Lembaga peserta Pra Rakornas IG 2016. Selanjutnya Jokowi meminta BIG untuk memprioritaskan wilayah Kalimantan dapat dipenuhi segera dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP) yaitu pemenuhan IGD dan IGT melalui proses kompilasi, integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial K/L terkait.
Kegiatan Pra Rakornas IG dibuka secara resmi oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono dan dihadiri oleh perwakilan K/L terkait IG. Kegiatan Pra Rakornas adalah pembahasan rencana dan aksi One Map Policy dan merupakan rangkaian persiapan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IG 2016 yang akan digelar di Jakarta 27 April 2016 mendatang. Kegiatan ini merupakan sinergi, kolaborasi antar K/L serta Pemerintah Daerah menuju satu standar, satu referensi, satu geodatabase serta satu geoportal. Hasil dari kegiatan Pra Rakornas akan dibahas lebih lanjut menjadi suatu rumusan pada Rakornas IG 2016.
Rapat Pra Rakornas IG ini dibagi dalam 3 Working Group (WG), yaitu WG 1 : Kompilasi dan Penyediaan Data IG Nasional, WG 2 : Integrasi Data IGT terhadap IGD dan WG 3 : Sinkronisasi Data IGT. Pada kegiatan Kompilasi, merupakan kegiatan pengumpulan, penyerahan dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai walidata (Kementerian/Lembaga). Kegiatan kompilasi merupakan rangkaian awal dari percepatan KSP dimana selanjutnya data hasil kompilasi tersebut akan masuk pada tahap Integrasi. Tahap Integrasi merupakan kegiatan koreksi dan verifikasi IGT yang berasal dari K/L. Tahap Selanjutnya adalah tahap Sinkronisasi yang merupakan kegiatan analisis, penyusunan skenario rekomendasi dan pembahasan untuk penyelarasan IGT. Pada tahap ini jika terjadi tumpang tindih, maka dilakukan analisis penyelesaian permasalahan. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan terkait isu strategis, teknis dan data pedukung lainnya, maka dilakukan proses pembahasan di tingkat pemerintahan tertinggi.
(YI/TR)