Cibinong, Berita Geospasial - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyambangi Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Rabu, 13 Mei 2026. Berbagai isu strategis terkait geospasial dibahas dalam kunjungan tersebut, terutama mengenai batas administrasi wilayah yang dinilai berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam diskusi bersama jajaran pimpinan BIG, Ratna menyoroti persoalan batas wilayah di salah satu daerah di Jawa Timur.
“Ketika ada persoalan jalan maupun layanan lainnya, hal ini bisa menjadi problem tersendiri karena wilayah tersebut belum memiliki kepemilikan administrasi yang jelas,” ujar Ratna.
Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut menjadi perhatian setelah adanya sosialisasi dan pendampingan teknis dari BIG terkait batas administrasi wilayah. Ratna juga menekankan bahwa isu batas wilayah tidak hanya berkaitan dengan aspek pemetaan semata, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, efektivitas pembangunan, hingga perlindungan hak masyarakat.
Ratna juga turut menyinggung pentingnya dukungan regulasi dan anggaran dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional. Ia menyampaikan bahwa target pembangunan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga sangat besar, namun perlu diimbangi dengan dukungan sumber daya yang memadai.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala BIG, Mohammad Arief Syafii, menegaskan bahwa isu perbatasan merupakan persoalan fundamental dalam tata kelola wilayah.
“Isu perbatasan merupakan isu yang sangat penting karena semuanya berdasarkan peta dasar yang akurat dan terintegrasi,” jelas Arief.
Ia menambahkan, untuk menyiasati keterbatasan anggaran, proses verifikasi batas desa kini diakselerasi secara daring. Menurutnya, penyelesaian batas administrasi membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah.
Sementara itu, Sekretaris Utama BIG, Belinda Arunarwati Margono, juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam mempercepat penyelenggaraan informasi geospasial nasional. “Peran BIG sebagai tulang punggung data spasial harus diperkuat guna mendukung tata kelola wilayah yang baik,” pungkas Belinda.
Reporter: Farrah Leovita Pangestu
Editor: Intan Pujawati
