Jakarta, Berita Geospasial – Menjelang Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Selasa, 8 Juli 2025. Kunjungan ini untuk memperkuat sinergi, sekaligus membahas integrasi data spasial dalam Reformasi Birokrasi (RB) dan transformasi digital pemerintahan.
“Informasi Geospasial sangat penting untuk mendukung kebijakan yang efektif, pelayanan publik yang adil, dan akuntabilitas pemerintahan,” ujar Sekretaris Utama BIG Belinda Arunarwati Margono.
Ia juga mendorong agar indeks kesiapan Simpul Jaringan (SJ) IG masuk dalam sistem penilaian RB dan pemerintahan digital. “Melalui Simpul Jaringan IG, kita bisa melihat seberapa siap dan matang institusi dalam mengelola data dan IG,” imbuh Belinda.
Belinda menambahkan, Rakornas IG 2025 akan meluncurkan sejumlah produk strategis, seperti Peta Dasar Sulawesi serta Rencana Induk dan Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional. Ia pun meminta masukan Kementerian PAN-RB terhadap berbagai program tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kelembagaan Jaringan IG BIG Rachman Rifai menjelaskan bahwa BIG telah lama mengusulkan agar penyelenggaraan IG menjadi bagian dalam penilaian RB. Khususnya indikator nomor 24 dan 25 dalam Indeks Pemerintahan Digital.
“Selama 10 tahun, kami konsisten menyelenggarakan Bhumandala sebagai bentuk penilaian atas kinerja IG,” jelas Rachman.
Saat ini, lanjutnya, dari 633 Simpul Jaringan yang dibina BIG, sebanyak 190 belum memiliki geoportal. Bahkan, dari yang sudah memiliki geoportal, 54 persen masih berada di tingkat `terbangun` dan belum mencapai kategori optimal.
Sedangkan, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) IG BIG Sumaryono mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga fungsional surveyor pemetaan (surta). Hingga 2029, Indonesia membutuhkan lebih dari 56 ribu SDM IG, sementara jumlah yang tersedia baru sekitar 18 ribu orang.
“Kami mendorong terbentuknya formasi JF Surta di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Profesi ini sangat strategis dalam mendukung perencanaan berbasis data spasial,” tegas Sumaryono.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian PAN-RB Reni Suwarso menyatakan dukungan penuh terhadap langkah BIG. “Integrasi indeks simpul jaringan ke dalam penilaian pemerintahan digital sangat relevan. Kami juga mendukung formasi jabatan fungsional surta sebagai bagian dari target 90 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) digital pada 2029,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kementerian PAN-RB tengah menyusun penyederhanaan sistem penilaian dengan mengurangi tumpang tindih indikator dan mengintegrasikan beberapa indeks kelembagaan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Sementara itu, Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB Agus Riawan menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyusun surat edaran transisi RB 2025 dan Roadmap RB 2025–2029. “Indeks-indeks tematik, termasuk usulan dari BIG, akan kami pertimbangkan untuk integrasi indikator yang lebih strategis,” jelasnya.
Audiensi ini menghasilkan komitmen untuk melanjutkan koordinasi teknis, termasuk simulasi integrasi indeks dan pembinaan simpul jaringan di lingkungan Kementerian PAN-RB. “Kolaborasi ini diharapkan mempercepat transformasi digital pemerintahan berbasis data spasial,” pungkas Belinda.
Penulis: Luciana Retno Prastiwi
Editor: Kesturi Haryunani
