Cibinong, Berita Geospasial - Langkah strategis menuju pembangunan berbasis data di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, kini semakin nyata. Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar resmi menandatangani Nota Kesepakatan (NK) dan Rencana Kerja (RK) tentang Sinergi Pengembangan dan Pemanfaatan Data serta Informasi Geospasial pada Rabu, 21 Mei 2025.
Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) yang akurat dan terkini. Kepala BIG Muh Aris Marfai menegaskan, data spasial memainkan peran vital dalam penyusunan dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Ketersediaan data spasial yang kompatibel sangat mendukung OSS (Online Single Submission) dan mempermudah investasi. Sinergi ini akan memperkuat tata ruang serta pengambilan keputusan pembangunan daerah," jelas Aris.
Sementara Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan bahwa tantangan pembangunan di wilayah seluas 27 ribu kilometer persegi lebih ini sangat kompleks. Ketergantungan ekonomi pada sektor primer, seperti batu bara dan migas masih tinggi, sementara angka kemiskinan mencapai 7,28 persen.
"Saat ini Kukar memiliki tiga zona pembangunan utama, yaitu wilayah pendukung IKN (Ibu Kota Negara), zona industri hijau, serta kawasan pangan dan pariwisata. Kerja sama ini akan membantu kami mengelola potensi wilayah secara lebih presisi," ujar Edi.
Edi berharap kerja sama dengan BIG tidak hanya sebatas pendampingan teknis. Ia menginginkan agar sinergi ini juga mampu meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan yang berbasis karakteristik wilayah agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat.
Melalui NK ini, BIG akan menyediakan data dan pelatihan teknis. Sedangkan, Pemkab Kukar memberikan dukungan dalam pengumpulan data dan implementasi kebijakan pembangunan.
Empat ruang lingkup utama yang menjadi fokus kerja sama, meliputi penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD), pembinaan Informasi Geospasial Tematik (IGT), pembangunan IG, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). (NIN/IP)
