Makassar, Berita Geospasial - Informasi Geospasial (IG) memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan nasional, terutama di era digitalisasi. IG yang akurat dan terperinci sangat penting dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.
Dengan IG yang rinci, pemerintah juga dapat dapat membuat keputusan yang tepat sasaran. Karena itulah, Badan Informasi Geospasial (BIG) fokus mendorong penyelesaian peta dasar skala besar 1:5.000 di seluruh Indonesia.
“Jika kita mempunyai peta skala besar 1:5.000, kita bisa bersanding dengan google map. Bahkan, peta kita bisa dipakai banyak instansi dan swasta. Sehingga ekonomi bisa tumbuh dengan bagus, karena peta yang kita hasilkan jauh lebih murah dan dari segi geometri lebih kredibel," ucap Kepala BIG Muh Aris Marfai saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) IG Regional Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa, 4 Juni 2024.
Rakor IG Regional Sulawesi mengangkat tema `Peran Serta Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Indonesia Emas dengan Informasi Geospasial yang Holistik, Integratif, dan Berkelanjutan`. Tema ini menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam penggunaan IG untuk mencapai visi Indonesia Emas.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh yang turut hadir dalam Rakornas IG Regional Sulawesi, dalam sambutannya menyampaikan komitmennya untuk mendukung pemanfaatan IG. "Data kependudukan di Sulawesi Selatan telah menerapkan satu data yang bisa diakses dengan mengintegrasikan IG,” jelasnya.
Zudan juga menekankan bahwa data adalah tambang emas yang tidak ada akhirnya. Menurutnya, data ibarat emas yang memiliki nilai ekonomi sangat besar dan terus berkembang, sehingga dapat memberikan nilai tambah di berbagai aspek kehidupan.
Pemanfaatan data yang efektif dapat membuka peluang tanpa akhir untuk inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan di berbagai sektor. Karena itulah, Zudan sangat mendukung satu data satu peta, by name by address.
"Omong kosong jika Informasi Geospasial disebut penting, tapi tidak dibunyikan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Zudan menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan telah memulai program Data Desa Presisi (DDP). Program ini menghasilkan data terkini yang presisi tentang kemiskinan, jumlah doktor, jumlah penduduk, data spasial, dan informasi penting lain di tingkat desa.
Rakor IG Regional Sulawesi juga membahas berbagai tantangan dalam pemanfaatan IG di daerah, salah satunya terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang IG. Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur pendukung pengelolaan IG dan standarisasi data geospasial yang belum seragam.
Guna menghadapi berbagai tantangan di atas, seluruh pihak harus berakselerasi lebih cepat dan responsif dalam mengikuti kebutuhan perkembangan zaman. Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) yang andal menjadi sebuah kebutuhan mendasar untuk membangun Sulawesi Selatan yang erat dengan kebutuhan pemanfaatan ruang.
Sebagai informasi, Rakor IG Regional Sulawesi dihadiri 100 orang perwakilan pemerintah daerah dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) di Sulawesi. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IG yang akan diadakan pada Juni 2024.
Kegiatan rakor terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu diskusi panel dan coaching clinic. Diskusi panel membahas tentang penguatan tata kelola kelembagaan dan penguatan SDM bidang IG dalam menyongsong percepatan pemetaan skala besar serta hilirisasi dan pemanfaatan data IG untuk perencanaan dan pembangunan wilayah yang berkualitas.
Sedangkan, coaching clinic berupa konsultansi pemetaan tata ruang, pemetaan batas wilayah dan toponimi, geoportal/akun portal Kebijakan Satu Peta (KSP), Bhumandala Award/pembangunan simpul jaringan, pengembangan SDM IG, serta pendidikan dan pelatihan geospasial. (ATM/NIN)
