Cibinong, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) berkomitmen mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20220-2024. Hal ini disampaikan Kepala BIG Muh Aris Marfai saat rapat pimpinan (rapim) di Kantor BIG pada Selasa, 10 Januari 2024.
Pada 2023, seluruh target kinerja BIG tercapai dengan optimal dan serapan anggaran lebih baik dari tahun sebelumnya. “Saya mengapresiasi kerja keras dan sinergi seluruh jajaran BIG. Hal ini perlu kita pertahankan di 2024, dimana alokasi anggaran lebih besar dari 2023,” ucap Aris.
Aris mengatakan, BIG wajib menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Untuk itu, diperlukan kerja sama seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama agar laporan yang dihasilkan dapat mencerminkan kinerja BIG yang sudah optimal.
Selain itu, Aris meminta pimpinan tinggi madya dan pratama agar mencermati pelaksanaan program dan anggaran dengan prioritas nasional 2024. “Terutama yang menunjang core business BIG, meliputi peta dasar skala besar; garis pantai prioritas; data center jaringan Informasi Geospasial (IG) nasional; sarana teknologi informasi dan komunikasi geospasial; pemeliharaan prasarana geospasial computing center; kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan; pembangunan serta pengelolaan stasiun Ina-Cors, stasiun pasang surut, dan titik pantau geodinamika; penyediaan IG terkait batas wilayah negara,” urainya.
Aris menekankan, pelaksanaan kegiatan Peta Dasar Skala Besar wilayah darat akan meliputi delapan unsur yang didalamnya termasuk garis pantai dan penyediaan computing center penyelenggaraan IG. Dalam hal ini, perlu memperhatikan ketentuan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) serta target dan output yang akan dicapai.
Menjawab hal tersebut, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Mohamad Arief Syafi’i mengatakan bahwa triwulan pertama 2024 untuk pemetaan dasar skala besar akan dilaksanakan e-purchasing dan penandatangan kontrak kegiatan pemetaan garis pantai. “Selain itu, akan dilaksanakan juga akuisisi pemetaan garis pantai; proses pembangunan CORS dan sewa pesawat airborne gravity, proses persiapan dan perizinan akuisisi data geospasial dasar; proses akuisisi dan pemrosesan foto udara, lidar, dan airborne SAR,” ungkapnya.
Pimpinan tinggi madya diharapkan dapat memberikan arahan dan memantau pelaksanaan kegiatan yang menjadi target dan output di lingkup unit kerja bawahnya. Utamanya penyelesaian target di akhir RPJMN 2020–2024 dan juga catatan atas backlog kegiatan prioritas nasional. (SMN/NIN)
