Jakarta, Berita Geospasial – Rangkaian Pra-Rapat Koordinasi Nasional (Pra-Rakornas) Informasi Geospasial (IG) yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) berlanjut di hari kedua pada Selasa, 7 Maret 2023. Berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta, kegiatan diikuti oleh kurang lebih 150 tamu undangan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait. Pra-Rakornas hari kedua ini terdiri atas dua kelompok kerja (pokja), dimana pokja 1 akan membahas terkait Integrasi Geospasial Statistik, dan pokja 2 tentang Integrasi Teknologi Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial.
Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG Ibnu Sofian dalam sambutannya mengungkapkan bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, ketersediaan data dan IG dituntut untuk menjadi penopang terciptanya industri 4.0 atau smart society 5.0.
“Teknologi menjadi kunci keberhasilan industri 4.0, selain data IG. Kita melihat sebetulnya di Indonesia sudah sejak lama terjadi peningkatan ketersediaan data IG, meskipun masih di skala menengah. Beberapa K/L misalnya telah menyelenggarakan banyak IG Tematik di Kebijakan Satu Peta misalnya, dan BIG sendiri menjadi penyelenggara di IGD, menjadi satu-satunya penyelenggara IGD. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan IGD, kita masih perlu melakukan riset dan implementasi lebih banyak lagi, karena setiap daerah, saya yakin akan memerlukan (data) yang berbeda,” tuturnya.
Ibu menambahkan bahwa dengan luasnya wilayah Indonesia, diperlukan terobosan teknologi dan integrasi dalam proses penyelenggaraan dan penyebarluasan IG. Sehingga data di satu server dan server lain menjadi sama atau terjadi sinkronisasi data.
“Tidak seperti yang sekarang, data yang ada di K/L tidak singkron dengan data yang ada di portal, karena data ada yang ada di K/L sebagai wali datanya sudah lebih maju. Jadi proses sinkronisasi dan teknologinya harus kita kembangkan sehingga bisa terintegrasi,” tandas Ibnu.
Menyusul kemudian sesi paparan dari beberapa narasumber terkait. Oktorialdi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas memberikan paparannya yang bertajuk ‘Integrasi JIGN dan Portal SDI, What Next?’. Okto mengatakan bahwa dalam pemanfaatan IG untuk pembangunan diperlukan penguatan peran Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) terhadap ketersediaan data prioritas yang dibagipakaikan ke portal Satu Data Indonesia (SDI); kemudian terkait clearance data melalui SDI juga wajib untuk memenuhi prinsip-prinsip SDI dalam setiap data yang diproduksi; serta perlu penyelarasan nomenklatur metadata baku untuk data spasial, statistik dan keuangan.
Berikutnya paparan dari Rachman Rifai, Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPPIG) BIG tentang pengembangan teknologi pengelolaan dan penyebarluasan IG. Dipaparkan juga bagaimana pemanfaatan JIGN melalui Ina-Geoportal telah menghemat pengeluaran biaya pemetaan oleh instansi pemerintah dan menghasilkan data spasial yang mudah diakses dan diunduh oleh setiap pihak yang membutuhkan, mulai dari K/L/Pemda hingga masyarakat umum.
Lebih jauh Rachman menjelaskan Satu Data Indonesia terkait data prioritas. “Dalam usulan data prioritas, terdapat pre-list 71 data prioritas BIG, yang berasal dari usulan BIG dan K/L lain yang meminta untuk diproduksi oleh BIG. Sebanyak 55 data telah dikonfirmasi oleh produsen data merupakan tugas dan fungsi BIG, namun 16 data lainnya bukan merupakan tugas dan fungsi BIG” katanya. Tidak hanya itu, dijelaskan juga portal KSP dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Selain itu, pada pokja 2 juga terdapat beberapa presentasi lain diantaranya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika; Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Manado; dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pada akhir acara dilakukan juga sesi diskusi dan tanya jawab dengan semua peserta yang hadir. Kemudian dilaksanakan penyusunan rumusan rekomendasi yang dipimpin oleh Kepala Pusat PPIG BIG. Rekomendasi yang disusun terkait: kebijakan integrasi JIGN dan Portal SDI; terkoneksinya dan terintegrasi geoportal K/L walidata KSP ke JIGN dan Portal SDI; kebijakan penerapan sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP) dalam rangka interoperabilitas sistem secara nasional; dan penyebarluasan IG melalui JIGN mendukung inisiatif strategis geospasial nasional SPBE. (LR/TR)
