Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Workshop Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran Awali Perencanaan Kegiatan BIG Tahun 2018

Cianjur, Berita Geospasial - Mengawali awal tahun ini, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan Workshop Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2018. Kegiatan ini sebagai bentuk koordinasi terkait perecanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta penganggaran di lingkungan BIG untuk tahun anggaran 2018. Acara dilaksanakan pada 26-28 Januari 2018, bertempat di Zuri Resort & Covention, Cipanas, Cianjur. 

Sejumlah peserta kurang lebih 50 orang adalah para petugas perencanaan dan evapel di seluruh unit kerja yang ada di BIG, mengikuti acara yang dibuka oleh Fajar Triady Mugiarto, Kepala Bagian Perencanaan BIG. Dijelaskan oleh Fajar bagaimana persiapan penyusunan rencana kerja, mekanisme perubahan/revisi rencana kerja, serta review capaian RPJMN 2015-2019. Tahap perencanaan Renja dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah : Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; Tinjau ulang (review) angka dasar kementerian lembaga; Penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiscal serta ketersediaan anggaran; Penyiapan rancangan awal RKP; Penyusunan pagu indikatif; Koordinasi penyusunan rancangan awal RKP; Penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/lembaga; Penyusunan Renja K/L; Pembahasan rancangan RKP, dan pokok-pokok pendahuluan; Kebijakan penetapan RKP dan pagu lembaga; serta Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

Perubahan Renja sendiri dibagi ke dalam 2 periode : periode perencanaan dan periode pelaksanaan. Usulan Perubahan Renja K/L dapat dilakukan apabila: (1) Perubahan yang terkait dengan prioritas nasional; Perubahan pada tingkat Program dan Kegiatan; (2) Perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan (3) Perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah luar negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), Pinjaman dalam negeri, dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka perencanaan anggaran, setiap tahun Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L, yang selanjutnya setelah ditelaah, menjadi dasar penyusunan DIPA. Pedoman penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam perkembangannya, terdapat hal-hal baru yang membawa implikasi pada perlunya dilakukan penyesuaian terhadap pedoman penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA, antara lain : Penetapan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; Penggunaan aplikasi KRISNA dan ADIK; Kebijakan penganggaran terkini adalah pencantuman penandaan anggaran yang bersifat wajib, terkait dengan Nawacita, janji Presiden, prioritas nasional, dan anggaran tematik.

Dalam menyusun RKA-K/L harus memperhatikan: (1) Pendekatan sistem penganggaran yang terdiri dari kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja; (2) Klasifikasi anggaran terdiri dari klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi dan klasifikasi jenis belanja(ekonomi); dan (3) Instrumen RKA-K/L terdiri dari indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Untuk RKA-K/L 2018 dan seterusnya, informasi kinerja anggaran akan disusun lebih awal berbarengan dengan penyusunan Renja K/L dengan menggunakan aplikasi KRISNA. Hasil penyusunan dari aplikasi KRISNA akan dibahas tiga pihak melalui trilateral meeting dan akan menjadi referensi RKA-K/L.

Menyusul kemudian adalah paparan terkait Petunjuk Operasional Revisi Dipa/POK Tahun Anggaran (TA) 2018. Dijelaskan bahwa sesuai Draft Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Revisi TA. 2018 bahwa Revisi Anggaran TA. 2018 berupa revisi DIPA DJA, DIPA Dit.PA, DIPA Kanwil serta POK (KPA). Peraturan tentang Revisi Anggaran diatur melalui PMK tentang Revisi Anggaran TA 2018, PerDirjen DJPb tentang Pelaksanaan Revisi, dan Juklak APBN BIG. Sesuai Arahan KPA BIG pada saat Rapim Persiapan Pelaksanaan APBN 2018 Tanggal 14 Desember 2017 lalu, Revisi DIPA/POK TA. 2018 akan dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk Revisi DIPA (Pengesahan oleh DJA/Dit.PA/Kanwil) dan 4 kali untuk Revisi POK (Pengesahan oleh KPA).

Tak ketinggalan presentasi terkait persiapan tim kerja evaluasi dan pelaporan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan anggaran suatu instansi. Tugas tim evaluasi dan pelaporan (evapel) adalah menyampaikan laporan monev kinerja penganggaran TA. 2018 melalui aplikasi monev DJA, menyampaikan laporan konsolidasi triwulanan TA. 2018 melalui aplikasi e-monev Bappenas, menyampaikan laporan KSP TA. 2018 melalui sistem pemantauan Kantor Staf Kepresidenan (KSK), menyusun dan menyampaikan bahan pidato presiden, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja TA. 2018, serta menyediakan data untuk keperluan evaluasi program dan kegiatan lainnya.

Setiap bagian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan sangat penting dan merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dalam suatu instansi. Kerja sama dan sinergi antar semua bagiannya sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja instansi. Dengan perencanaan yang terencana, pelaksanaan yang terstruktur, dan evapel yang berkesinambungan, maka akan dihasilkan profesionalitas dan kinerja yang tinggi dari suatu instansi, baik secara lembaga maupun orang perorangan. Sehingga nantinya Indonesia akan semakin maju dan menjadi negara yang luhur serta sejahtera rakyatnya. (LR/DA/TR)