Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Universitas dan Pemerintah Daerah Diskusi tentang Pemanfaatan Informasi Geospasial

Cibinong, Berita Geospasial - Dalam rangka mempertajam pemahaman tentang pemanfaatan data dan informasi geospasial, BIG melakukan diskusi terkait implementasi kerja sama yang baru saja ditandatangani antara BIG dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Diskusi yang diselenggarakan BIG menampilkan paparan  terkait Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dan Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan secara Kartometrik. Diskusi dihadiri oleh Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Daerah (Provinsi Kalteng, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Gorontalo).

Pada paparan JIGN, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG, Aris Haryanto mengatakan, BIG sebagai penghubung simpul jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan secara nasional. Selain penghubung BIG juga menyebarluaskan IGD ke seluruh simpul jaringan dan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sistem akses Jaringan IGN untuk berbagi pakai data dan informasi geospasial. BIG juga melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi di bidang JIGN, hal ini termaktub dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014. Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah merupakan simpul jaringan. Tugas simpul jaringan adalah melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG serta membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang dilaksanakannya dan melaksanakan koordinasi.  

Capaian pembangunan simpul jaringan sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut : Kementerian/Lembaga target 57, terkoneksi 28;  Provinsi target 34, terkoneksi 21; Kabupaten/Kota target 500, terkoneksi (20), Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) target 34 terkoneksi 15.  Untuk PPIDS, saat ini target masih pada satu Universitas Negeri di satu provinsi seluruh wilayah Indonesia.  Sesuai Perpres Nomor 27 Tahun 2014, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan menjadi anggota simpul jaringan informasi geospasial. Keuntungan yang didapat  apabila menjadi anggota simpul jaringan adalah dapat terhubung dengan Kementerian/Lembaga sehingga dapat mempercepat dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan berdasarkan informasi geospasial.  

Paparan berikutnya adalah tentang pemetaan batas wilayah desa/kelurahan menggunakan metode kartometrik.  Adalah Agus Makmuriyanto dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) BIG, menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan penataan batas adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa  bahwa penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas dilakukan berdasarkan pada perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial.  Kemudian UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah.  Dasar berikutnya adalah Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Selanjutnya untuk percepatan pemetaan batas desa BIG menggunakan metode kartometrik, dimana penarikan batas dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan desa yang berbatasan dengan mempertimbangkan informasi dari tokoh adat dan masyarakat. Tahapan pemetaan batas desa secara kartometrik adalah persiapan, pembuatan draf peta kerja, temu kerja penegasan batas desa/kelurahan di kabupaten yang dihadiri oleh Camat dan Kepala Desa, serta pembagian draf peta kerja ke masing-masing Kepala Desa. Kesemuanya itu untuk mencapai kesepakatan antar pemangku kewilayahnnya sehingga ke depan dalam pengelolaan wilayah menjadi lebih pasti dan pembangunan lebih terfokus [YI/NU/TR]