Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Tingkatkan SDM Simpul Jaringan, BIG Selenggarakan Diklat SIG Berbasis Web

Cibinong, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial kembali menyelenggarakan Diklat Sistem Informasi Geospasial (SIG) Berbasis Web yang dihadiri 15 peserta dari Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika dan perwakilan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Balai Diklat BIG selama 5 hari dari 27 Agustus 2018 hingga 31 Agustus 2018.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerjasama BIG Wiwin Ambarwulan menjelaskan penyelenggaraan Diklat SIG berbasis Web bertujuan untuk meningkatkan kemampuan simpul jaringan baik di pemerintahan daerah maupun kementerian lembaga. “Indonesia memiliki 514 kabupaten/ kota dan 34 provinsi, semuanya terhubung dalam sistem jaringan informasi geospasial nasional. Simpul jaringan ini dibuat karena sekarang teknologi sudah berbasis IT. Dengan adanya simpul jaringan, data harus sudah terstandarkan sehingga bisa di-overlay dan bisa dianalisis,” tutur Wiwin.

Untuk meningkatkan kapasitas simpul jaringan, ada lima pilar yang perlu diperhatikan. Kelima pilar tersebut adalah kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar acuan, dan sumber daya manusia (SDM). “Jadi keikutsertaan bapak dan ibu dalam pelatihan ini adalah untuk memenuhi salah satu pilar pembangunan simpul jaringan, yakni untuk memenuhi SDM yang berkompeten,” jelas Wiwin.

Simpul Jaringan Informasi geospasial Nasional merupakan konsekuensi lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Dengan adanya Undang-Undang Informasi Geospasial, kini ada sanksi hukum yang didasari UU Informasi Geospasial. Hal ini membuat pemerintah daerah dan kementerian lembaga tidak bisa lagi membuat peta masing-masing semaunya.

Wiwin menjelaskan, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, banyak ditemukan duplikasi informasi geospasial. “Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah memiliki peta masing-masing yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan pemborosan baik biaya, tenaga, juga waktu,” terang Wiwin.

Saat ini BIG bersama kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah sedang mengumpulkan semua tema informasi geospasial yang tersedia. Kegiatan yang dikenal sebagai percepatan Kebijakan Satu Peta ini telah sampai pada tahap integrasi dan akan memulai sinkronisasi. “Dalam waktu dekat akan dirilis portal KSP oleh Presiden, jadi semua harus sudah siap,” tegas Wiwin.

 

Diklat Informasi Geospasial Non-Kebumian

Pada waktu dan tempat yang sama, Badan Informasi Geospasial juga menyelenggarakan Diklat Informasi Geospasial non-Kebumian. Diklat tersebut diikuti oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BIG yang ditempatkan di pusat-pusat non-teknis. Dari sejumlah 25 peserta, sebagian besar merupakan CPNS yang berasal dari latar belakang keilmuan non-kebumian seperti keuangan, komunikasi, dan kearsipan.

Diklat tersebut dilakukan untuk memberikan dasar keilmuan mengenai informasi geospasial. Hal ini sangat penting untuk menunjang tugas dan fungsinya di tiap-tiap pusat. Selama lima hari kedepan, peserta akan menerima materi mengenai IG mulai dari regulasi kebijakan IG, tata laksana penyelenggaraan IG, hingga pengetahuan teknis seperti pengetahuan peta, sistem koordinat proyeksi peta, dan penentuan posisi berbasis satelit navigasi. (NUR/ME)