Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Sosialisasi Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Informasi Geospasial

Cibinong, Berita Geospasial BIG -

Sudah cukup lama istilah whistleblower menjadi populer dan sering disebut oleh beberapa kalangan terutama kalangan pemerintahan. Pada tahun 2011 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang whistleblower, yang memberikan terjemahan dari kata whistleblower sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu, dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Dari Surat Edaran tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa peranan seorang whistleblower sangatlah penting untuk membantu memberantas tindak kejahatan yang tengah terjadi. Namun, pengetahuan tentang hal ini di masyarakat Indonesia sangatlah minim dan hanya diketahui oleh beberapa kalangan saja. Hal ini tentu saja cukup menyulitkan proses lembaga berwenang untuk menindaklanjuti tindak pidana yang terjadi.

Dengan adanya whistleblower, tentu diperlukan sarana guna mewadahi para pelapor tersebut untuk melaporkan tindak pidana yang mereka ketahui. Hampir semua Kementrian/Lembaga  (K/L) pemerintahan memiliki sistem whistleblower yang disebut sebagai Whistleblowing System (WBS). Sistem WBS ini juga dilengkapi dengan perlindungannya. Tetapi untuk perlindungan terhadap whistleblower yang mengungkap kejahatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan diserahkan kepada negara. Kementerian berupaya mendukung peraturan perundang-undangan terkait saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adanya Whistleblowing System pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terutama sangat penting untuk menjaga performa kerja lembaga yang bersih dan bebas korupsi. Salah satunya adalah Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Sosialisasi pun tak hentinya digencarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kali ini sosialisasi diselenggarakan untuk para staf yang ada di Badan Informasi Geospasial (BIG), karena sebagai salah satu Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas di bidang Informasi Geospasial (IG), tentunya BIG tak lepas dari proses pengadaan barang dan jasa.

Sosialisasi yang bertajuk Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini diselenggarakan pada Rabu, 23 September 2015 di Aula Utama BIG Gedung S Lantai 2, Cibinong. Sosialisasi ini dihadiri oleh 43 karyawan BIG termasuk Plt. Inspektur, Muhtadi Ganda Sutrisna, yang membuka sosialisasi ini secara resmi. Sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah staff Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Ranto. Dalam presentasinya, Ranto menyebutkan bahwa saat ini Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia dalam bidang pengadaan barang dan jasa  telah mencapai angka 3,4 dari skala 10 pada tahun 2014. "Angka tersebut bertambah sebanyak 0,2 dari tahun sebelumnya", imbuhnya. Dalam ranking dunia, Indonesia menduduki urutan 107 yang sebelumnya berada pada urutan 118. Data tersebut menyebutkan bagaimana praktek korupsi di Indonesia banyak terjadi pada bidang PBJ. Pada tahun 2014 lalu kasus korupsi yang ditangani KPK terkait PJB adalah 15 dari 58 kasus yang ada.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah ini pun dilakukan salah satunya dengan pengadaan Whistleblowing System oleh LKPP, dengan salah satu dasar hukumnya yakni Keputusan Deputi IV Nomor 14 Tahun 2012 tentang Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ranto menjelaskan bahwa dalam hal ini LKPP memiliki rencana aksi untuk pelaksanaan Whistleblowing System pada Instansi Pemerintah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan sub rencana aksi antara lain : (1) Tersedianya Whistleblowing System  yang  dapat dimanfaatkan oleh K/L dan Pemda pada Portal Pengadaan Nasional, dan (2) Evaluasi terhadap Whistleblowing System di K/L dan Pemda.

Saat ini K/L Pemerintah di Indonesia yang sudah menggunakan WBS PBJP tercatat sebanyak 57 badan pemerintahan, termasuk BIG dan 7 Pemerintah Daerah. LKPP menargetkan pada tahun 2015 WBS PJBP sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 adalah tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh K/L dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional. "Hal ini merupakan salah satu upaya mewujudkan tujuan adanya Whistleblowing System untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus KKN dalam pengadaan barang dan jasa", demikian diungkapkan Ranto. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

Sejak tahun 2012 lalu, LKPP telah meluncurkan website resmi WBS Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai bentuk dorongan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam sosialisasi ini, peserta sosialiasi dijelaskan tata cara pengaduan dan juga diajak untuk mempraktekkan langsung melalui website whistleblowing miliki LKPP. Pengaduan disampaikan secara elektronik ke K/L atau Pemda tempat terjadinya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang melalui https://wbs.lkpp.go.id. Objek Pengaduannya adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, baik yang bersifat Administrasi, Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Pidana, dengan disertai bukti seperti gambar, video, rekaman, maupun dokumen yang berkaitan. Adapun whistleblower cukup melaporkan melalui website tersebut tanpa harus khawatir diketahui identitasnya. Nantinya dari laporan yang  telah disampaikan, LKPP akan memonitoring setiap tahap pengelolaan pengaduan kemudian menyampaikan hasil monitoring kinerja verifikator dan penelaan kepada pimpinan K/L penyelenggara WBS bersangkutan.

Setelah praktek langsung menggunakan aplikasi website whistleblowing dan penjelasan seputar tata cara pengaduan, acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab peserta. Setelah itu pada akhir acara dilaksanakan foto bersama antara semua peserta yang hadir dan narasumber dari LKPP. Sosialisasi tentang WBS PBJP dari LKPP ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang adanya WBS sebagai salah satu sarana untuk mengungkapkan penyimpangan dan tindak pidana yang ada. Hal ini tentunya dilakukan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, dimulai dari instansi tempat bernaung saat ini. Sehingga nantinya kemakmuran warga Indonesia dapat semakin meningkat dan sejahtera. (QA/LR/TR)