Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Sosialisasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram, Berita Geospasial BIG - Bersadarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, BIG mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan pembinaan kepada para penyelenggara informasi geospasial di Indonesia.  Salah satunya adalah dalam pembinaan sumber daya manusia di bidang informasi geospasial, BIG berperan sebagai pembina utama Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Indonesia.  Salah satu bentuk pembinaan yang bisa dilaksanakan adalah melalui kegiatan sosialisasi jabatan fungsional tersebut kepada para penyelenggara informasi geospasial di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada Kamis, 8 Oktober 2015 lalu, Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali melaksanakan Sosialisasi Jabatan Fungsional (Jabfung) Surveyor Pemetaan (Surta) di Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD dan Diklat), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).  Hal ini sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan tugas BIG sebagai pembina Jabfungsurta sebagaimana tertulis dalam Kemenpan Nomor 134 Tahun 2002.

Pemerintah Prov. NTB merupakan salah satu provinsi yang telah memiliki Pusat Informasi Spasial. Selain itu, Prov. NTB juga merupakan salah satu provinsi dengan jumlah Pejabat Fungsinonal  Surta yang cukup banyak, yaitu sebanyak 15 orang yang tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta Pejabat Fungsional Surta yang berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prov. NTB. Oleh karena itu sosialisasi ini menjadi penting selain sebagai bentuk pembinaan SDM bagi Pejabat Fungsinonal Surta, juga menjadi sarana untuk menampung permasalahan terkait pembinaan SDM atau pelaksanaan kegiatan Surta di Prov. NTB.

Sosialisasi diawali dengan sambutan dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (PKH) BIG, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala BKD dan Diklat. Sosialisasi ini dihadiri oleh BKD di lingkungan Pemerintah Kota atau Kabupaten di Provinsi NTB; SKPD baik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kota atau Kabupaten, yang memiliki atau memungkinkan untuk memiliki Pejabat Fungsional Surta; serta Pejabat Fungsional Surta di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten. Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Sigit Murjati selaku Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi BIG, serta Eka Kurniawan selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional BIG, dengan materi yang meliputi Pengenalan Informasi Geospasial dan Badan Informasi Geospasial, dan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Kegiatan terkait Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Rencana Perubahannya.

Sigit memaparkan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya secara sadar atau tidak sadar akan bersinggungan atau membutuhkan informasi geospasial (IG). Urusan pendidikan, kesehatan, pu dan tata ruang, perumahan dan permukiman, pangan, serta, akan membutuhkan IG dalam hal bagaimana sebarannya, dan bagaimana agar distribusi dilakukan secara merata. Begitu juga dengan urusan pilihan Pemda, yaitu perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan dan energi dan sumber daya mineral yang merupakan bidang yang banyak digarap untuk penyelenggaraan informasi geospasial tematik (IGT).

Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan IGT, sesuai dengan tupoksinya dan bekerjasama dengan BIG. Sedangkan BIG mendapat porsi untuk melaksanaan pembinaan kepada penyelenggara IGT. Pembinaan yang dilakukan BIG ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Dalam 2 tahun terakhir BIG telah berupaya untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) tentang Jabatan Fungsional Surta dan Angka Kreditnya, setelah sebelumnya menganalisis permasalahan tentang pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan. Sosialisasi tersebut berlangsung lancar, dan peserta terlihat antusias dengan banyaknya jumlah pertanyaan dan masukan yang diberikan kepada narasumber. Semoga acara ini dapat membantu Pemprov. NTB dalam mengelola IG dengan SDM yang dimilikinya, sehingga akhirnya mampu tercipta SDM IG yang nantinya mampu menghasilkan IG yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (ANF/LR/TR)