Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Sosialisasi dan Bimtek Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi Jakarta 2

(Jakarta, Berita Geospasial) – Kali kedua pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi yang diselenggarakan Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 20118 ini adalah di Hotel Redtop Jakarta pada 15 s/d 20 April 2018. Acara ini diadakan sebagai rangkaian Bimtek Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi pada tahun 2018 ini. Rangkaiannya adalah di Jakarta 1 diadakan pada 8 – 13 April 2018, Jakarta 2 pada 15 – 20 April 2018 dan 3 serta di Makassar Sulawesi Selatan pada 15-20 April 2018 serta Jakarta 3 pada 22 – 27 April 2018 nanti.

Mengawali acara pembukaan pada Senin, 16 April 2018, Inggit Diah Novitaningrum sebagai ketua panitia melaporkan bahwa Bimtek Pembakuan Nama Rupabumi ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia tim kerja daerah dalam penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi. Diharapkan bahwa tim kerja provinsi maupun kab kota dapat bersinergi dalam kegiatan pembakuan nama rupabumi. 

Inggit menambahkan bahwa BIG telah mengembangkan suatu aplikasi yang bernama SAKTI (Sistem Akuisisi Toponim Indonesia) yang diharapkan mampu mempermudah kegiatan penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi.

“Peserta Sosialisasi dan Bimtek Toponim kali ini berasal dari 6 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau dan Banten. Selan itu ada juga yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Topografi TNI AD, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta PPIDS dari Institut Teknologi Bandung dan dari Universitas Mulawarman dengan total peserta 18 orang”, lapornya.

Inggit menambahkan bahwa BIG telah mengembangkan suatu aplikasi yang bernama SAKTI (Sistem Akuisisi Toponim Indonesia) yang diharapkan mampu mempermudah kegiatan penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi.

Selanjutkan perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta sebagai tuan rumah, Syahril Suwarno sebagai Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Pemprov DKI Jakarta  memberikan sambutan. Dalam sambutannya Syahril menyebutkan bahwa suatu wilayah akan dikenal melalui namanya. Demikan juga dengan potensinya. Oleh karena itu nama menjadi aset penting suatu daerah. Pentingnya nama rupabumi menjadi sangat penting sekarang ini, terutama setelah peta dijadikan sebagai media komunikasi. Untuk mewujudkan tertib administrasi penataan nama unsur geografis di seluruh idonesia, maka pembakuan unsur nama rupabumi menjadi sangat penting.

“Perlu adanya sinergitas antara tim PNR pusat dengan yang di daerah. Ini karena tim dari daerah lah yang laing tahu nama dan sejarah di daerahnya masing-masing. Ini karena pembakuan nama rupabumi dierlukan sebagai sarana yang efektif dan dibutuhkan dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat: ketahanan negara, penanggulangan bencana, perdagangan, pendidikan, kesehatan, wisata dan lain sebagainya”, imbuhnya.

Kepala Pusat PPRT BIG, Ida Herlilningsih kemudian memberikan sambutan. Ida mengucapkan terima kasih atas kedatangan peserta Bimtek ini yang telah datang dari berbagai daerah di Indonesia. Nama dalam peta disebut dengan toponim. Toponim ini tidak hanya untuk unsur alami, tapi juga untuk unsur buatan dan itu harus dibakukan namanya. Apa yang disebut, maka itu yang digunakan.

“Tepat  10 tahun yakni tahun 2016 lalu, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (TNPNR) yang mempunyai wewenang penuh untuk mengatur tata cara pembakuan nama rupabumi di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 112 tahun 2006 dibubarkan, maka tugas fungsi Tim Pembakuan Nama rupabuni dikembalikan ke instansi yang menangani IG yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG)”, tambahnya. 

Ida menambahkan bahwa tugas dari BIG melakukan pembinaan ke pemerintah pusat dan daerah. Nama rupabumi kadang ada yang menganggap nama rupabumi itu sepele,padahal itu merupakan hal yang penting. Jika posisinya jelas, maka tidak akan tertukar, asal ada koordinatnya. 

“Peta tanpa ada toponim, maka itu namanya peta buta. Maka nama rupa bumi itu harus dibakukan”, pungkasnya. Selanjutnya Ida memberikan peta NKRI edisi tahun 2017 ke peserta bimtek dari 5 provinsi serta berfoto bersama.

Selanjutnya, masuk ke acara pemaparan materi sesi ke-1 yang dipandu oleh Rizka Windiastuti dari BIG, Ida Herliningsih membawakan  presentasi tentang “Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi di Indonesia”. Dalam presentasinya, Ida Herliningsih menyebutkan bahwa sesungguhnya nama rupa bumi itu banyak sekali tulisan tentang hal itu, namun dalam pelaksanaannya banyak yang belum benar. 

“Manfaat dari kegiatan Pembakuan nama rupabumi antara lain Ketahanan negara, Penanggulangan bencana, Pemilu-pilkada, Pengembangan sektor wisata, Navigasi, Pelestarian budaya bangsa, Acuan penarikan garis batas, Acuan penarikan batas wilayah administrasi, Toponim di ruang publik, Pengembangan sosial ekonomi masyarakat”, tambahnya.

Pembicara selanjutnya Herman Wira dari Kemendagri dalam presentasinya menyebutkan bahwa UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 48 menyebutkan bahwa perubahan nama rupabumi, pemindahan ibukota dan perubahan nama ibukota ditetapkan dengan PP. Demikian juga di UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, Bahasa dan lambing negara serta lagu kebangsaan pasal 38 menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. 

“Nama laut dan atau pulau harus menggunakan Bahasa Indonesia atau lokal untuk dibakukan dengan koodinat serta didaftarkan ke PBB. Ini untuk tertib administrasi kewilayahan daerah, NKRI serta wujud komitmen negara terhadap mandate PBB dan tertib pengelolaan unsur rupabumi terutama di daerah perbatasan”, tambahnya.

Lebih lanjut, Herman Wira menekankan bahwa urgensi PNR telah diamanatkan dalam UU dan Perda. Nama rupabumi dipakai juga di KTP. Di daerah karena penting namun tidak ada yg mengerjakan maka pekerjaan ini dikerjakan oleh bagian umum. 

Presentasi sesi ke-2 dimoderatori oleh Bambanng Sudarto dari BIG. Pematerinya adalah Meity Taqdir Qodratillah dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Hendri Prasetyadhi sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda  Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

Meity Taqdir Qodratillah membawakan materi tentang “Toponimi dan Pemanfaatannya”. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan nama rupabumi. Pedoman penulisan sedang disempurnakan, antara lain memuat nama unsur rupabumi alami yang terdiri atas; 1) Nama generik dan nama spesifik ditulis terpisah, contoh: Gunung Semeru, Selat Sunda dan Sungai Mahakam. 2) Nama kota yang terdiri atas kota nama generik dan nama spesifik ditulis dalam satu kata, contoh: Bukittinggi, Ujungpandang, Muarajambi dan 3) Nama spesifik yang diikuti kata sifat atau penunjuk arah ditulis terpisah, contoh: Jawa Timur, Jawa Barat, Kebayoran Baru.

Pemateri berikutnya Hendri Prasetyadhi membawakan materi tentang “Implementasi Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat”. Hendri menyebutkan, “Kabupaten Cianjur telah hampir menyelesaikan peta batas desa. Potensi Cianjur tidak hanya puncak, tapi juga ada taman nasional cibodas. Cianjur punya gunung, bukit dan juga pantai. Secara luas, Cianjur merupakan Kabuhpaten dengan luas kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Sukabumi”. 

Hendri menyebutkan bahwa Kabupaten Cianjur pada tahun 2013 melakukan pendataan rupabumi unsur administrasi. Tahun 2014 melakukan pendataan rupabumi unsur alami. Tahun 2015 rupabumi unsur buatan tahun, 2016 rupabumi unsur buatan serta tahun 2017 rupabumi unsur buatan. Jumlah data di Cianjur pada tahun 2013-2017 sebanyak 25.890 dari 339 desa di 23 kecamatan. Kegiatan rupabumi buatan ini masih berlangsung terkait sisa desa yang belum menyelesaikan. (ATM)