Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Setiap ASN Wajib Melaporkan Harta Kekayaan

Cibinong, Berita Geospasial BIG - "Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi pemerintah", demikian disampaikan para narasumber dari Kementerian PAN RB pada sosialisasi tentang LHKASN pada Rabu, 20 Mei 2015 di Aula Utama BIG Cibinong.

Sosialisasi ini diadakan dalam rangka pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, membentuk transparansi serta penguatan integritas ASN. Secara resmi, sosialisasi dibuka oleh Inspektur BIG, Ajum Muhtar. Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari Kementerian PAN-RB serta dihadiri oleh ASN di lingkungan BIG. Pada paparannya, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur Kemen PAN RB, Eddy Suryanto mengatakan bahwa setiap ASN berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan instansi pemerintah. Dasar pelaksanaan pelaporan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Selanjutnya Eddy mengatakan bahwa muatan surat edaran Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN; (2) Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN dengan menggunakan formulir LHKASN. Penyampaian formulir disampaikan paling lambat 3 bulan setelah kebijakan, 1 bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi/promosi, 1 bulan setelah berhenti dari jabatan.; (3) Menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mengelola LHKASN; (4) Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini; dan (5) Pemberian sanksi bagi wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya serta pejabat APIP yang membocorkan informasi LHKASN.

Narasumber lainnya, Agusdin Muttakin, Kepala Bidang Penyusunan Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN-RB. Agusdin mengatakan bahwa penyampaian LHKASN ditujukan kepada pimpinan organisasi melalui APIP. Muatan LHKASN adalah data pribadi dan keluarga, harta kekayaan, penghasilan, pengeluaran. Harta kekayaan yang dilaporkan adalah harta ASN, harta suami/istri dan harta anak. Formulir LHKASN dapat diunduh melalui website www.menpan.go.id versi xls atau pdf dan untuk mengisi formulir LHKASN sesuai kebutuhan atau menggunakan aplikasi Si-Harka (Sistem Harta Kekayaan). (YI/TR)