Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2015

 

SIARAN PERS

Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial

"Optimalisasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019"

Jumat, 27 Maret 2015

 (unduh pdf)


Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan nasional, Informasi Geospasial (IG) semakin dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Indonesia. IG sangat berguna sebagai salah satu pendukung utama pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi, penentuan garis batas wilayah. Selain itu, mengingat Negara Indonesia berada di dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis yang rawan terhadap terjadinya bencana alam, kebutuhan terhadap IG terkait penanggulangan bencana juga menjadi suatu kebutuhan yang primer.

Mengingat hal tersebut IG beserta kegiatan penyelenggaraannya dari hulu sampai hilir, seperti perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian memegang peranan penting, termasuk di dalamnya kegiatan survei dan pemetaan. Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyelenggara utama IG Dasar (IGD) di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG, berkewajiban untuk menyediakan IG yang mutakhir dan akurat.

Salah satu tugas BIG, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2011 tentang BIG antara lain meliputi perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang IG, serta penyusunan rencana dan program di bidang IG. Hal itu kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG, yang menyebutkan bahwa Kepala BIG menetapkan suatu rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah. Rencana aksi dimaksud disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang IG melalui sebuah rapat koordinasi nasional IG.

Rencana aksi nasional penyelenggaraan IG (RAN IG) jangka menengah (tahun 2015-2019) sebenarnya telah dihasilkan pada saat Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) yang diadakan di Jakarta pada tanggal 10-11 Juni 2014. Namun demikian, monitoring dan evaluasi sejauh mana implementasi RAN IG tersebut oleh masing-masing pemangku kepentingan perlu dilakukan. Hal ini khususnya menyangkut perubahan kebijakan pemerintahan yang baru, sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana dan program penyelenggaraan IG dalam mendukung prioritas pembangunan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Tema Rakornas IG tahun 2015 adalah: "Optimalisasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019". Rakornas IG tahun 2015 diselenggarakan padatanggal 27 Maret 2015 di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Melalui penyelenggaraan Rakornas IG 2015 ini diharapkan akan tersusun Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan IG jangka menengah (tahun 2015-2019), yang selaras dengan program-program pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, serta teridentifikasinya kebutuhan IG untuk pencapaian prioritas pembangunan, baik dari sisi jenisnya maupun cakupan lokasinya.

Rakornas Informasi Geospasial Tahun 2015 akan membahas koordinasi penyelenggaraan IG nasional yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yakni: Working Group 1, tentang koordinasi produksi/penyediaan data dan informasi geospasial dasar, Working Group 2, tentang koordinasi produksi/penyediaan data dan informasi geospasial tematik, Working Group 3, tentang koordinasi distribusi/penyebarluasan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial, Working Group 4, tentang koordinasi kelembagaan, SDM, litbang, dan industri informasi geospasial.

Rakornas IG Tahun 2015 akan dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas, Andrinof Chaniago dan dihadiri oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak., dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Rakornas IG 2015 diikuti oleh 250 orang, terdiri atas Pejabat eselon I  Kementerian/Lembaga penyelenggara IG, akademisi dan pakar IG, pelaku industri IG, dan pejabat struktural dan fungsional di BIG.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara BIG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang "Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan". Kerja sama antara dua lembaga ini telah terjalin dengan baik, diantaranya melalui Project MREP (Marine Resource Evaluation and Planning Project), kemudian Project MCRMP (Marine and Coastal Resource Management and Planning Project) dan kerja sama-kerja sama lainnya.  Menteri KKP berharap melalui kegiatan Rakornas IG ini akan tercipta berbagai kerja sama yang detail sebagai implementasi rencana aksi nasional demi terwujudnya pemanfaatan IG untuk pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di lndonesia.

Kepala BIG, Priyadi Kardono menjelaskam bahwa dengan memperhatikan kondisi penyelenggaraan IG di Indonesia, Rakornas IG 2015 diharapkan dapat merumuskan kebijakan rencana aksi nasional dan program strategis untuk mempercepat terwujudnya IGD yang andal - akurat, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan pada berbagai skala dan cakupan wilayah. Ke depan kebijakan dan program tersebut diharapkan mampu dijadikan referensi untuk pembuatan IGT yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional. Beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan IG adalah sbb: (1) Implementasi kebijakan satu peta, dimana setiap tema peta yang diproduksi hanya memiliki satu walidata, sehingga dapat meminimalisir duplikasi alokasi sumberdaya; (2) Ketersediaan institusi pemetaan di daerah dan meningkatnya kemampuan daerah dalam menyediakan data dan informasi geospasial di wilayahnya; (3) Peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia bidang IG termasuk survei dan pemetaan terutama di daerah; dan (4) Peningkatan jumlah dan kualitas perguruan tinggi dan tumbuh kembangnya industri di bidang IG secara nasional.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Ir. Sri Lestari Munajati, M.Agr

Kepala Bidang Promosi dan Kerja Sama, BIG

T : 021-87908763 | E :lestari.munajati@big.go.id