Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BIG - KAN dalam Rangka Akreditasi Bidang Informasi Geospasial

PRESS RELEASE
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA BIG - KAN
DALAM RANGKA AKREDITASI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL
Cibinong, 8 April 2016

Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) mengamanatkan bahwa tujuan diundangkannya UU IG adalah untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar tujuan ini dapat tercapai maka UU IG menegaskan bahwa setiap pelaksana IG harus memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksana IG baik orang perseorangan, kelompok orang, maupun badan usaha dianggap memenuhi kualifikasi jika dapat menunjukkan kepemilikan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel dan telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Informasi Geospasial.

Dalam waktu dekat, beberapa minggu ke depan Badan Informasi Geospasial (BIG) akan memulai sejarah baru pembangunan IG nasional, yaitu melakukan akreditasi di bidang IG. Sepanjang sejarah pembangunan Indonesia, urgensi akreditasi bidang IG secara implisit dinyatakan sebagai sesuatu yang sangat penting sejak diundangkannya UU No. 4 tahun 2011. Hal ini mengingat proses akreditasi dan sertifikasi bidang IG yang transparan, professional, kredibel dan dilaksanakan oleh para pelaku yang berintegritas tinggi merupakan salah satu mata rantai yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan IG nasional untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada 2 dari 5 bidang IG yang akan dimulai proses akreditasinya dalam waktu dekat, yaitu akreditasi Lembaga Sertifikasi Tenaga Profesional dan Lembaga Sertifikasi Penyedia Jasa IG. Akreditasi lembaga pelatihan/kursus, lembaga sertifikasi produk dan lembaga sertifikasi instrumentasi IG akan menyusul secepatnya, dan diharapkan dapat dimulai tahun depan.

Selain dalam rangka penyelenggaraan IG nasional, sertifikasi tenaga profesional surveyor juga diarahkan dalam rangka menghadapi liberalisasi tenaga profesional surveyor tingkat regional ASEAN (MEA=Masyarakat Ekonomi ASEAN) maupun tingkat dunia. Dengan demikian, setiap sertifikat yang dikeluarkan harus menunjukkan kualitas pelaksana IG yang berkualitas dunia dan dapat diterima masyarakat dunia. Latar belakang pola pikir inilah yang mendasari relevansi dan pentingnya kerjasama antara BIG dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN adalah satu-satunya lembaga akreditasi yang dimiliki Indonesia yang diakui dunia, dimana KAN menjadi anggota IAF (International Acreditation Forum) mewakili Indonesia. Dengan kerjasama BIG-KAN ini, diharapkan standar-standar pelaksanaan akreditasi yang ada di KAN dapat diterapkan oleh BIG dalam rangka akreditasi lembaga sertifikasi bidang IG. Dengan demikian, diharapkan hasil akreditasi bidang IG oleh BIG mendapat pengakuan dunia internasional.

Proses sertifikasi bidang IG bukanlah pekerjaan ringan, melainkan memerlukan integritas tinggi dan kemampuan teknis yang teruji. Kita tidak boleh tertinggal oleh negara lain dalam kegiatan sertifikasi IG. Jika kita tertinggal dalam kegiatan sertifikasi bidang IG ini, bisa jadi pekerjaan-pekerjaan IG nasional yang besar akan dikerjakan oleh tenaga-tenaga profesional surveyor asing. Di lingkungan ASEAN, dengan telah ditandatanganinya kesepakatan MEA oleh para pemimpin negara-negara ASEAN dan MRA (Mutual Recognition Arrangement) on Surveying, mobilitas tenaga profesional surveyor akan lebih bebas di tingkat ASEAN. Di kemudian hari, tidak menutup kemungkinan akan terbuka dan bebasnya pasar tenaga kerja profesional surveyor dunia. Jika kita terus melakukan pembangunan dan penguatan sistem sertifikasi bidang IG, maka kita tidak akan khawatir dengan globalisasi tenaga profesional surveyor, bahkan kita harus dapat mengambil manfaat secara signifikan.

Informasi lebih lanjut hubungi: 
Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, BIG.
Dr. Suprajaka, email: suprajaka@big.go.id.