Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara BIG dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) mengamanatkan bahwa tujuan diundangkannya IG adalah untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), maka Badan Informasi Geospasial (BIG) mengadakan kerja sama dengan berbagai instansi dan daerah untuk menjawab berbagai kebutuhan yang bisa terpenuhi bersama pihak lain.

Pada acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diselenggarakan Kamis, 21 Februari 2019 di Aula Utama BIG Gedung S Lantai 2, juga akan diselenggarakan sesi paparan dan diskusi tentang Pemetaan Batas Wilayah dan Simpul Jaringan IG. Penandatanganan MoU dan PKS dilaksanakan antara BIG dengan 24 instansi, yaitu : 18 Kabupaten, 5 Kota, dan 1 K/L. Adapun K/L dan Pemda yang mengadakan MoU dan PKS dengan BIG yaitu: Kab. Bolaang Mongondow, Kota Bogor, Kota Mojokerto, Kota Padang, Kab. Sampang, Kab. Sikka, Kab. Natuna, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kota Binjai, Kab. Musi Rawas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Rejang Lebong, Kab. Sabu Raijua, Kab. Way Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Garut, Kab. Ngada, Kab. Bungo, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kota Balikpapan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.

Pada kesempatan ini, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow turut hadir memberikan sambutan. Melalui kegiatan ini diharapkan kerja sama yang telah terjalin antara BIG dengan instansi lain dapat terjalin dengan baik. Dan di masa depan akan terbentuk lebih banyak lagi kerja sama yang dapat membangun IG agar lebih maju. Sehingga penyelenggaraan IG dapat terintegrasi dengan baik, dan pemanfaatannya dapat dirasakan secara lebih menyeluruh pula di Indonesia.

 

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

Dr. Ir. Wiwin Ambarwulan, M.Sc

Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Hp. 0812-8354-1494

Email: wiwin.ambarwulan@big.go.id

 

Sekilas tentang Badan Informasi Geospasial:

Badan Informasi Geospasial (BIG) lahir untuk menggantikan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) sebagaimana tertuang pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). UU ini disetujui DPR pada 15 April 2011 dan disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 April 2011. Lahirnya BIG ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 mengenai Badan Informasi Geospasial pada 27 Desember 2011.

BIG menjadi tulang punggung dalam mewujudkan UU tentang Informasi Geospasial untuk menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan; mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.