Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pemerintah Daerah Region Sumatera Siapkan Infrastruktur dan Jaringan untuk Percepatan Kebijakan Satu Peta

 

Palembang, 15 Maret 2018 – Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional Tingkat Provinsi Regional Sumatera dengan tema ”Satu Peta untuk Percepatan Pembangunan Daerah” di Hotel Arya Duta Palembang, pada Rabu-Jumat, 14-16 Maret 2018. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Jakarta pada 26 Oktober 2017. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah pelibatan pemerintah daerah untuk segera mengoperasionalkan fungsi simpul jaringan dan infrastruktur data spasial untuk efektifitas berbagi pakai data melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Selain itu, kegiatan ini juga bermaksud meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan pemetaan partisipatif melalui aplikasi android ”Peta Kita” sebagai bagian dari pelibatan mitra dan publik dalam pelaksanaan KSP.

Pada tanggal 5 Februari 2018, Presiden Joko Widodo kembali menyatakan bahwa tumpang tindih peta dan perizinan telah menimbulkan konflik dan mengakibatkan sengketa sehingga menghambat laju perekonomian di daerah. Presiden yakin KSP akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih, pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air. Presiden meminta agar segala permasalahan yang muncul di lapangan dicarikan solusinya, khususnya tanah ulayat dan batas desa, sehingga satu peta yang dihasilkan agar memberikan kepastian dan menjadi pegangan. Oleh karena itu, keterlibatan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam kesuksesan percepatan KSP, terutama dalam penyiapan kelembagaan simpul jaringan dan geoportal daerah dalam pengelolaan data spasial.

Percepatan KSP diamanatkan dalam Perpres 9/2016 untuk mewujudkan satu referensi dan satu standar dalam informasi geospasial untuk digunakan sebagai acuan bersama dalam penyusunan kebijakan perencanaan maupun pemanfaatan ruang di daerah. Informasi geospasial atau peta yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti peta tata ruang dan perizinan perlu dikompilasi, diverifikasi, dan dibagi pakai antara Kementerian, Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat melalui skema Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional (JIGN) sesuai mandat Perpres 27/2014. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menunjuk OPD yang akan menjadi penanggung jawab operasional Simpul Jaringan JIGN di daerah sehingga koordinasi pengembangan jaringan informasi geospasial dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Pusat saat ini sedang menyiapkan regulasi terkait protokol akses berbagi pakai data hasil dari KSP agar dapat dimanfaatkan bersama oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo hadir menyampaikan bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/685A/SJ tanggal 2 Februari 2018 tentang Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta bagi Pemerintah Daerah, maka Gubernur diwajibkan untuk menunjuk Unit Teknis OPD sebagai simpul jaringan dalam rangka pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang bertanggung jawab dalam pencapaian target rencana aksi KSP.

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, menyampaikan kepada segenap pimpinan daerah di wilayah Sumatera untuk mendukung KSP melalui pengembangan infrastruktur data spasial. Kendala yang kerap ditemui antara lain georeferensi yang tidak seragam, ketersediaan data terbatas, tidak up-to-date, tidak akurat, sulit diakses, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberlanjutan KSP tahun 2018 sangat membutuhkan sinergi fungsi OPD simpul jaringan dalam pengintegrasian data spasial ke dalam geoportal daerah, yang terhubung dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).   

Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin, menyampaikan bahwa saat ini, dari 34 Provinsi di Indonesia, baru 9 provinsi yang simpul jaringannya sudah berfungsi secara operasional sebagai Unit Pengelolaan & Penyebarluasan Informasi Geospasial dan mempunyai portal yang sudah terkoneksi dengan Penghubung Simpul Jaringan (BIG), yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah agar target Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP dapat tercapai dan 85 peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) Nasional dapat terintegrasi dan dibagi pakai melalui Geoportal Nasional pada Agustus 2018.

Melalui dukungan bimbingan teknis dari JIGN, tim teknis dari Bappeda dan Dinas Telekomunikasi dan Informatika Provinsi dari 10 region Sumatera mendapatkan pelatihan dan asistensi langsung untuk mengunggah (upload) Data Batas Wilayah Administrasi, Data Rencana Tata Ruang Wilayah dan Data Kawasan Masyarakat Hukum Adat (jika ada) ke dalam Geoportal masing-masing Provinsi. Bagi provinsi yang belum memiliki Geoportal disiapkan cloud server sementara oleh BIG. Dukungan JIGN kepada pemda ini akan terus berlanjut melalui rangkaian lokakarya daerah yang diagendakan di Region Papua (awal April 2018), Sulawesi dan Maluku (Minggu II April 2018), Kalimantan (Minggu III April 2018), Nusa Tenggara, serta Jawa dan Bali (Minggu I Mei 2018).

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, menyampaikan bahwa untuk penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang, pemerintah tengah menggodok Protokol Berbagi Pakai Data yang mengatur peta mana yang dapat dipublikasi, diunduh, atau hanya bisa dilihat saja oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun publik. Dalam protokol ini, akan diatur skema berbagi pakai peta tematik yang sudah dikompilasi dan diverifikasi dengan peta dasar (informasi geospasial dasar) yang dibuat oleh BIG. Untuk itulah, pemerintah daerah diminta untuk melakukan kompilasi dan verifikasi terhadap informasi geospasial tematik yang ada, sebelum dilakukan integrasi oleh pemerintah pusat.

Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG, Suprajaka menekankan penyediaan peta sebagai referensi tunggal, dengan satu standar, satu basis data dan satu portal sangat penting dalam memberikan landasan kebijakan perencanaan dan pencapaian sasaran pembangunan. Dengan menggelar kegiatan ini, BIG dapat menyerap aspirasi langsung dari pemerintah daerah regional Sumatera mengenai problematika dan berbagai inisiatif lokal yang dapat dipetik sebagai benchmark bagi daerah lainnya dalam pembangunan simpul jaringan,” tambah Suprajaka.

Pada rangkaian kegiatan ini, Direktur World Resources Institute (WRI) Indonesia, Nirarta Samadhi menyatakan kegiatan bimbingan teknis pemetaan partisipatif ini menjadi momentum untuk memperkuat peran mitra pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendukung KSP. Selain itu, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Selatan, Mukti Sulaiman menyampaikan kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai wujud kerjasama antara pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten di Sumatera Selatan dengan Gerakan Pramuka, demi mendukung ketersediaan peta batas desa secara partisipatif dengan menggunakan aplikasi android “Peta Kita”. Dalam Bimtek Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional ini, BIG juga mengundang seluruh Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) dan berbagai mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil di Region Sumatera. Ke depan, diharapkan para peserta menjadi pegiat pemetaan partisipatif yang mampu menggerakkan pelibatan masyarakat dalam KSP.

Sebagai tindak lanjut, 10 Kepala Bappeda Provinsi dari region Sumatera melakukan penandatanganan Kesepakatan Rencana Aksi Daerah (RAD) KSP Tahun 2018 -2019 dengan target yang terukur untuk dilaporkan secara berkala kepada Presiden, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, pencapaian keberhasilannya akan menjadi salah satu indikator untuk penganugerahan Bhumandala Award (Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik) Tahun 2018.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 pemangku kepentingan, terdiri dari Kepala Bappeda dan perwakilan unit teknis Dinas Telekomunikasi dan Informatika dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi dan Lampung. Selain itu turut hadir perwakilan 17 Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, 6 Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS), 7 Mitra Pembangunan dan 13 Kwarcab Gerakan Pramuka se-Provinsi Sumatera Selatan.

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Dr. Suprajaka

Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Inofmasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial (BIG)

HP.08128626240Telp. (021) 8752062-63 suprajaka@big.go.id