Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pemerintah Daerah Tanah Papua dan Maluku Siapkan Informasi Data Spasial untuk Percepatan Kebijakan Satu Peta

Manokwari, 5 April 2018 – Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Tanah Papua dan Region Maluku dengan tema ”Satu Peta untuk Percepatan Pembangunan Daerah” di Swiss Belhotel Manokwari, pada Rabu-Kamis, 4-5 April 2018. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Jakarta pada 26 Oktober 2017. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pendampingan daerah yang dimulai di Regional Sumatera pada tanggal 14-15 Maret 2017 di Palembang.

Pada tanggal 5 Februari 2018, Presiden Joko Widodo kembali menyatakan bahwa tumpang tindih peta dan perizinan telah menimbulkan konflik dan mengakibatkan sengketa sehingga menghambat laju perekonomian di daerah. Presiden yakin KSP akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih, pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air. Presiden meminta agar segala permasalahan yang muncul di lapangan dicarikan solusinya, khususnya tanah ulayat dan batas desa, sehingga satu peta yang dihasilkan agar memberikan kepastian dan menjadi pegangan. Oleh karena itu, keterlibatan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam kesuksesan percepatan KSP, terutama dalam penyiapan kelembagaan simpul jaringan dan geoportal daerah dalam pengelolaan data spasial.

Percepatan KSP diamanatkan dalam Perpres 9/2016 untuk mewujudkan satu referensi dan satu standar dalam informasi geospasial untuk digunakan sebagai acuan bersama dalam penyusunan kebijakan perencanaan maupun pemanfaatan ruang di daerah. Informasi geospasial atau peta yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti batas wilayah, data tata ruang, dan peta kawasan masyarakat hukum adat (MHA) bagi provinsi yang memiliki masyarakat kawasan hukum adat, perlu dikompilasi, diverifikasi, dan dibagi pakai antara Kementerian, Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat melalui skema Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menunjuk OPD yang akan menjadi penanggung jawab operasional Simpul Jaringan JIGN di daerah sehingga koordinasi pengembangan jaringan informasi geospasial dapat berjalan dengan baik.

Tujuan utama dari kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis ini adalah pelibatan pemerintah daerah untuk segera mengoperasionalkan fungsi simpul jaringan dan infrastruktur data spasial untuk efektivitas berbagi pakai data melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Pemerintah Pusat saat ini sedang menyiapkan regulasi terkait protokol akses berbagi pakai data hasil dari KSP agar dapat dimanfaatkan bersama oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Direktur Jenderal bidang Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, hadir menyampaikan bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/685A/SJ tentang Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta bagi Pemerintah Daerah, maka Gubernur diwajibkan untuk menunjuk Unit Teknis OPD sebagai simpul jaringan dalam rangka pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah juga perlu menyediakan dan mengefektifkan peralatan infrastruktur simpul jaringan, menyiapkan sumber daya manusia yang mengelola simpul jaringan, serta menyediakan data spasial untuk minimal 3 tema Informasi Geospasial Tematik, yaitu batas wilayah, data tata ruang, dan peta kawasan masyarakat hukum adat (MHA) bagi provinsi yang memiliki masyarakat kawasan hukum adat.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menyampaikan kepada segenap pimpinan daerah di wilayah Papua Barat untuk mendukung KSP melalui pengembangan infrastruktur data spasial. Kendala yang kerap ditemui antara lain georeferensi yang belum seragam, ketersediaan data terbatas, tidak up-to-date, belum akurat, sulit diakses, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberlanjutan KSP tahun 2018 sangat membutuhkan sinergi fungsi OPD simpul jaringan dalam pengintegrasian data spasial ke dalam geoportal daerah, yang terhubung dengan JIGN.   

Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin, menyampaikan bahwa saat ini, dari 34 Provinsi di Indonesia, baru 9 provinsi yang simpul jaringannya sudah berfungsi secara operasional sebagai Unit Pengelolaan & Penyebarluasan Informasi Geospasial dan mempunyai portal yang sudah terkoneksi dengan Penghubung Simpul Jaringan (BIG), yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah agar target Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP dapat tercapai dan 85 peta IGT Nasional dapat terintegrasi dan dibagi pakai melalui Geoportal Nasional pada Agustus 2018.

Melalui dukungan bimbingan teknis dari BIG, tim teknis dari BAPPEDA dan Dinas Telekomunikasi dan Informatika dari 4 provinsi di region Papua dan Maluku mendapatkan pelatihan dan asistensi langsung untuk mengunggah (upload) Data Batas Wilayah Administrasi, Data Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Data Kawasan Masyarakat Hukum Adat (jika ada) ke dalam Geoportal masing-masing Provinsi. Bagi provinsi yang belum memiliki Geoportal, disiapkan cloud server sementara oleh BIG. Dukungan JIGN kepada pemda ini akan terus berlanjut melalui rangkaian lokakarya daerah yang diagendakan di Sulawesi (Minggu III April 2018), Kalimantan (Minggu IV April 2018), Nusa Tenggara, Jawa, dan Bali (Minggu I Mei 2018).

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dodi Riyadi, menyampaikan bahwa untuk penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang, pemerintah tengah menggodok Protokol Berbagi Pakai Data yang mengatur peta mana yang dapat dipublikasi, diunduh, atau hanya bisa dilihat saja oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun publik. Dalam protokol ini, akan diatur skema berbagi pakai peta tematik yang sudah dikompilasi dan diverifikasi dengan peta dasar (informasi geospasial dasar) yang dibuat oleh BIG. Untuk itulah, pemerintah daerah diminta untuk melakukan kompilasi dan verifikasi terhadap informasi geospasial tematik yang ada, sebelum dilakukan integrasi oleh pemerintah pusat.

Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG, Suprajaka menekankan penyediaan peta sebagai referensi tunggal, dengan satu standar, satu basis data dan satu portal sangat penting dalam memberikan landasan kebijakan perencanaan dan pencapaian sasaran pembangunan. Dengan menggelar kegiatan ini, BIG dapat menyerap aspirasi langsung dari pemerintah daerah regional Papua dan Maluku mengenai problematika dan berbagai inisiatif lokal yang dapat dipetik sebagai benchmark bagi daerah lainnya dalam pembangunan simpul jaringan,” tambah Suprajaka.

Pada rangkaian kegiatan ini, Direktur World Resources Institute (WRI) Indonesia, Nirarta Samadhi menyatakan bahwa kegiatan bimbingan teknis pemetaan partisipatif menjadi momentum untuk memperkuat peran mitra pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendukung KSP. BIG juga turut mengundang universitas-universitas yang berpotensi berkembang menjadi Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) seperti Universitas Papua (UNIPA) dan berbagai mitra pembangunan serta organisasi masyarakat sipil di Region Papua dan Maluku. Ke depan, diharapkan para peserta dapat menjadi pegiat pemetaan partisipatif yang mampu menggerakkan pelibatan masyarakat dalam KSP. Hal ini juga tertuang dalam Kuliah Umum yang disampaikan Kepala BIG kepada sekitar 150 mahasiswa UNIPA sebagai salah satu motor penggerak pemetaan partisipatif, dengan menekankan pentingnya data spasial dan peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut, 4 Kepala BAPPEDA Provinsi dari region Papua dan Maluku melakukan penandatanganan Kesepakatan Rencana Aksi Daerah (RAD) KSP Tahun 2018-2019 dengan target yang terukur untuk dilaporkan secara berkala kepada Presiden, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, pencapaian keberhasilannya akan menjadi salah satu indikator untuk penganugerahan Bhumandala Award (Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik) Tahun 2018.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Dr. Suprajaka

Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Inofmasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial (BIG)

HP.08128626240Telp. (021) 8752062-63 suprajaka@big.go.id