Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Launching Peta NKRI Tahun 2017 dan Pencanangan Gerakan Menebar Sejuta Peta Untuk Negeri

SIARAN PERS
LAUNCHING PETA NKRI EDISI TAHUN 2017 DAN
PENCANANGAN GERAKAN MENEBAR SEJUTA PETA UNTUK NEGERI

 

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas di bidang Informasi Geospasial (IG) nasional, bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Kemenko Kemaritiman, Kemenlu, Kemendagri, KKP, Kementerian ESDM, Ditwilhan, Pushidros TNI AL, Dittop TNI AD, telah melakukan pembaharuan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setiap tahun, sesuai dengan dinamika perkembangan isu-isu penting dan perkembangan wilayah daerah otonomi. Tujuan dari pembaharuan peta NKRI ini adalah agar seluruh masyarakat beserta seluruh stakeholder mendapatkan informasi dan gambaran umum tentang wilayah NKRI sesuai dengan kondisi terkini.

Peta NKRI adalah sebuah media yang dapat mengilustrasikan dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai hal tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk peta dua dimensi kepada publik. Berbagai informasi yang diperlukan tersaji secara mencukupi untuk ditampilkan dan diketahui oleh pembacanya. Peta NKRI memberikan IG bagi publik tentang NKRI, menggambarkan pencapaian hasil dari berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral sejak Deklarasi Djuanda sampai dengan sekarang. Dalam Peta NKRI juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu peta NKRI juga menggambarkan proyeksi batas menurut hukum Indonesia.

Selain aspek spasial, peta NKRI juga memiliki nilai strategis untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dengannya kita menjadi sadar bahwa Indonesia secara geografis adalah negara kepulauan dengan wilayah lautan yang lebih besar daripada wilayah daratan, hal ini menjadikan Indonesia memiliki berbagai macam potensi sumber daya menguntungkan yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan persatuan bangsa. Banyaknya pulau-pulau yang dimiliki bukanlah menjadi pemisah, tetapi justru menjadi alat pemersatu.

Atas dasar tersebut, karena sifat dari Peta NKRI yang dinamis, maka BIG, sebagai lembaga yang berdasar kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang IG, yang mengemban amanah dalam penyelenggaraan IG di Indonesia, merasa perlu untuk melakukan berbagai pembaharuan tentang berbagai informasi yang ditampilkan dalam sebuah Peta NKRI, sebagai Peta Resmi Negara yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Saat ini, peta NKRI yang setelah dirilis terakhir pada tahun 2015 mendapatkan berbagai tambahan informasi strategis. Informasi-informasi terbaru tersebut setelah melalui pembahasan oleh tim penyusun Peta NKRI yang terdiri dari berbagai K/L di atas, dituangkan dalam Peta NKRI Edisi Tahun 2017.

Pada Peta NKRI Edisi Tahun 2017 terdapat pembaharuan (updating) yang sangat signifikan terutama terkait batas maritim Indonesia. Pembaharuan terkait batas maritim ini telah di-launching oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 14 Juli 2017 di Jakarta. Pembaharuan tersebut dalam hal:

  1. Adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yaitu antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur.

  2. Adanya perjanjian batas ZEE antara Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi.

  3. Adanya keputusan arbitrase Filipina dan Tiongkok yang memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang berada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen. Oleh karena itu beberapa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia hanya diberikan batas 12 mil laut.

  4. Perlunya penyamaan nama pada kolom laut di utara Natuna dengan nama landas kontinennya sehingga nama Laut Natuna Utara juga menyesuaikan dengan nama blok-blok migas yang ada di landas kontinen.

  5. Disamping itu semua, pemerintah juga ingin mempertegas klaim di Selat Malaka dengan melakukan simplifikasi klaim garis batas untuk mempermudah penegakan hukum.

Di samping pembaharuan pada batas maritim tersebut, BIG juga melakukan pembaharuan dalam hal:

  1. Seiring dengan perkembangan wilayah daerah otonomi, Peta NKRI perlu dilakukan pembaharuan terkait ibu kota kabupaten/kota, dimana pada Peta NKRI versi sebelumnya (Edisi Tahun 2015) masih mengacu pada jumlah kabupaten/kota sebanyak 497 sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sedangkan saat ini telah direvisi menjadi Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 yaitu menjadi sejumlah 514 kab/kota.

  2. Mengakomodir Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dimana sebelumnya masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Beberapa contoh dalam hal mengakomodir Keppres Nomor 6 Tahun 2017 adalah pemberian nama Pulau Batukolotok sebelumnya bernama Tanjung Batukolotok, Pulau Habe sebelumnya Karang Samantike, Pulau Guhakolak sebelumnya Tanjung Guhakolak, dst.

  3. Penambahan bandara strategis terkait perbatasan, penambahan kota-kota lainnya sebagai tambahan informasi (selain ibu kota kab/kota) serta koreksi beberapa toponim dan letak yang kurang tepat pada Peta NKRI Edisi Tahun 2015.

Peta NKRI 2017 merupakan salah informasi geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial. Agar hasil penyelenggarakan IG dapat dimanfaatkan oleh pengguna, maka IG perlu disebarluaskan atau dipublikasikan kepada semua pengguna. Penyebarluasan IG sudah dilakukan oleh BIG setiap selesai diselenggarakan dan sudah melalui beberapa proses quality control dan quality insurance, sehingga IG sudah siap digunakan oleh pengguna. Penyebarluasan ini dilakukan melalui berbagai sarana baik secara online maupun layanan langsung di BIG, juga melalui berbagai kegiatan diseminasi yang selama ini dilakukan oleh BIG ke berbagai daerah di Indonesia.

Walaupun penyebarluasan sudah dilakukan setiap saat, namun dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pencanangan Gerakan Menebar Sejuta Peta untuk Negeri, yang dimulai dari Sabang Aceh dan akan berlangsung hingga Merauke Papua. Kegiatan ini diberlakukan untuk peta yang diproduksi oleh BIG antara lain Peta NKRI, Peta RBI (Rupabumi Indonesia), Peta LPI (Lingkungan Pantai Indonesia), Peta LLN (Lingkungan Laut Indonesia) dan Peta Tematik (seperti Peta Multirawan Bancana, Peta Mangrove, Peta Terumbu Karang dll). Penyebarluasan ini akan berlangsung untuk beberapa tahun ke depan hingga mencapai sejuta lembar dan akan berlangsung untuk sejuta lembar lagi berikutnya, sehingga berkelanjutan dan tidak akan berhenti pada sejuta pertama saja.

Mengingat pentingnya kegiatan di atas, maka BIG melakukan penyebarluasan Peta NKRI versi terbaru ini dan peta lainnya agar dapat menjadi sumber informasi yang layak dijadikan rujukan bagi pengguna baik Kementerian/ Lembaga/Instansi Pusat Dan Daerah/Swasta/LSM maupun masyarakat luas. Untuk itu diselenggarakanlah kegiatan Launching Peta NKRI Edisi Tahun 2017, dan dengan saat yang sama dimulailah Pencanangan Gerakan Menebar Sejuta Peta untuk Negeri yang dilaksanakan oleh BIG di KM.0 Indonesia Kota Sabang Provinsi Aceh. Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan ini, maka BIG berkerjasama dengan Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Provinsi Aceh.

Peta NKRI dibuat dalam skala 1:5.000.000 dan 1:2.500.000, versi pdf dapat diunduh di http://www.big.go.id/peta-nkri/
Informasi lebih lanjut :
1. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial (BIG)
    Dr. Mulyanto Darmawan M.Sc (mulyanto.darmawan@big.go.id; hp : 087870657279)
2. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, Badan Informasi Geospasial (BIG)
    Dr. Wiwin Ambarwulan M.Sc. (wiwin.ambarwulan@big.go.id; hp : 081283541494)