Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Indonesia Connected: Satu Peta Prestasi Bangsa

Jakarta, 13 Agustus 2018 – Momentum 73 tahun Indonesia merdeka kembali menegaskan akan pentingnya persatuan bangsa, diantaranya melalui upaya percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) dalam kerangka satu referensi, satu geoportal, satu database dan satu standar dalam menyusun berbagai kebijakan antara lain yang terkait pemanfaatan ruang dan perijinan. Untuk itulah, di era digital ini, tatanan baru pengelolaan informasi diarahkan lebih bersifat aktif dan dinamis agar seluruh wilayah Indonesia Terhubung (Indonesia Connected), dalam arti Informasi Geospasial (IG) dapat diakses dan dimanfaatkan berbagai instansi dan masyarakat dengan mudah, melalui mekanisme berbagi pakai data untuk kepentingan pembangunan baik di pusat maupun daerah.

 

Oleh karena itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Nasional Infrastruktur Informasi Geospasial (Rakornas IIG) untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tema ”Indonesia Connected: Satu Peta Prestasi Bangsa” bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, pada Senin, 13 Agustus 2018. Kegiatan ini merupakan persiapan untuk berbagi pakai data melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN untuk mengakomodir informasi geospasial yang dihasilkan sesuai target Pelaksanaan (KSP).

Semenjak digagas tahun 1990, keberadaan simpul JIGN baik di tingkat pusat maupun daerah terus meningkat. Selanjutnya menurut amanat Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, maka K/L dan Pemda diwajibkan untuk membuat unit kerja yang menjadi simpul jaringan dalam melaksanakan tugas sebagai unit produksi, pengelolaan dan penyebarluasan IG. Bahkan pentingnya penunjukkan kelembagaan simpul jaringan ini diperkuat kembali dengan berlakunya SE Mendagri No. 503/685A/SJ tentang penyiapan infrastruktur dan jaringan untuk KSP bagi Pemda serta penunjukkan unit kerjanya. 

Transformasi penguatan simpul jaringan (SJ) di tingkat provinsi nampak jelas setelah dilaksanakannya Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh BIG mulai Maret hingga Mei 2018, yang terlaksana di 5 (lima) region, yaitu : Sumatera, Papua dan Maluku, Sulawesi, Kalimantan, serta Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Sebelumnya, kondisi awal terdiri dari 9 SJ yang operasional, 18 SJ belum optimal, dan 7 belum menjadi SJ. Setelah Rakor, peningkatan signifikan terjadi dimana 19 SJ telah operasional dan 15 belum optimal. BIG juga telah melaksanakan Rapat Koordinasi tingkat K/L yang diidentifikasikan memiliki Informasi Geospasial (IG) termasuk 19 K/L yang ikut di dalam KSP pada Juli 2018. Dari 19 K/L KSP, saat ini sebanyak 8 K/L yang sudah operasional, 10 belum optimal, dan 1 belum terkoneksi.

Hambatan di pusat dan daerah terjadi akibat kurang optimalnya IG pada simpul jaringan dalam ketersediaan IG yang menggunakan metodologi, format dan standar berbeda. Jika tidak diatasi, pembangunan Indonesia akan terus berjalan tanpa berbasis data, atau lebih parah lagi, pembangunan berjalan berdasar data yang salah.

Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur data spasial yang mencakup pilar kelembagaan dan hukum, teknologi, sumberdaya manusia, standar dan data. Tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan IG ini pada metodologi, format dan standar yang berbeda-beda. Agar aktif dan operasional, kelima pilar ini mempunyai budget consequences, sehingga Kementerian PPN/Bappenas diharapkan bisa memberikan dukungan kebijakan untuk alokasi anggaran.

Saat ini, protokol akses berbagi-pakai data tengah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengatur tata kelola dan klasifikasi akses, baik yang sifatnya dapat diunduh, dilihat, atau tertutup bagi seluruh pengguna di lingkup pemerintahan atau publik. Bagi-pakai data tersebut dijalankan melalui sistem pengelolaan IG yang terhubung antar institusi di tingkat nasional dan daerah sebagai SJ.  Tahapannya dimulai dari kompilasi, integrasi dan sinkronisasi, yang hasil datanya digunakan untuk berbagi-pakai data.

Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin menekankan,  ”Pengelolaan data dan informasi geospasial sangat penting sehingga perlu dibentuk/ditunjuk unit kerja yang menjadi simpul jaringan dalam pengelolaan data dan IG. Diharapkan ke depannya, IG yang sudah diunggah dapat dimanfaatkan untuk peninjauan kembali peta tata ruang.”  Hal tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 200 peserta pada Rakornas IIG, yang terdiri dari K/L, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informatika, Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) dan mitra pembangunan.

Tentu peluncuran geoportal Satu Peta oleh Presiden Joko Widodo menjadi prestasi bersama, tetapi seyogyanya tidak dipandang sebagai titik akhir. Ke depannya, penguatan JIGN akan mendukung perencanaan pembangunan berbasis spasial, implementasi Open Government Indonesia (OGI) dan One Data, serta berbagi-pakai data bagi pemerintah pusat dan daerah.

Penting untuk memastikan data spasial hasil KSP terus menerus diperbaiki berdasarkan realita di lapangan. Permasalahan seperti tumpang tindih, konflik sosial dan korupsi sumber daya alam, hanya dapat diatasi jika berbagai pihak sungguh-sungguh menggunakan data dan peta yang terintegrasi, terakurat, dan terbaru untuk merancang pembangunan berkelanjutan.

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

 

Dr. Suprajaka

Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Telp. (021) 8752062-63,

Faksimile. (021) 8752064

Email: suprajaka@big.go.id