Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

“Sinergi Bersama dalam Mewujudkan Satu Peta”

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Paket tersebut mencakup kegiatan Kebijakan Satu Peta untuk mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Paket kebijakan ekonomi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 pada tanggal 4 Februari 2016. Peraturan Presiden No.9/2016 mengatur pokok-pokok penting dalam Kebijakan Satu Peta diantaranya adalah lingkup kegiatan Kebijakan Satu Peta yang dibatasi pada IGT status, potensi, dan perencanaan ruang dengan skala minimal 1:50.000. Dalam mencapai Satu Peta tersebut akan dilakukan tiga kegiatan utama yakni:

A. Kegiatan Kompilasi

    Kegiatan kompilasi merupakan kegiatan pengumpulan peta tematik yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT (Informasi Geospasial Tematik), dan/atau Pemerintah Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia.

B. Kegiatan Integrasi
    Kegiatan Integrasi IGT merupakan proses koreksi dan verifikasi peta tematik terhadap peta dasar.

C. Kegiatan Sinkronisasi
    Kegiatan sinkronisasi merupakan kegiatan penyelarasan antar peta tematik yang telah terintegrasi termasuk didalamnya penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan peta tematik.
 

Perpres ini menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian Peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu basisdata, satu referensi geospasial, satu standar, dan satu geoportal guna pelaksanaan pembangunan Nasional. Sehingga, perpres ini berfungsi sebagai acuan perbaikan data geospasial masing-masing sektor, dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.


Melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, diharapkan Kebijakan Satu Peta yang diamanatkan dalam Undang-undang dapat segera terwujud sebagai bagian penyelesai permasalahan pengelolaan ruang dan lahan yang salah satunya disebabkan karena ketidaktersediaan data spasial yang berkualitas sesuai dengan skema Kebijakan Satu Peta.


Implementasi Perpres 9/2016 Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) telah berjalan selama 3 semester, dimulai pada pertengahan tahun 2016. PKSP melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga sebagai walidata dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Lingkup percepatan pelaksanaan KSP meliputi 85 tema IGT penyelenggaraannya dilaksanakan oleh 19  Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya di 34 provinsi/kabupaten.

Mekanisme kegiatan dilakukan dengan tahapan kompilasi, verifikasi dan integrasi yang dilaksanakan melalui klinik pusat dan daerah. Beberapa IGT kewenangan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Provinsi atau Dinas di tingkat kabupaten/ provinsi, sehingga dalam pelaksanaan percepatan KSP perlu dilakukan melalui Klinik Daerah. Jenis-jenis IGT yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraannya antara lain adalah:

(1) IGT Perencanaan Ruang berupa Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing merupakan bagian dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Kabupaten/Kota;

(2) IGT Batas Wilayah berupa Peta Batas Wilayah Administrasi Provinsi dan Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota yang juga menjadi bagian dalam Perda Provinsi atau Kabuaten

(3) IGT Perizinan berupa Peta Izin Lokasi dan Peta Izin Usaha  Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur atau Bupati/Walikota serta Peta HGU yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN; (4) IGT Utilitas berupa Peta Utilitas Jalan yang juga dilengkapi dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Klinik Daerah merupakan kegiatan kompilasi dan verifikasi yang dilakukan di setiap provinsi dengan mengundang Dinas dan atau SKPD terkait selaku penyelenggara IGT-IGT tersebut. Dalam pelaksanaan Klinik Daerah, perwakilan Dinas dan SKPD diwajibkan untuk menyampaikan data terkait keempat jenis IGT tersebut. Data-data tersebut berupa informasi geospasial (peta) dalam bentuk vektor digital beserta kelengkapan dokumen legalnya berupa Perda, SK Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) terkait dengan peta yang disampaikan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi PKSP ini antara lain:


1. Mensosialisasikan Program Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada lingkung Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diselenggarakan di daerah;

2. Mengkoordinasikan penyiapan IGT Daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan Kompilasi, Verifikasi dan Integrasi melalui Klinik Daerah;

3. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan Klinik Daerah di wilayah Kabupatan dan Provinsi di Pulau Jawa;