Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Rakornas IG

Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (BIG), menyebutkan bahwa salah satu fungsi BIG dalam mengemban tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial (IG) adalah melakukan penyusunan rencana dan program di bidang IG. Hal ini selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang menyebutkan bahwa Kepala BIG menetapkan suatu rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah. Rencana aksi dimaksud disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang IG dan akan dievaluasi setiap tahun melalui sebuah Rapat Koordinasi Nasional IG.

Dalam rakornas IG 2018 salah satu keluaran yang diharapkan yaitu penyiapan RPJMN IV 2020-2024 di bidang IG yang selaras dengan RPJPN 2004-2025. Diharapkan BIG sebagai koordinator penyelenggaraan IG mampu menyusun rencana Penyelenggaraan IG yang konsisten dan berkelanjutan dengan menyertakan selutuh pemangku kepentingan di bidang IG sehingga pembangunan bidang IG di RPJMN 2020-2024 nantinya mampu mendukung dan mensukseskan prioritas pembangunan nasional sesuai cita-cita dan janji presiden. Bebera isu strategis terkait penyelenggaraan IG di antaranya adalah implementasi kebijakan Satu Data, Geostatistik, dan Sustainable Development Goal's (SDG's).

Tema RPJMN IV 2020-2024 sesuai RPJPN 2004-2025 Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Pelaksanaan Rakornas IG seharusnya tidak lepas dari arah kebijakan pembangunan bidang Informasi Geospasial tahun 2015-2019  yang diamanatkan RPJMN 2015-2019, yaitu:

(1) peningkatan koordinasi penyelengaraan Informasi Geospasial;

(2) penyelengaraan Informasi Geospasial yang mengacu kepada Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagai Referensi Tungal;

(3) penyelengaraan data dan informasi geospasial untuk mendukung pembangunan wilayah dan sektor, khususnya sektor pangan, energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata, penyediaan infrastruktur dan layanan sosial dasar masyarakat, serta keperluan tata ruang;

(4) penyebarluasan dan pemanfaatan Informasi Geospasial untuk perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan kebijakan publik;

(5) pemenuhan SDM dan kelembagaan bidang Informasi Geospasial secara terpadu; dan

(6) penyediaan teknologi dan industri penyelengaraan Informasi Geospasial secara mandiri.

Pelaksanaan Rakornas IG nantinya diharapkan mampu mengawal arah kebijakan pembangunan bidang IG sehingga memenuhi target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 Bidang IG. Dengan adanya Rakornas IG, maka akan dapat diketahui gap yang terjadi antara target dan kondisi eksisting pelaksanaan RPJMN 2015-2019, sehingga dalam perencanaan program dan penganggaran ke depannya diprioritaskan untuk pemenuhan target RPJMN 2015-2019. Rakornas IG juga mengawal pelaksaan kebijakan lain yang menjadi prioritas pemerintah, misalnya terkait evaluasi implementasi percepatan kebijakan satu peta. 

Rakornas IG akan menyepakati tugas-tugas terkait pemenuhan target di RPJM 2015-2019 memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian.