Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

RAKORNAS INFORMASI GEOSPASIAL DAN RAKOR PENYEDIAAN CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI TAHUN 2014

 

* Download Materi RAKORNAS (klik sini) *

 

I.        LATAR BELAKANG

Informasi Geospasial (IG) sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial adalah informasi yang dibangun dengan merujuk pada ruang kebumian dan waktu tertentu. IG merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dan/atau pengelolaan ruang kebumian. Bagi NKRI yang merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari 13.466 pulau, dengan luas daratan ± 1.910.000 km2, luas lautan ± 6.279.000 km2 dan berbatasan dengan 10 negara, serta memiliki potensi SDA yang kaya dan beragam, pendataan kondisi dan potensi wilayah menjadi IG yang andal (akurat, dapat dipercaya, dan dipertanggung-jawabkan), merupakan hal yang mutlak dilakukan. Namun dalam implementasinya, bukan merupakan hal yang mudah, mengingat masih ada berbagai kendala terkait dengan koordinasi, keterbatasan sumber daya, infrastruktur dan suprastruktur, anggaran, teknologi, metodologi, serta kondisi geografis itu sendiri.

Saat ini terdapat lebih dari 94 peraturan yang secara eksplisit menyatakan perlunya ketersediaan IG. Misal, UU No: 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 menegaskan bahwa aspek wilayah haruslah diintegrasikan ke dalam dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan di semua level pemerintahan. Dalam kaitan ini, terdapat 34 Provinsi, lebih dari 500 Kab./Kota yang harus mengintegrasikan rencana tata ruangnya ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Selanjutnya, di dalam UUD'45 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, termasuk IG. Sementara itu, di dalam UU No: 26/2007 tentang Penataan Ruang, bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan kepada data dan informasi yang terpercaya, di mana data dan informasi dimaksud termasuk data dan IG. Lebih lanjut, di dalam Perpres No: 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, menunjukkan bahwa IG merupakan komponen utama yang harus dibangun di dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan sekaligus tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, UU No: 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam hal ini data dan IG. Di samping itu Pemda harus membangun suatu sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

UU Nomor 4/2011 menyebutkan bahwa IG harus dijamin kemutakhiran dan keakuratannya, serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, in-efesiensi anggaran, dan in-efektivitas informasi yang dihasilkan. Hal mendasar yang diamanatkan dalam UU-IG tersebut adalah untuk mewujudkan keterpaduan dan kepastian hukum dalam penyeleng-garan IG, yang akan diatur melalui kategorisasi dan kelembagaan. Kelembagaan penyelenggaraan IG dimaksudkan untuk menjamin kepada siapa yang bertanggung jawab atas data dan IG tertentu. Selanjutnya diperlukan pengaturan tentang SDM dan badan usaha di bidang IG. Pengaturan tentang SDM ditujukan agar pengawak data dan IG mampu menyediakan, mendistribusikan dan mengaplikasikan data dan IG dimaksud. Sedangkan badan usaha di bidang IG dimaksudkan agar industri IG dapat berkembang dan dapat menjamin ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaat-an IG di tengah masyarakat dan proses pembangunan.

Dalam UU-IG disebutkan bahwa IG terdiri dari Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). IGD dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial, sedangkan IGT diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Pemda, dan/atau setiap orang. Terkait penyelenggaraan IGT, BIG dapat mengintegrasikan lebih dari satu IGT yang telah ada menjadi IGT baru, dan menyelenggarakan IGT yang belum diselenggarakan oleh pemerintah selain BIG, atau yang belum diselenggarakan Pemda. Banyak kegiatan di bidang pemerintahan yang mengharuskan integrasi beberapa jenis IGT, yang dihasilkan oleh satu atau lebih lembaga. Penataan ruang misalnya memerlukan berbagai jenis informasi dari informasi dasar kewilayahan, informasi sosial dan kependudukan, informasi daerah rawan bencana, dan sebagainya. IG tentang rawan bencana sendiri diperoleh dengan mengintegrasikan berbagai IGT lainnya. Untuk menjamin agar IGT yang dihasilkan dapat diintegrasikan satu sama lain maka pembuatan IGT harus mengacu kepada IGD yang sama. Karena itulah, UU-IG mengamanatkan bahwa IGD diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial sedangkan IGT diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan Pemda sesuai dengan tugas dan kewenangannya. IGT yang dibuat harus mengacu kepada IGD untuk menjamin konsistensi sehingga dapat diintegrasikan dengan baik. Kebutuhan IGT secara nasional harus teridentifikasi dengan baik, termasuk siapa yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan satu jenis IGT apa. Kebutuhan IGT secara nasional kemudian harus menjadi masukan untuk menentukan prioritas penyediaan IGD sehingga program penyediaan IGD dapat sinkron dengan program penyediaan IGT nasional.

Perpres Nomor 94/2011 tentang Badan Informasi Geospasial, menyebutkan bahwa BIG bertanggungjawab untuk merumuskan sebuah kesepakatan nasional terkait dengan penyediaan IG, dan penyelenggaraan serta pembinaan IG nasional. Banyaknya instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam data dan IG, di satu sisi merupakan sebuah peluang di mana bidang-bidang spesifik pembangunan dapat dikelola oleh sebuah instansi yang spesifik juga.  Di sisi lain, keberagaman instansi tersebut dapat menjadi potensi pengelolaan data dan informasi yang tidak efektif dan efisien, dimana dapat terjadi pengelolaan yang tumpang tindih, atau tidak dilakukan pengelolaan sama sekali. 

Kondisi ambigu tersebut dapat diantisipasi dengan sebuah koordinasi yang baik di seluruh instansi tersebut. Untuk itu kemudian dibutuhkan sebuah instrumen pelaksanaan koordinasi, sebuah platform perencanaan yang disepakati bersama oleh seluruh instansi yang terkait, yaitu rencana strategis nasional di bidang Data dan IG. Dokumen inilah yang akan yang menjadi rujukan perencanaan jangka menengah setiap instansi Pemerintah yang terkait dengan bidang data dan IG, sehingga dapat terbentuk sinergi perencanaan pengelolaan data dan IG nasional.

 

II.    DASAR HUKUM

Dasar hukum diselenggarakannya Rakornas IG tahun 2013 ini diantaranya adalah adanya beberapa amanah peraturan perundangan sebagai berikut:

 

1.        UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.        UU Nomor 34/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.        UU Nomor 17/2007 tentang RPJPN 2005- 2025.

4.        UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang.

5.        UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

6.        UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7.        UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8.        UU Nomor 04/2011 tentang Informasi Geospasial.

9.        PP Nomor 8/2013 tentang Ketelitian Peta Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah.

10.   PP Nomor 9/2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial.

11.    Perpres Nomor 112/2006 tentang Panitia Nasional Pembakuan Nama Unsur Rupabumi.

12.    Perpres Nomor 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

13.    Perpres Nomor 94/2011 tentang Badan Informasi Geospasial.

14.    Perpres Nomor 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

15.    Inpres Nomor 6/2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan Dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.

 

III.          KONDISI SAAT INI

Saat ini, hampir semua lembaga baik di pusat maupun daerah telah memahami betapa pentingnya data dan IG. Namun disisi lain, pengadaan data spasial umumnya sangat mahal dan membutuhkan waktu yang panjang. Beberapa K/L telah mengeluarkan biaya dan sumber daya yang tidak kecil, namun karena kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga penghasil data mengakibatkan duplikatif atau "redundant". Di sisi lain, beberapa K/L yang kurang memiliki sumber daya justru memilih untuk menjalankan aktivitasnya tanpa dukungan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal lain, ketika penyelesaian suatu permasalahan membutuhkan data dan informasi lintas yuridiksi/lintas sektoral. Pada kasus seperti ini, seringkali sulit diperoleh data yang lengkap, dan apabila tersediapun akan kesulitan dalam menggabungkan data tersebut. Dalam kaitan ini, diperlukan suatu kerangka kerja IG yang terintegrasi dan mutakhir.

Berdasarkan beberapa pertemuan antar-K/L, diketahui kondisi ketersediaan IGT di walidata-walidata telah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing, namun masih banyak pula dijumpai tumpang tindih dalam penyediaan IGT antar walidata lainnya. Adanya tumpang tindih IGT dan walidatanya dapat mengakibatkan terjadinya "pulau-pulau informasi" yang mengakibatkan banyak hambatan data sharing sehingga mengakibatkan duplikasi alokasi sumber daya, baik dalam anggaran maupun upaya SDM dalam proses pembuatannya. Nilai tambah terhadap IGT tersebut juga akan sulit tercipta dalam kondisi seperti ini. Selain kondisi ketersediaan IGT yang masih tumpang tindih antar walidata, juga banyak dijumpai IGT dengan judul berbeda namun memiliki informasi yang sama atau kemiripan informasi didalamnya. Untuk itulah perlu dilakukan pembakuan istilah bagi beberapa tema yang mempunyai kandungan informasi yang sama, sehingga tidak terjadi kerancuan. Masih banyaknya IGT yang belum tersedia baik dalam aspek jenis, cakupan wilayah, tingkat kedetilan, dan kemutakhiran, menjadi permasalahan yang sangat penting untuk diselesaikan.  Urgensi ini terlihat jelas dari belum terpenuhinya kebutuhan IGT yang diperlukan untuk mendukung perencanaan pengembangan wilayah yang dibutuhkan seperti untuk mendukung program MP3EI, MP3KI dan P4B serta prioritas lainnya.

UU-IG mengamanatkan bahwa pembuatan IGT harus mengacu pada IGD, sedangkan IGD yang tersedia saat ini belum mampu menjawab semua kebutuhan IGT. Distribusi cakupan IGD belum merata. Untuk sebagian wilayah, peta dasar memang tersedia dalam skala yang umumnya masih tergolong skala menengah. Itu pun kebanyakan dibuat dari sumber data yang sudah lama sehingga meskipun ketelitian geometriknya relatif cukup baik, tetapi harus dimutakhirkan.

 

IV.  KONDISI YANG DIHARAPKAN

Hal mendasar dalam UU-IG adalah untuk mewujudkan keterpaduan dan kepastian hukum dalam penyelenggaran IG, sehingga perlu diatur kategorisasi dan kelembagaan. Kelembagaan penyelenggaraan IG dimaksudkan untuk menjamin kepada siapa yang bertanggung jawab atas data dan informasi tertentu. Selanjutnya diperlukan pengaturan tentang SDM dan badan usaha di bidang IG. Pengaturan tentang SDM ditujukan agar pengawal IG akan mampu menyediakan data, mendistribusikan dan mengaplikasikan data dimaksud. Sedangkan badan usaha di bidang IG dimaksudkan agar industri IG dapat berkembang dan dapat menjamin ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan IG ditengah masyarakat dan dalam proses pembangunan. Upaya melakukan konsolidasi data dan IG telah dimulai dengan diterbitkannya Perpres Nomor 85/2007 tentang JDSN, dan telah diubah melalui Perpres Nomor 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Pembangunan JIGN ditujukan untuk menyediakan data geospasial yang berkualitas, mudah diakses, dan mudah diintegrasikan untuk keperluan pembangunan nasional.

Memperhatikan kondisi dalam pengelolaan IG di Indonesia diharapkan dengan adanya Rakornas IG dan Rakor CSRT Tahun 2014 dapat merumuskan kebijakan dan program strategis untuk mempercepat dalam perwujudan:

a.        Kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemetaan nasional sebagai wujud implementasi UU-IG, terutama dalam penyelenggaraan IGD dan IGT.

b.        IGD yang andal (akurat, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan) pada berbagai skala dan cakupan yang mampu dijadikan referensi untuk pembuatan IGT yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional.

c.         One map, dimana setiap satu tema peta yang diproduksi hanya memiliki satu walidata, sehingga dapat meminimalisir duplikasi alokasi sumberdaya.

d.        Ketersediaan institusi pemetaan di daerah dan meningkatnya kemampuan daerah dalam menyediakan data dan informasi geospasial di wilayahnya.

e.         Peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia bidang IG termasuk survei dan pemetaan terutama di daerah.

f.          Peningkatan jumlah dan kualitas perguruan tinggi, tumbuh kembangnya industri di bidang IG termasuk survei dan pemetaan.

Untuk keberhasilan fokus prioritas tersebut maka dibutuhkan suatu "rencana strategis" di dalam pelaksanaannya, baik diwujudkan dalam bentuk sinergi K/L dalam kegiatan maupun penganggarannya, dengan memperhitungkan masukan dari akademisi, asosiasi dan komunitas terkait penyelenggaraan IG.

 

V.      TEMA

Tema Rakornas IG dan Rakor CSRT tahun 2014 adalah: "Sinergitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Penataan Ruang dan Pemetaan Batas Wilayah".

 

VI.  TUJUAN

Tujuan Rakornas IG dan Rakor CSRT Tahun 2014 ini adalah:

1.         Membangun komitmen nasional di dalam penyelenggaraan informasi geospasial dalam jangka menengah, sebagai masukan Rencana Program Panjang Menengah Nasional 2015-2019 di bidang Informasi Geospasial.

2.        Menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan IG nasional untuk mendukung penataan ruang dan penyelesaian pemetaan batas wilayah serta isu-isu strategis nasional lainnya.

 

VII.   SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai di dalam penyelenggaraan Rakornas IG dan Rakor CSRT Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut:

1.         Tersedianya Rrencana Sstrategis Penyelenggaraan IG Nnasional di bidang IG tahun 2015-2019  sebagai masukan untuk penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang IG.

2.        Terwujudnya keselarasan program dan kegiatan penyelenggaraan IG nasional untuk mendukung penataan ruang dan penyelesaian batas wilayah serta isu-isu strategis nasional lainnya.

 

VIII.    CAKUPAN PEMBAHASAN

Rakornas Informasi Geospasial Tahun 2014 akan membahas koordinasi penyelenggaraan IG nasional yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yakni:

1.         Koordinasi penyelenggaraan IGD dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai kontributor,

2.        Koordinasi penyelenggaraan IGT,

3.        Koordinasi pengelolaan dan penyebarluasan IG melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dan

4.        Koordinasi kelembagaan, SDM, dan industri IG.

 

Rakor Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2014 mengagendakan koordinasi penyediaan dan penyebarluasan CSRT untuk memenuhi kebutuhan peta dasar skala besar.

 

IX.  TEMPAT DAN WAKTU

Rakornas IG dan Rakor CSRT Tahun 2014 diselenggarakan di:

Tempat  : Hotel Borobudur

                   Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

Waktu   : 10 - 11 Juni 2014.

 

X.           PESERTA RAKORNAS

Rakornas IG dan Rakor CSRT Tahun 2014 diikuti oleh 400 orang, terdiri atas:

1.         Pejabat eselon I  Kementerian/Lembaga penyelenggara IG,

2.        Pejabat Satker Provinsi, Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi penyelenggaraan IG,

3.        Akademisi dan pakar IG,

4.        Pelaku industri IG,

5.        Pejabat struktural dan fungsional di BIG

 

XI.       AGENDA

 

Agenda Rakornas IG dan Rakor CSRT Tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) sesi, yakni:

 

1.        Sesi Pembukaan (Sesi Sidang Pleno I)

·            Sambutan Panitia Rakornas

·            Sambutan dari Kepala BIG

·            Arahan dan sambutan dari Menristek

·            Arahan dan sambutan dari Menteri Dalam Negeri

·            Arahan dan sambutan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas

·            Upacara Pembukaan Rakornas

·            Paparan "Success Story" penyelenggaraan IGD di Daerah  (Pemkot Lubuklinggau dan Provinsi Kalimantan Timur)

·            Paparan penyusunan dokumen RPJMN IG Tahun 2015-2019 dari Bappenas

·            Sosialisasi PP Nomor 9/2014 dan Perpres Nomor 27 tahun 2014

 

2.       Sesi Sidang Kelompok (Working Group)

·            Kelompok 1: Koordinasi Penyelenggaraan IGD

·            Kelompok 2: Koordinasi Penyelenggaraan IGT

·            Kelompok 3: Koordinasi Pengelolaan dan Penyebarluasan IG

·            Kelompok 4: Koordinasi Kelembagaan, SDM, dan Industri IG

 

3.       Sesi Sidang Pleno II

Sesi Sidang Pleno II berupa Rapat Koordinasi Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), sebagai implementasi amanat Inpres Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan Dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.

4.       Sesi Penutup

·            Pembacaan rumusan akhir Rakornas

·            Penandatanganan Dokumen Kesepakatan

·            Penyerahan hasil rekomendasi kepada Bappenas

·           Sambutan Penutupan oleh Kepala BIG