Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Prosedur Pembayaran dan Tata Kerja Pengelolaan Keuangan Tahun 2018

Mengawali tahun 2018 ini, Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah gencar mengadakan beragam kegiatan, diantaranya adalah penjelasan tentang Prosedur Pembayaran dan Tata Kerja Pengelolaan Keuangan Tahun 2018 Satuan Kerja Sekretaris Utama. Acara ini diikuti oleh sekitar 50 peserta yang merupakan para pengelola keuangan se-BIG. Kegiatannya sendiri diadakan di Aula Utama BIG di Cibinong pada Jumat siang 26 Januari 2018 .

Membuka acara, Kepala Biro Umum dan Keuangan (UK) BIG, Ali Nor Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sambil menunggu SK kita paralel aja apa yang harus disiapkan dalam pengurusan keuangan tahun 2018 ini. “Terkait dengan surat keputusan tentang pengelolaan keuangan, jika bapak ibu belum menerima SK baru maka berlaku SK yang lama”, paparnya.

Peranan staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berperan sangat penting dalam pengelolaan tahun 2018 ini karena mulai tahun 2018 ini PPK dipegang oleh para eselon II di BIG. Oleh karena itu, perannya jadi sangat penting untuk kelancaran kegiatan di masing-masing pusat. Jadi ini peran yang sangat strategis. Jadi mohon untuk aktif menyampaikan ke para PPK tentang apa saja yang harus dilakukan, tugas dan fungsi, kontrak-kontrak dan lain sebagainya.

“Staf PPK harus memperhatikan Harga Perkiraan Sementara (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) kontrak dan lain sebagainya. Di BIG tiap unit ada 2 staf PPK walaupun ada unit yang staf PPK-nya lebh dari 2 (dua) orang. Tolong bekerja berdasarkan aturan baku, Perka BIG, standar biaya yang diterbitkan menteri keuangan, pedoman penatausahaan keuangan”, tutur Ali.

Ali menambahkan bahwa teman-teman pengelola keuangan di pusat-pusat teknis di Kedeputian IGD dan IGT ada pedomen teknis tentang pengelolaan keuangan. Memang mungkin ada yang cenderung kaku, itu bisa disampaikan dengan atasan-atasan masing-masing.

“Sekarang ada aplikasi dalam rangka pemantauan, yakni Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU).  Aplikasi ini digunakan untuk memantau realisasi anggaran. Ada grup untuk pengelolaan anggaran untuk memudahkan koordinasi. Nanti pengelola dapat banyak berdiskusi dengan Bagian Keuangan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas.

Acara dilanjutkan dengan acara inti yakni penjelasan tentang prosedur pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan BIG, Cecep Hamdani dan Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan BIG, Imam Wahyudi Sukoco. Cecep dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran. Dasar hukumnya adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, beserta perubahannya serta PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran.

“Ketentuan UP adalah untuk keperluan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran LS serta untuk uang muka kerja dari kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) kepada bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving)”, kata Cecep.

UP dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran (BP)/ Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) kepada satu penerima/ penyedia barang dan jasa paling banyak sebesar Rp. 50 juta. Bukti Pembayaran/ pembelian s/d Rp. 10 juta cukup dengan bukti pembelian, sedangkan untuk s.d. Rp.50 juta harus menggunakan kuitansi yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sudah ditandatangani pelaksana kegiatan dan penyedia barang/ jasa.

Sementara itu, Imam Wahyudi Sukoco menjelaskan tentang uraian tugas pengelola keuangan tahun anggaran 2018. “Sistem Kinerja Pegawai (SKP) para pengelola keuangan BIG harus disesuaikan dengan pekerjaan pengelolaan keuangan untuk memudahkan dalam laporan pekerjaannya”, ungkapnya.
 
Acara dilanjutkan dengan diskusi tentang detil teknis pengelolaan keuangan di BIG. Cukup banyak hal yang didiskusikan. Semoga pengelolaan keuangan di BIG bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir, Cecep meminta dukungan para pengelola keuangan untuk membantu para PPK yang merupakan para eselon II dalam pekerjaannya untuk keberhasilan bersama. [ATM/AD]