Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Perkotaan Tanjung, Tabalong, Segera Miliki Peta Skala Besar

Kalimantan Selatan, Berita Geospasial - Perencanaan, pembangunan, dan pemantuan yang baik terhadap suatu wilayah dapat dilakukan jika menggunakan data yang akurat, baik yang bersifat statistik maupun spasial, atau keruangan. Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perlu menyusun data dan Informasi Geospasial (IG) sebagai dasar untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Oleh karena itu, Dinas PUPR Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan penyusunan unsur peta dasar pada skala 1:5.000 untuk wilayah perkotaan Tanjung, sebagai ibukota Kabupaten Tabalong, agar dapat menyusun Peta RDTR yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peta dasar skala 1:5.000 adalah syarat utama untuk penyusunan Peta RDTR, dimana memiliki tingkat ketelitian hingga 2,5 meter sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pada pemetaan skala 1:5.000, obyek dengan luasan lebih dari 2,5 meter persegi yang memiliki nilai fungsi tertentu harus dapat digambarkan pada peta. Obyek-obyek tersebut misalnya Pos Polisi, tugu atau monumen, menara komunikasi, saluran irigasi, gang, dan lainnya, diinvetarisasi dan diidentifikasi pada kegiatan delineasi di laboratorium dan diverifikasi di lapangan.

Kegiatan verifikasi dan survei kelengkapan lapangan dilakukan oleh Tim Teknis dari BIG di wilayah perkotaan Tanjung sejak hari Rabu, 2 Mei 2018 dan direncanakan selesai selama satu minggu. Survei Kelengkapan Lapangan perlu dilakukan untuk memverifikasi hasil interpretasi citra dan delineasi di laboratorium dan melengkapi informasi yang hanya dapat diperoleh di lapangan. Kelancaran kegiatan ini tentunya tergantung pada dukungan semua pihak, mulai dari masyarakat hingga perangkat pemerintah. Informasi dan data yang diperoleh di lapangan harus dikonfirmasi oleh perangkat desa atau kelurahan. Ini yang membedakan kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh BIG, dengan peta daring (online) yang berbasis partisipasi.

Melaksanakan pemetaan di wilayah Tabalong memiliki tantangan tersendiri. Kesan pertama ketika menginjakan kaki di wilayah ini, yang muncul di dalam benak kita adalah kabupaten yang kaya akan sumberdaya alam. Di jalanan perkotaan lalu lalang kendaraan jenis double cabin 4x4 yang biasa digunakan untuk transportasi di area pertambangan. Wilayah perkotaan Tanjung diapit oleh area-area tambang batubara, minyak bumi, batu kapur, dan juga area pembangkit listrik tenaga uap.

Dengan kondisi sedemikian rupa, surveyor tidak dapat dengan leluasa masuk ke area-area yang termasuk di dalam obyek vital tersebut. Perijinan dan kerja sama dengan aparat setempat sangat diperlukan untuk dapat menembus area-area yang tidak diperkenankan untuk publik. Perencanaan dan strategi yang tepat serta fleksibilitas surveyor menjadi modal utama.

Hasil kegiatan pemetaan skala 1:5.000 Perkotaan Tanjung ini sangat berguna untuk berbagai pihak. Jika tujuan utama kegiatan ini adalah untuk penyusunan RDTR yang menjadi kewenangan dari Dinas PUPR, tetapi data yang diperoleh dapat digunakan pula oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda, BPBD, bahkan bisa pula dimanfaatkan oleh Disdukcapil untuk memetakan penduduk per satuan bangunan yang telah tergambar pada peta.

Di lain sisi, dengan ketersediaan peta skala 1:5.000 di wilayah Perkotaan Tanjung, juga menambah katalog data peta skala besar secara nasional yang menjadi kewajiban dari BIG, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang IG. Usai kegiatan survei kelengkapan lapangan ini, dalam waktu dekat maka Perkotaan Tanjung telah memiliki peta skala besar, yaitu 1:5.000, yang berstandar nasional.(AC/LR)