Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pemerintah DIY Maksimalkan Simpul Jaringan

Yogyakarta, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan kunjungan ke kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari Kamis, 8 Juni 2018, dalam rangka untuk melakukan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Simpul jaringan Informasi Geospasial Daerah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional disebutkan bahwa institusi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu. Institusi yang dimaksud meliputi Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L), serta daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan.

Pembangunan simpul jaringan merupakan proses untuk mendorong terwujudnya inisiatif penyediaan mekanisme akses dan tukar guna data spasial antar institusi K/L/Daerah yang terkoordinasi. Pembangunan simpul jaringan juga diarahkan untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana K/L/Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai simpul jaringan dalam kerangka program Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN).

Dalam rapat diskusi ini, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG BIG, Aris Haryanto menyampaikan bahwa ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan secara bersamaan dan saling terkait dalam proses pembangunan simpul jaringan yaitu : Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Data Utama, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia. Kelima komponen tersebut sering disebut dengan 5 komponen IDSN, yang perlu difasilitasi melalui koordinasi, sosialisasi, pelatihan, pengembangan kerjasama dan partisipasi serta dalam beberapa kasus bantuan peralatan langsung dari pusat.

Hal itu sejalan dengan surat edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 503/685A/SJ tanggal 2 Februari 2018 tentang Penyiapan Infrastuktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta bagi Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat ketelitian peta Skala 1:50.000, serta surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infarstuktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian koordinator Bidang Perekonomian selaku percepatan Kebijakan Satu Peta Nomor S.01/SES.PKS/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penyiapan Infrastuktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta bagi Pemerintah daerah.

Tavip Agus Rayanto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan, “Baru saja kami melakukan rapat koordinasi dengan Bapak Gubernur DIY terkait sentralisasi Informasi Geospasial, yaitu kegiatan terkait dengan peyebarluasan dan pembuatan aplikasi di Satuan Kerja Perangkat (OPD) apabila melaksanakan kegiatan terkit dengan Pengadaan Perangkat Lunak dan Pembuatan Aplikasi, harus melalui persetujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika agar satu spek, dengan harapan mengurangi tumpang tindih spek pengadaan peralatan dan aplikasi”.

Dengan adanya pengadaan Pembuatan aplikasi harapannya DIY mempunyai balai statistik terkait Informasi Spasial yang dapat dimonitoring secara mandiri oleh unit-unit teknis maupun unit lainnya. Sehingga pemerintah DIY bisa memberikan pemerataan dalam pembangunan, karena ada beberapa desa dan wilayah di DIY yang belum tersentuh dengan informasi ini, khususnya terkait masalah kemiskinan. “Dengan adanya Informasi spasial, bisa memetakan wilayah mana yang masih miskin, serta untuk menentukan pendistribusian bantuan kemiskinan agar merata dan semua bisa terbantu”, tuturnya.

Hari Sutanta, Ketua Pusat Pengembangan Infrastuktur Data Spasial Universitas Gadjah Mada (PPIDS UGM) menyatakan bahwa dengan adanya PPIDS UGM ini diharapkan bisa menjangkau seluruh Pemerintah DIY yang mempunyai 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul. Data yang berkaitan dengan informasi geospasial terutama untuk wilayah DIY tersedia di PPIDS UGM.

PPIDS di UGM ini juga tidak hanya sebagai sumber data spasial, tetapi juga memberikan pelatihan terkait Informasi Geospasial. Selama ini, pelatihan sudah diberikan kepada beberapa SOPD yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Selain itu, untuk riset geospasial yang dilakukan oleh UGM, UGM sudah bekerja sama dengan ESRI untuk pengadaan sofware yang legal. Jadi jika Pemerintah DIY membutuhkan sofware ESRI yang legal bisa datang ke UGM.

Selanjutnya, diskusi dilanjutkan dengan reward yang selama ini telah dicapai pemerintah DIY terkait pembangunan simpul jaringan, BIG menyampaikan bahwa DIY merupakan pemerintah daerah yang sudah mengimplementasikan simpul jaringan. “Sesuai monitoring dari BIG, bahwa keterangan simpul jaringan yang dimiliki DIY sudah berwarna hijau, namun dari hasil monitoring ini pemerintah DIY perlu diwaspadai karena simpul jaringannya tidak ter-maintenance secara baik, sehingga dikhawatirkan akan berubah jadi warna kuning dimana definisi tersebut adalah sebuah peringatan”, demikian disampaikan Aris Haryanto.

Kemudian Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama BIG, Sri Lestari Munajati menyampaikan terkait evaluasi implementasi Kesepakatan Bersama antara BIG dengan Pemerintah DIY tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di DIY.

Salah satu komponen yang harus ada dalam simpul jaringan adalah aplikasi simpul jaringan yang berfungsi sebagai geoportal, yang menyediakan katalog dan metadata serta layanan GIS berbasis web. Aplikasi simpul jaringan bertujuan sebagai sarana berbagi data (data sharing), publikasi dan diseminasi data. Acara rapat pada hari itu kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan dokumen Kesepakatan bersama oleh Bapedda DIY. (IP/LR)