Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pemerintah DIY akan Maksimalkan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Yogyakarta, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial melakukan kunjungan ke kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 8 Juni 2018, dalam rangka untuk melakukan Koordinasi dan Penandatanganan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Simpul jaringan Informasi Geospasial Daerah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, khususnya dengan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional disebutkan bahwa Jaringan Informasi Geospasial (IG) meliputi Lembaga Tinggi Negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah.  Semua instansi tersebut bertugas sebagai Simpul Jaringan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu.

Pembangunan simpul jaringan merupakan proses untuk mendorong terwujudnya inisiatif penyediaan mekanisme akses dan berbagi-pakai informasi geospasial antar institusi K/L/Daerah yang terkoordinasi. Pembangunan simpul jaringan juga diarahkan untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana K/L/Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai simpul jaringan dalam kerangka program Infrastruktur Informasi Geospasial Nasional.

Dalam diskusi ini, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG BIG, Aris Haryanto menyampaikan bahwa ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan secara bersamaan dan saling terkait dalam proses pembangunan simpul jaringan yaitu : Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Data Utama, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia. Kelima komponen tersebut sering disebut dengan 5 pilar JIGN, yang perlu difasilitasi melalui koordinasi, sosialisasi, pelatihan, pengembangan kerjasama dan partisipasi serta dalam beberapa kasus bantuan peralatan langsung dari pusat.

Hal itu sejalan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 503/685A/SJ tanggal 2 Februari 2018 tentang Penyiapan Infrastuktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta bagi Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, serta Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Percepatan Kebijakan Satu Peta, Nomor S.01/SES.PKS/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penyiapan Infrastuktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta bagi Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Tavip Agus Rayanto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan, “Baru saja kami melakukan rapat koordinasi dengan Bapak Gubernur DIY terkait sentralisasi Informasi Geospasial, yaitu kegiatan terkait dengan penyebarluasan dan pembuatan aplikasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apabila melaksanakan kegiatan terkit dengan Pengadaan Perangkat Lunak dan Pembuatan Aplikasi, harus melalui persetujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika agar satu spesifikasi teknis, dengan harapan mengurangi tumpang tindih spesifikasi teknis pengadaan peralatan dan aplikasi”.

Dengan adanya pengadaan pembuatan aplikasi harapannya Pemda DIY mempunyai balai statistik terkait informasi geospasial yang dapat dimonitoring secara mandiri oleh unit-unit teknis maupun unit lainnya. Sehingga Pemda DIY bisa memberikan pemerataan dalam pembangunan, karena ada beberapa desa dan wilayah di DIY yang belum tersentuh dengan informasi ini, khususnya terkait masalah kemiskinan. “Dengan adanya informasi geospasial, bisa memetakan wilayah mana yang masih miskin, serta untuk menentukan pendistribusian bantuan kemiskinan agar merata dan semua bisa terbantu”, tuturnya.

Selanjutnya Heri Sutanta, Kepala Pusat Pengembangan Infrastuktur Data Spasial Universitas Gadjah Mada (PPIDS UGM) menyatakan bahwa dengan adanya PPIDS UGM ini diharapkan bisa menjangkau seluruh Pemerintah DIY yang mempunyai 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Data yang berkaitan dengan informasi geospasial terutama untuk wilayah DIY tersedia di PPIDS UGM.

PPIDS UGM ini juga tidak hanya sebagai sumber data spasial, tetapi juga memberikan pelatihan terkait informasi geospasial. Selama ini, pelatihan sudah diberikan kepada beberapa SOPD yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Selain itu, untuk riset geospasial yang dilakukan oleh UGM, dilakukan kerja sama dengan ESRI untuk pengadaan sofware yang legal. Jadi jika Pemerintah DIY membutuhkan sofware ESRI yang legal bisa datang ke UGM.

Selanjutnya, diskusi dilanjutkan dengan reward yang selama ini telah dicapai Pemda DIY terkait pembangunan simpul jaringan, BIG menyampaikan bahwa DIY merupakan pemerintah daerah yang sudah mengimplementasikan simpul jaringan. “Sesuai monitoring dari BIG, bahwa keterangan simpul jaringan yang dimiliki DIY sudah berwarna hijau, namun dari hasil monitoring ini Pemda DIY perlu diwaspadai karena simpul jaringannya tidak ter-maintenance secara baik, sehingga dikhawatirkan akan berubah jadi warna kuning dimana definisi tersebut adalah sebuah peringatan”, demikian disampaikan Aris Haryanto.

Kemudian Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama BIG, Sri Lestari Munajati menyampaikan terkait evaluasi implementasi Kesepakatan Bersama antara BIG dengan Pemerintah DIY tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di DIY. Penyelenggaraan simpul jaringan di DIY sudah berjalan baik, namun perlu dilandasi dengan senuah dokumen kerja sama.  Berhubung MoU sudah ditandatangani oleh Kepala BIG dengan Sultan beberapa minggu lalu, maka alangkah baiknya kita implementasikan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dan yang sudah siap adalah Pengelolaan dan Pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Pemda DIY.

Salah satu komponen yang harus ada dalam simpul jaringan adalah aplikasi simpul jaringan yang berfungsi sebagai geoportal, yang menyediakan katalog dan metadata serta layanan GIS berbasis web. Aplikasi simpul jaringan bertujuan sebagai sarana berbagi data (data sharing), publikasi dan diseminasi data. Diskusi pada hari itu kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen Kesepakatan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Simpul jaringan Informasi Geospasial Daerah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, khususnya dengan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. [IP/LR/TR]