Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pembangunan Simpul Jaringan Kemendesa PDTT dalam JIGN

Cibinong, Berita Geospasial BIG -  Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus terhubung dalam JIGN sebagai simpul jaringan.  Hal ini dilakukan untuk memberikan  kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial.  Badan Informasi Geospasial selain sebagai simpul jaringan yang sekaligus sebagai penghubung simpul jaringan, perlu melakukan sosialisasi pembangunan simpul jaringan di pusat maupun daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, BIG melakukan sosialisasi pembangunan simpul jaringan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 28-29 November 2016 yang bertempat pada Ruang Rapat Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada sambutannya, Kepala Pusat Standardisasi Kelembagaan Informasi Geospasial, Dr. Suprajaka menyampaikan bahwa maraknya pembangunan sistem informasi berbasis spasial merupakan representasi keberhasilan implementasi kebijakan satu peta. Termasuk sistem informasi yang sedang dibangun oleh kementerian desa dan transmigrasi. Mengingat adanya moratorium belanja TIK dalam bentuk data center diharapkan tidak mempengaruhi kemajuan pengembangan sistem informasi desa.

Adanya wacana geospatial information chief dalam mengelola simpul jaringan, diharapkan kementerian desa dan transmigrasi dapat menjadi salah satu simpul jaringan yang aktif dan operasional. Kalimantan barat dapat menjadi sasaran pengembangan sistem informasi geospasial desa seperti di jawa tengah. Mengingat adanya perbedaan karakter desa antara desa di jawa dan desa di luar jawa, sehingga pengembangan SIGdesa perlu dilakukan.

Pada kesempatan yang sama pula, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, M. Nurdin menyampaikan Sistem informasi desa di perbatasan perlu dibangun untuk melaksanakan pembangunan desa mulai dari pinggiran. Hingga saat ini peta desa 1:5.000 untuk desa di perbatasan telah mulai disusun. Masih diperlukan pembahasan untuk mendiskusikan pembangunan sistem informasi transmigrasi berbasis spasial selain pembangunan desa. Telah dilaksanakan kerjasama dengan BIG dan BPS untuk memaksimalkan usaha pembangunan sistem informasi pembangunan desa.

Tugas BIG adalah sebagai penghubung simpul jaringan, sehingga peran kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan simpul jaringan di Indonesia. Diperlukan action plan untuk bersama-sama dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai rencana dengan pembangunan informasi desa.

Dalam simpul jaringan, terdapat 5 hal yang penting, diantaranya kelembagaan, standar, SDM, teknologi dan regualsi. SDM memegang peran sangat krusial, terutama SDM pengelola sistem informasi di Desa. Pembangunan sistem informasi pembangunan desa dan sistem informasi transmigrasi berbasis spasial diharapkan diharapkan dapat mempermudah unit-unit teknis di kementerian desa khususnya dan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan desa.

Tantangan berikutnya adalah penyusunan NSPK yang mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan sistem informasi desa. Pembuatan data spasial yang sesuai dengan NSPK yang telah disepakati, sehingga akan memudahkan integrasi data untuk tujuan pembangunan desa.

Pada hari itu pula terdapat agenda penyerahan peta batas desa nasional untuk membantu kementerian desa dalam pengembangan desa dan penyusunan sistem informasi desa. Diharapkan adanya sosialisasi tersebut, dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah tertinggal sejalan dengan program kerja pemerintahan saat ini.  (RB)