Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pembangunan Indonesia Dimulai dari Desa

Karawang, Berita Geospasial BIG - Program pembangunan Nasional pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini lebih memfokuskan pada berbagai hal yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.  Salah satu program nawacita yang digadang-gadang adalah pembangunan desa. Membangun Indonesia dari desa adalah tepat karena jumlah penduduk Indonesia banyak yang tinggal di wilayah perdesaan. Saat ini jumlah desa di seluruh wilayah Indonesia 74.754 desa. Data dan informasi yang penting dan dibutuhkan untuk percepatan pembangunan desa adalah tersedianya data dan informasi geospasial. Peran Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam pembangunan desa diantaranya adalah penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi. BIG melalui Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PBW) mengajak seluruh stakeholder terkait untuk melakukan percepatan penataan batas desa dengan tagline "Ayo Bangun Desa untuk Indonesia".

Sejalan dengan itu, BIG melalui Pusat PBW bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 7 Oktober 2015 menyelenggarakan Temu Kerja Pelacakan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kabupaten Karawang tersebut dibuka secara resmi oleh Plt. Bupati Kabupaten Karawang, Cellica Nurrachadiana. Pada sambutannya, Cellica mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik kegiatan temu kerja pelacakan batas desa/kelurahan yang dilaksanakan BIG. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan pembangunan Kabupaten Karawang, khususnya pembangunan desa hal ini terkait dengan program Nawacita pemerintah yakni pembangunan desa. Dengan dilaksanakan temu kerja ini, diharapkan dapat menunjang mempercepat pembangunan di seluruh Kabupaten Karawang, sehingga hasilnya ke depan dapat langsung dirasakan oleh masyakarat khususnya Kabupaten Karawang.

Acara dihadiri Kepala Pusat PBW Tri Patmasari, Kepala Bidang Pemetaan Batas Negara Lulus Hidayatno, SKPD Kabupaten Karawang dan para Pejabat Pemerintah Kabupaten Karawang, para Camat dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Karawang. Kapus PBW BIG, Tri Patmasari pada sambutannya mengatakan bahwa Kegiatan Temu Kerja Pelacakan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang adalah implementasi dari Nawacita pemerintah saat ini yakni pembangunan desa. Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu amanah dari UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), yang menyebutkan bahwa BIG sebagai lembaga pembina dan penyelenggara IG menyediakan data dan IG untuk menunjang pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya menyediakan data dan IG untuk percepatan pemetaan tata ruang dan percepatan pembangunan desa.

Pelacakan batas desa/kelurahan di Kabupaten Karawang meliputi 30 kecamatan yang terdiri dari 309 desa/kelurahan. Kegiatan serupa dilaksanakan di berbagai wilayah di Pulau Jawa, diantaranya di Surakarta, Sragen, Klaten serta sejumlah wilayah lainnya. Ke depan, pelaksanaan kegiatan ini akan diperbanyak wilayah kerjanya.  Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi merupakan salah satu program Quick Win dari BIG dalam rangka mendukung tertib administrasi dan tata pemerintahan pada seluruh wilayah di Indonesia. Tujuan penataan batas desa adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta meningkatkan daya saing desa.

Diskusi panel merupakan sesi yang sangat menarik.  Para pembicara yang presentasi diantaranya Kepala Bidang Pemetaan Batas Negara Lulus Hidayatno, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Karawang Bibin, perwakilan dari Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Rahayuningsih, serta Staf PPBW Satria Hudaya. Pada paparannya, Lulus mengatakan untuk percepatan pembangunan perdesaan diperlukan adanya penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa/kelurahan. Landasan hukum penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa/kelurahan adalah UU No. 4 Tahun 2011 tentang IG, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Jumlah segmen batas wilayah di Indonesia adalah 946 segmen batas. Dari jumlah tersebut terdapat sejumlah 143 segmen batas definitif (15 %). Sementara itu, permasalahan batas administrasi desa/kelurahan di Indonesia adalah kondisi peta yang beredar tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dampak dari kondisi peta tersebut adalah peta tidak dapat digunakan sebagai analisis perhitungan luas, jarak, posisi relatif terhadap wilayah yang lain serta peta tidak dapat digunakan untuk membantu penyelesaian sengketa batas. Untuk percepatan penataan batas wilayah administrasi desa/kelurahan diperlukan adanya solusi percepatan penataan batas wilayah tersebut. Solusi percepatan penataan batas wilayah administrasi desa/kelurahan adalah dengan menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dan batas desa/kelurahan dengan peta Rupabumi Indonesia (RBI) sebagai batas indikatif/data awal.  Output segmen batas desa yang disepakati melalui delineasi garis batas dan disajikan di atas peta citra secara kartometris.

Sementara itu, Bibin menjelaskan bahwa penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan harus melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan BIG dalam hal ini adalah dapat memetakan secara detail batas desa/kelurahan dengan menggunakan CSRT serta dilegalisasi secara hukum baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Sementara itu, Rahayuningsih mengatakan bahwa pada UU No. 6 tentang Desa disebutkan ada 4 indikator untuk dasar penghitungan dana alokasi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Untuk itu sangatlah penting untuk dilakukan penataan dan penegasan batas wilayah desa/kelurahan.

Selanjutnya, pembicara terakhir dari kegiatan ini adalah Satria Hudaya dari PBW BIG, pada paparannya mengatakan bahwa batas desa yang tidak jelas atau semrawut dapat menyebabkan konflik, administrasi tidak tertib, kurang memahami atau kurang mengenal wilayahnya, perencanaan pembangunan terhambat, penanganan bencana kurang cepat serta informasi kurang cepat. Penataan batas desa/kelurahan secara kartometris merupakan solusi. BIG siap mendukung secara teknis dengan IG-nya. 

Pada kegiatan tersebut para Camat dan Kepala Desa/Lurah diberikan peta kerja wilayahnya masing-masing yang selanjutnya akan diindentifikasi dan penarikan garis batas desa/kelurahan oleh perangkat kerja desa/kelurahan dengan verifikasi tim BIG. Ayo Bangun Desa untuk Indonesia yang Lebih Baik. (YI/ATM/TR)