Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pembahasan Rakornas IG tahun 2018 tentang RPJMN 2015-2019 Bidang IG

Masih dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) Tahun 2018, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 dilaksanakan Pra-Rakornas IG Tahun 2018 bertempat di Hotel Bidakara (Ruang Birawa), Jakarta. Pra Rakornas ini diselenggarakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Rakornas IG yang sejatinya akan diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2018 nanti dengan tema ‘Percepatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Berkelanjutan’. Agenda pra rakornas ini terdiri dari penyampaian materi siding oleh Ketua Panitia Rakornas IG 2018, tanggapan dari  beberapa narasumber yang hadir, serta sesi diskusi paralel masing-masing kelompok kerja (pokja).

Ada 3 Pokja dalam Sidang Pra Rakornas IG ini, dimana Pokja 1 membahas tentang RPJMN 2015-2019 Bidang IG, Pokja 2 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta 2016-2019, Pokja 3 tentang RPJMN IV 2020 - 2024 Bidang IG. Sidang pokja dimulai pukul 13.00-15.30, dimana peserta pra rakornas dibagi kedalam 3 pokja tersebut sesuai tugas fungsi di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), yang terkait dengan fokus pembahasan kelompok. Untuk pokja 1 sendiri dipaparkan matriks Program-Kegiatan-Sasaran-Indikator yang terkait dengan penyelenggaraan IG di masing-masing K/L, sesuai yang tercantum di lampiran dokumen RPJMN 2015-2019. Pada kesempatan tersebut, pimpinan sidang meminta konfirmasi atas pencapaian hasil dari Program-Kegiatan tersebut dalam hal target output, anggaran, dan lokus/wilayah kegiatannya dan rencana pemenuhannya sampai tahun 2019.

Rakornas IG 2018 merupakan kelanjutan dari Rakornas IG tahun 2014 dengan tema ‘Sinergitas Penyelenggaraan Informasi geospasial mendukung penataan ruang dan Pemetaan Batas Wilayah’ dan bertujuan untuk membangun komitmen nasional dalam penyelenggaraan IG jangka menengah, sebagai masukan RPJMN 2015-2019 (dengan melihat hasil kesepakatan rakornas 2014). Dalam penyusunan capaian target RPJMN 2015-2019, telah dilaksanakan rapat persiapan dan rapat penajaman bersama Bappenas pada tanggal 14 dan 22 Februari 2018, dengan tujuan inventarisasi rencana capaian RPJMN IG 2015-2019 dan identifikasi rencana aksi RPJMN IG 2015-2019.

Sidang Pokja 1 dipimpin oleh Sugeng Prijadi, Inspektur BIG, sebagai koordinator Pokja 1. Dimana Pokja 1 akan membahas RPJMN 2015 – 2019 Bidang IG, Inventarisasi dan Evaluasi gap capaian RPJMN 2015-2019 sampai dengan tahun 2018, serta rencana tindak lanjut pemenuhan RPJMN tahun 2019. Disampaikan bahwa total ada 14 K/L yang sudah menyampaikan rencana aksi 2019-nya. Lalu terkait sebelumnya telah ada tanggapan/usulan dari narasumber, maka para peserta pokja 1 yang hadir diharapkan menyampaikan pula usulannya, karena apapun usulan/masukan yang telah ditetapkan/disetujui pada hari ini akan disahkan nanti pada saat Rakornas tanggal 21 Maret 2018. “Oleh karena itu harapannya bapak ibu sekalian bisa berperan aktif dalam menyampaikan usulannya terkait K/L masing-masing”, tandasnya. Sugeng menyampaikan bahwa daftar 14 K/L yang telah menyampaikan rencana aksi 2019 dapat dilihat di website BIG, yaitu www.big.go.id beserta penjelasan terkait. “Jadi yang merasa belum dan ingin menyampaikan, kita tunggu, sehingga pada saat Rakornas akan ada data yang lengkap”, ungkapnya.

Sidang Pokja 1 ini dihadiri pula oleh Ali Nor Hidayat sebagai Sekretaris Pokja 1, sekaligus Kepala Biro Umum dan Keuangan BIG, serta Gatot Haryo Pramono, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Geospasial BIG. Gatot menyampaikan bahwa daftar K/L yang telah menyerahkan data adalah : Badan Restorasi Gambut, Badan Intelijen Negara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Direktorat Topografi Angkatan Darat, PABAN VI/Surta SOPS TNI, PUSHIDROSAL, BATAN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, LAPAN, Kementerian Pertanian, Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas BATAM, BAIS TNI, BNPT, KEMENPAN RB, BMKG, Kementerian Perindustrian, dan DISURPOTRUD TNI AU.

“Beberapa K/L hanya menyampaikan untuk tahun 2019, maka diharapkan melalui acara ini bisa menambahkan data yang kurang atau bagi K/L yang belum”, jelas Gatot. Dengan data yang sudah spasial diharapkan data antara K/L bisa terintegrasi dan tidak tumpang tindih, diharapkan data yang telah dispasialkan ini bisa dimanfaatkan oleh K/L untuk mendukung kegiatan dan program kerja masing-masing K/L. “Jadi nantinya bila K/L memasukkan program dan kegiatan di aplikasi website BIG akan keluar ini program tahun berapa, anggaran berapa yang dibutuhkan, secara database akan bisa ditampilkan, karena ke depannya semua akan berdasarkan aspek spasial”, imbuh Sugeng. Bahkan data ini juga bisa digunakan oleh Pokja 3 karena merek yang bertugas menyiapkan bahan untuk RPJMN berikutnya.

Dijelaskan pula terkait hasil Rakornas IG pada tahun 2014 yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok koordinasi penyelenggaraan IG Dasar (IGD), kelompok koordinasi penyelenggaraan IG Tematik (IGT), kelompok koordinasi penyebarluasan IG, serta kelompok koordinasi kelembagaan dan industri IG. Sidang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari setiap K/L yang hadir. Sugeng memimpin jalannya sidang dengan meminta setiap K/L yang hadir untuk menyampaikan masukannya terkait RPJMN 2015-2019 Bidang IG. Selama kurang lebih 2 jam sidang berlangsung. Acara sidang lalu diteruskan dengan penyusunan kesepakatan.

Beberapa hal yang termasuk dalam kesepakatan pokja 1 adalah rencana aksi bidang IGT disampaikan oleh K/L : Badan Restorasi Gambut, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BATAN, Kementerian Pertanian, Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas BATAM, BAIS TNI, KKP, dan Kementerian Perindustrian. Untuk rencana aksi bidang IGD disampaikan oleh K/L : Direktorat Topografi Angkatan Darat, PABAN VI/Surta SOPS TNI, PUSHIDROSAL, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, LAPAN. Sementara rencana aksi bidang IIG disampaikan oleh K/L berikut : LAPAN, BIN, BPOM, BSSN, Badan Ekonomi Kreatif, PUSHIDROSAL, dan LPP RRI.

Beberapa point penting lainnya terkait beberapa arahan dalam Pra Rakornas IG yang harus ditindaklanjuti, antara lain: Rencana Penyediaan Peta Desa Skala 1:10.000 oleh BPN agar segera dapat disampaikan untuk melengkapi materi Rakornas IG Tanggal 21 Maret 2018 dan menanggapi isu Smart City, Pengembangan 8 Kota Baru, 10 Kota Metropolitan, Percepatan Tataruang (skala 1:5000) dll. K/L terkait (Kominfo, BIG, dll) agar dapat mengantisipasi hal ini dan dimunculkan dalam rencana programnya.. K/L yang mempunyai kegiatan dalam RPJMN 2015-2019 dan belum terpenuhi agar dapat menyampaikan kendala-kendalanya sehingga dapat dicarikan solusinya. Demikian pula K/L yang belum menyampaikan rencana, termasuk K/L yang akan menyampaikan usulan perubahan/perbaikan rencana aksinya.

Pemetaan Batas Desa oleh Kementerian Dalam Negeri dapat disinergikan dengan kegiatan Pemetaan Batas Desa oleh BIG, yaitu pembuatan Peta Batas Desa Kartometrik. Melalui Peta Batas Desa Kartometrik, Kementerian Dalam Negeri akan lebih mudah untuk melakukan verifikasi dan penetapan batas desa di Kabupaten/Kota. K/L agar menyampaikan anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan IG sesuai matriks dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada BAPPENAS terkait anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan IG. Anggaran yang dimasukkan boleh untuk kegiatan yang sudah ada di RPJMN maupun kegiatan yang tidak tercantum dalam RPJMN namun masuk dalam Prioritas.

Penyediaan peta jangkauan siaran dapat diusulkan oleh LPP RRI, terutama untuk skala dan wilayahnya dan dapat menggunakan informasi geospasial tiga dimensi atau peta rupabumi. Usulan Penyebarluasan IG Tematik dapat diusulkan dan masuk ke dalam buku Materi Rakornas IG. Perlu menghidupkan kembali BATNAS (Batimetri Nasional) atau Konsorsium Nasional dalam Pemenuhan Data Kelautan Nasional. BPOM memerlukan pembuatan peta tematik sebaran distribusi obat dan makanan Kabupaten/Kota, dan peta rawan kasus obat dan makanan, serta peta sarana produksi dan sarana distribusi obat dan makanan. Dalam rangka pemetaan lahan gambut, Badan Restorasi Gambut memerlukan Perka BIG tentang metode pemetaan lahan gambut skala 1:50.000 dan 1:2.500. Diharapkan kesepakatan yang telah ditetapkan pada pra rakornas ini bisa menjadi bahan/masukan/arahan untuk kegiatan di RJMN 2015-2019, sehingga kegiatan antara K/L bisa saling terintregasi. (LR)