Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Mendukung Pembangunan Secara Tepat dan Akurat

Banyumas, Berita Geospasial - Informasi Geospasial sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan pada pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu seluruh daerah harus lebih memahami informasi geospasial. Sehubungan dengan itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga penyelenggara dan pembina informasi geospasial bersama dengan Anggota Komisi VII DPR-RI mengadakan diseminasi informasi geospasial dengan Tema ”Pemanfaatan IG untuk Mendukung Pembangunan Secara Tepat dan Akurat”. Kegiatan Diseminasi IG tersebut dilaksanakan pada Kamis, 22 Februari 2018 di Aula Kantor Desa Parakansalak, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini diprakarsai BIG bersama Anggota DPR-RI Komisi VII dari Fraksi Golongan Karya Daerah Pemilihan VIII (Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas), Dito Ganinduto.

Diseminasi ini dihadiri oleh sekitar 110 masyarakat Desa Banjarparakan dan sekitarnya. Kegiatan ini dibuka oleh Camat Rawalo, Agus yang menyampaikan rasa berterimakasih pada BIG bersama DPR yang telah memilih Desa Parakansalak sebagai pelaksanaan kegiatan Diseminasi IG di wilayah Kabupaten Banyumas. “Apa yang ada di wilayah kita dapat diketahui melalui peta atau informasi geospasial”, kata Camat Rawalo. Selanjutnya Agus mengatakan, bahwa manfaat dari informasi geospasial atau peta yang dihasilkan BIG adalah untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah, Batas wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta Batas Negara. Dengan adanya peta batas wilayah yang jelas maka ke depan tidak ada lagi sengketa tanah di wilayah ini, dengan demikian pemerintah Desa dan Kecamatan Rawalo dapat menata wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat, demikian tandas Camat Rawalo.

Sementara itu Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) BIG, Mulyanto Darmawan, mengatakan bahwa kehadiran BIG di Desa Banjarparakan dapat meningkatkan kecerdasan spasial pada masyarakat Desa Banjarparakan dan sekitarnya. Pembangunan tidak hanya didukung oleh data statistik tetapi juga didukung dengan data spasial dan data lainnya. Data dan informasi geospasial selain untuk perencanaan Tata Ruang Wilayah, pemetaan batas desa juga dapat digunakan untuk berbagai hal, misalnya untuk pemetaan penyakit dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pembangunan desa, ada banyak regulasi atau peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya terkait penggunaan informasi geospasial untuk mendukung percepatan pembangunan desa. Selanjutnya Darmawan mengatakan, agar kegiatan diseminasi ini dapat bermanfaat pada masyarakat desa dan juga perangkat desa, sehingga percepatan pembangunan dapat terlaksana dengan tepat dan akurat.

Selanjutnya Anggota Komisi VII DPR-RI, Dito Ganinduto, mengatakan bahwa BIG merupakan mitra di Komisi VII DPR-RI bersama dengan Kementerian Ristek Dikti dan Lembaga Pemerintah lainnya seperti BPPT, LAPAN, LIPI, BATAN, BAPETEN dan lembaga lainnya. BIG adalah lembaga yang menangani informasi geospasial seperti peta atau informasi geospasial untuk perencanaan tata ruang dan pemetaan batas wilayah mulai dari batas wilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga batas negara. Dengan demikian lembaga ini sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dito berharap agar kegiatan diseminasi IG ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta aparat pimpinan di wilayah Kecamatan Rawalo khususnya Desa Banjarparakan dan sekitarnya.

Pada kegiatan ini juga disampaikan paparan terkait dengan Pemetaan Batas Desa dan Pemetaan Tata Ruang Wilayah dengan moderator Habib Subagio Kepala Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya Pusat PTRA BIG. Pada paparan terkait batas wilayah, Farid menjelaskan bahwa dengan adanya diseminasi IG ini semoga mendapatkan ilmu baru yang dapat bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah daerah khususnya desa. Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi mempunyai 83.436 desa/kelurahan. Pembangunan pada era pemerintah sekarang sesuai dengan salah satu dari Nawacita Pemerintah saat ini adalah pembangunan desa. Peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah sudah mengatur secara detail tentang ini, aturan hukumnya lengkap.

Farid menambahkan bahwa hingga tahun 2017 BIG sudah memetakan sebanyak 43.000 batas desa dengan metode kartometrik menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi. Dalam pemetaan batas desa ini BIG bersama dengan pemerintah daerah yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat desa. Pengukuran dengan teknologi atau metode kartometrik merupakan percepatan dalam pengukuran batas desa. Pengukuran batas desa selanjutnya dituangkan dalam berita acara sebagai landasan untuk menerbitkan Peraturan Bupati terkait batas desa.

Paparan selanjutnya adalah tentang pemetaan tata ruang wilayah oleh Marhensa, staf Pusat PTRA. Perencanaan tata ruang wilayah ditampilkan pada peta tata ruang. “Kita menggunakan teknologi yang bermacam-macam untuk membuat peta wilayah. Peta wilayah penting sebagai dasar perencanaan pembangunan”, kata Marhensa. Selain menampilkan narasumber terkait Pemetaan Batas wilayah dan Tata Ruang, BIG juga mengadakan pameran mini menampilkan produk dan kegiatan terkait BIG melalui buku-buku dan majalah terkait IG. Juga ditampilkan informasi tentang Ina-Geoportal dan Kebijakan Satu Peta. Disampaikan juga kuesioner daftar isian terkait pelaksanaan dan pemanfaatan IG. [YI/NU/TR]