Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH

Tugas Pokok
Pusat Pemetaan Batas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan batas wilayah.

 

Fungsi

  1. Penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan batas wilayah;
  2. Penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan batas wilayah;
  3. Penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan batas wilayah;
  4. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah;
  5. Pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah; dan
  6. Pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas wilayah.

 

Tugas Pokok Tiap Bidang

1. Bidang Pemetaan Batas Negara;

Bidang Pemetaan Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas
negara.

2. Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi

Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas wilayah administrasi.

3. Kelompok Jabatan Fungsional