Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Observasi Lapang Diklat Manajemen Data Pemerintahan Berbasis Spasial (GIS) Tingkat Lanjut Provinsi Banten

Cibinong, Berita Geospasial BIG – Pendidikan dan pelatihan (diklat) geospasial sangat diperlukan untuk meningkatkan potensi SDM di bidang Informasi Geospasial (IG). Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku pemberi informasi dan pelayanan publik selalu berusaha memberikan informasi terbaik, maka dari itu dilaksanakan diklat untuk pemerintah daerah. Dalam diklat dan observasi yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini diharapkan dapat meningkatkan SDM di bidang IG sehingga dapat menjadi Duta Informasi Geospasial di Daerah.  Salah satu diklat kali ini adalah Diklat Manajemen Data Pemerintah Berbasis Spasial (GIS).

Acara yang dilakukan pada tanggal 17 November 2016 di Balai Diklat Badan Informasi Geospasial ini diikuti oleh 13 peserta dari seluruh SKPD se-Provinsi Banten. Materi utamanya terkait Undang-Undang Informasi Geospasial dan Data Geospasial ini dihadiri oleh Endang sebagai widyaiswara, sekaligus pemberi materi, beserta Kepala Balai Diklat Geospasial BIG, Dadang Arifin.

Pembukaan kunjungan berupa obsevasi lapang ini dilakukan oleh Dadang Arifin, yang dalam sambutannya Dadang mengucapkan permohonan maafnya, dikarenakan pembukaan acara ini seharusnya dilakukan oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama BIG yang pada saat itu sedang berhalangan, dan tidak dapat menghadiri diklat.

Dadang juga berpesan kepada peserta dari seluruh SKPD agar memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada pada diklat ini, sehingga dapat menyerap informasi dan menambah wawasan dari diklat yang telah diberikan. Dadang juga mengharapakan agar para peserta dapat aktif dalam memberikan dan menjawab pertanyaan terutama tentang manajemen data. Dalam observasi lapang ini Dadang mengingatkan kepada seluruh SKPD yang hadir pada diklat tersebut bahwa para aparatur negara adalah sebagai filter dalam menjalankan tata kelola ruang di daerahnya masing-masing.

Acara diklat-pun dilanjutkan oleh Endang dengan membahas terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Selaku pemberi materi, Endang juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) harus dilaksankan dengan tertib, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratannya. Endang juga menjelaskan bahwa sesuai dengan UU No. 4 tahun 2011 tentang IG, penyelenggaraan IG harus berdasarkan azas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Kemutakhiran, Keakuratan, Kemanfaatan, dan Demokratis. Semoga melalui diklat ini pembinaan IG dapat berjalan semakin lancar dan pengetahuan IG dapat semakin tersebar diantara para pemangku kepentingan IG di Indonesia. (AM/LR)