Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Musi Banyuasin Menjadi Tempat Diseminasi IG di Akhir Februari 2018

Musi Banyuasin - Berita Geospasial - Mengahiri Bulan Februari tahun 2018 ini, BIG mengadakan acara Diseminasi Informasi Geospasial (IG) tentang Pemetaan Batas Wilayah Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan pada Rabu, 28 Febuari 2018. Acara ini merupakan bentuk kegiatan bersama BIG dengan Anggota Komisi VII DPRI RI sebagai mitra BIG di DPR RI. Acara yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Musi Banyuasin ini dihadiri oleh kepala desa/ lurah serta sekretaris desa/ lurah dari sekitar 116 desa dari 15 kecamatan di Musi Banyuasin dengan total peserta lebih dari 180 orang.

Mengawali acara, Parluhutan Manurung, Staf Ahli Deputi IGD BIG menjelaskan tentang bahwa BIG adalah sebagai regulator dan eksekutor IG. Sekarang ini, dengan semakin berkembangnya teknologi di bidang IG, pemetaan menjadi lebih mudah. Sekarang tidak perlu ke lapangan, cukup melihat citra satelit untuk mengatasi permasalahan, termasuk untuk batas desa misalkan.

“Alokasi dana desa adalah untuk melihat potensi desa. Citra satelit bisa ditambahkan dengan data dari desa. Dengan demikian pemerintah bisa lebih mudah untuk menyebarkan dana desa. Sekarang ini ada kebijakan One Map Policy untuk mengatasi ketumpangtindihan data dan informasi geospasial. Ini karena batas desa yang belum jelas akan mengakibatkan ketidakjelasan kepemilikan”, ungkapnya.

Dengan adanya peta desa yang dilengkapai data desa, masyarakat bisa mengembangkan wilayahnya dengan menampilkan potensi wisata misalkan. Bentuknya yang digital akan lebih memudahkan untuk lebih mengenalkan wilayahnya. Sistem Informasi Desa bisa dibuat dan dikembangkan untuk percepatan pembangunan desa.

“Setiap desa/ kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin akan dilengkap dengan peta batas batas administrasi indikatif denngan citra satelit resolusi tinggi pada tahun 2018 ini. Program nasional penyelesaian pemetaan batas desa indikatif ini akan mendukung program pembangunan desa di Kabupaten Musi Banyuasin berbasis dijital online. Ketersediaan peta batas administratif ini akan menjadi modal utama untuk mendefinitifkan batas administrasi desadengan peraturan bupati’”, tambah Luhut.

Masuk ke acara berikutnya, Nazarudin Kiemas sebagai anggota Komisi VII DPR RI hadir memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Nazarudin menyebutkan bahwa Komisi VII melihat bahwa UU nomor 4 Tahun 2011 IG lahir untuk menjadi dasar hukum pemetaan di Indonesia. Peta diperlukan untuk banyak keperluan, ekonomi dan batas terutama. Batas desa adalah diantaranya.

“Atas dasar itulah diantaranya maka Komisi VII DPRI RI menyetujui UU IG pada tahun 2011 lalu. Sebentar lagi, bantuan pemerintah berupa dana desa akan datang, ini perlu ada peta desa. BIG hadir untuk membantu. Tidak usah datang ke lapangan, cukup melihat citra satelit. Bisa diselesaikan di atas meja dengan diskusi pihak-pihak yang berkepentingan.”, kata Nazarudin.

Nazarudin meminta kepada para kepala desa yang hadir agar bisa mengikuti ini karena ini sangat penting untuk wilayah masing-masing. Yakni untuk melihat dan mengembangkan potensi masing-masing desa. Ini karena dengan IG, pengembangan pembangunan akan menjadi lebih lebih optimal.

“Dengan IG, potensi daerah bisa lebih mudah untuk mengenalkan potensi desanya. Dengan IG juga akan mempercepat pemerintahan. Dari peta indikatif akan ketahuan berapa luas desanya. Karena besaran dana desa diantaranya tergantung luasan desanya juga. Peta itu sangan penting, bahkan pulau kecil pun harus dipetakan dan diberi nama” pungkasnya.

Sementara itu, sebagai tuan rumah, Plt. Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi dalam sambutannya menyebutkan bahwa BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan Informasi Geospasial. “Acara ini dihadiri para kepaa desa dan sekretaris desa. Hari ini yang hadir tidak bisa semua karena luasnya wilayah dan banyaknya jumlah desa di Musi Banyuasin. Mohon kiranya bisa proaktif dalam membantu pemetaan desa”, kata Beni.

Beni menyebutkan bahwa sekarang ini kita kesulitan tentang kalo ditanya berapa luasan desa masing-masing, luas kebun karet di wilayahnya, luas lahan sawah. Kita sekarang ini sedang mempersiapkan infrastruktur dunia nyata dan dunia maya berupa Smart Regency untuk memberikan efisiensi dan memudahkan pelayanan. Tentunya harus disepakati terlebih dahulu. Dengan IG kiranya akan lebih optimal.

“Bila perlu kab Musi Banyuasin (Muba) ini ini menjadi kabupaten pertama yang mengeluarkan peraturan bupati tentang pemetaan desa. Di kawasan kami ada desa-desa yang masuk kawasan hutan di Muba. Banyaknya kawasan hutan yang tumpang tindih dengan pemukiman warga dan lain sebagainya. Mungkin dulu belum canggih aplikasinya. Sekarang denngan adanya IG mudah-mudahan bisa membantu mengatasi permasalahan ini. Karena Muba ini harus punya database desa untuk pembangunan di wilayah kita” pungkasnya.

Masuk ke acara utama yakni diseminasi, Eko Hartanto sebagai Kepala Bidang Pemetaan Batas Administratif BIG menjelaskan tentang deliniasi batas desa/ kelurahan secara kartometrik. Disebutkan bahwa keberadaan batas wilayah dalam memperkukat pemerintahan adalah antara lain dibutuhkan untuk ketertiban administrasi dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan, daerah pemilihan, administrasi pertanahan, administrasi penarikan pajak, blok sensus dan penataan ruang.

“Kegiatan delineasi batas desa/ kelurahan secara kartometrik dilaksanakan agar SKPD terkait batas sehingga didapatkan data batas yang satu dan dapat mendukung pelaksanaan perpres nomor 9 tahun 2016 tentang desa dan mendukung nawacita ke-3 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat derah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, jelasnya.

Penetapan dan penegasan batas dalam pelaksanaannya memerlukan adanya pedoman sebagai dasar pemahaman dalam memahami aspek yuridis serta aspek teknis survei dan pemetaan sehingga dalam penetapan dan penegasan batas desa/ kelurahan dapat dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. (ATM)