Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Mengenal Pemetaan Batas Wilayah di Indonesia

Cibinong, Berita Geospasial BIG - Permasalahan terkait kedaulatan batas wilayah baik batas daerah maupun batas internasional harus diselesaikan dengan segera, sebelum menimbulkan konflik antar daerah maupun antar negara. Dalam satu dekade terakhir, permasalahan yang menyangkut kedaulatan wilayah negara menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dibahas. Banyak masalah yang disebabkan karena perbatasan, terutama masalah perbatasan antar negara yang bersifat multidimensional, misalnya: pelanggaran kedaulatan atas wilayah negara, serta klaim sepihak terhadap kepemilikan sumber daya alam/pulau/wilayah teritorial suatu negara oleh negara lain. Disinilah peran BIG untuk menyediakan peta batas wilayah yang akurat menjadi penting.

Demikian berbagai hal yang dipelajari oleh CPNS BIG Tahun 2015 dalam menjalani proses pengenalan unit kerja yang ada di BIG, pada periode 2-8 April 2015. Ini dilaporkan oleh salah satu kelompok CPNS BIG ditempatkan di unit kerja yang mempunyai tugas terkait pemetaan batas wilayah di Indonesia, yaitu Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) yang terletak di Lt.2 Gedung E BIG. Pada unit kerja ini terdapat 2 bidang, yaitu Bidang Pemetaan Batas Negara, dan Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi. Pusat ini bertugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar (IGD), serta penyiapan pelaksaaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan batas wilayah.

Pada hari pertama para CPNS magang disambut oleh Farid Yuniar, para CPNS diminta untuk membaca buku lalu merangkum buku tersebut secara lisan. Salah satu buku yang dibaca oleh Nuruli, salah satu CPNS BIG Tahun 2015, adalah buku dengan judul Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia karya Suryo Sakti Hadiwijoyo. Buku tersebut membahas mengenai berbagai permasalahan yang ada di perbatasan antarnegara, seperti pelanggaran HAM di wilayah perbatasan (trafficking in person atau perdagangan manusia), berbagai tindak pidana/kriminal di perbatasan (illegal logging, arm smuggling, illegal fishing), ancaman terorisme, dan lain sebagainya. Dengan penugasan ini, para CPNS mulai memahami tugas pokok dan fungsi dari PPBW. Minimnya kejelasan mengenai perbatasan antar negara menjadi salah satu pemicu timbulnya masalah-masalah tersebut. Pemahaman yang komprehensif terhadap pentingnya wilayah perbatasan negara penting untuk dicapai, terutama agar terciptanya situasi yang kondusif bagi kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara.

BIG sebagai instansi yang memetakan batas wilayah, setiap tahunnya memperbaharui peta NKRI dengan menampilkan batas negara dan batas wilayah administrasi, baik yang sudah definitif maupun indikatif sesuai hasil perundingan-perundingan yang telah dilakukan sebelumnya. Proses penegasan batas negara yang diperoleh melalui perundingan dan perjanjian dengan negara tetangga, kemudian diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan batas wilayah administrasi merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk menegaskannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Permendagri 76/2012 menyatakan penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta dasar dengan daftar titik-titik koodinat batas daerah. Farid menjelaskan bahwa status terkini batas daerah adalah: jumlah segmen batas sebanyak 946 dengan segmen definitif yang ada petanya sebanyak 143 atau baru dikerjakan 15% dari total keseluruhan segmen batas. Jumlah sebanyak 946 itu terdiri dari berbagai tahapan kegiatan penegasan batas, meliputi Permendagri dengan segmen Nasional sebanyak 155, proses penyusunan Permendagri dengan segmen nasional sebanyak 79, penegasan batas dengan segmen nasional 263, sengketa 82, dan yang belum ditegaskan dengan jumlah segmen nasional sebesar 367 segmen.

Setelah penjelasan singkat mengenai PPBW, para CPNS diminta untuk memperkenalkan diri satu persatu dengan cara presentasi. Setelah itu mereka diajak berkeliling di area lingkungan kerja PPBW. Para CPNS dan staf PPBW saling berkenalan satu sama lain. Kemudian para CPNS mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Koordinator Orientasi pada PPBW. Dengan adanya tugas ini, diharapkan para CPNS Tahun 2015 dapat lebih mengenal tugas yang dilakukan unit kerja PPBW. (Nunu/LR/TR)